Asosiasi Vape Minta Pemerintah Jangan Generalisasi Industri Legal Akibat Penyalahgunaan Narkotika
Baca dalam 60 detik
- APVI dan PPEI mendukung penindakan tegas terhadap penyalahgunaan vape untuk narkotika, namun menolak kebijakan yang menyamaratakan industri legal dengan pelaku kejahatan.
- Presiden Prabowo mengancam akan melarang total vape jika hasil kajian menunjukkan perangkat ini menjadi pintu masuk narkoba baru.
- Asosiasi siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam edukasi dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan tanpa menghambat bisnis legal.

Ancaman Presiden Prabowo Subianto untuk melarang total rokok elektrik jika terbukti menjadi celah peredaran narkotika mendapat respons dari asosiasi pelaku usaha vape. Mereka mendukung langkah tegas terhadap penyalahgunaan, tetapi memperingatkan agar kebijakan tidak menghukum industri legal yang telah patuh pada regulasi.
Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto menegaskan bahwa perangkat vape yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika adalah tindak pidana dan harus diproses sesuai hukum. Namun, ia khawatir oknum kejahatan tersebut menimbulkan stigma negatif terhadap produk legal yang sama sekali tidak mengandung zat terlarang. โGeneralisasi hanya akan merugikan pelaku usaha yang selama ini mematuhi seluruh ketentuan pemerintah,โ ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/7).
Peringatan serupa disampaikan Ketua Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI) Daniel Boy Purwanto. Ia menekankan bahwa penyalahgunaan vape sebagai media narkotika tidak ada kaitannya dengan industri yang beroperasi legal. โKami siap membantu pemerintah mengidentifikasi indikasi penyalahgunaan di lapangan tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha yang patuh,โ kata Daniel. PPEI juga membuka diri untuk berdiskusi mengenai mekanisme pengawasan yang lebih efektif.
Sikap asosiasi ini muncul setelah Presiden Prabowo, melalui sambutan yang dibacakan Menko Polhukam Djamari Chaniago, memerintahkan pengetatan tata niaga vape. Dalam acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026, Prabowo menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. โJika hasil kajian menunjukkan vape lebih banyak risiko dan menjadi pintu masuk narkoba baru, saya perintahkan untuk tidak ragu-ragu menerapkan pelarangan total,โ ucapnya. Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, BPOM, dan Bea Cukai diminta segera duduk bersama merumuskan aturan yang lebih ketat.
Bagi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia, pertarungan kebijakan ini menentukan masa depan industri vape yang bernilai miliaran rupiah. Di satu sisi, pemerintah harus melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Di sisi lain, pelarangan total berpotensi mematikan usaha legal dan mendorong pasar gelap. APVI dan PPEI menawarkan solusi kolaboratif, termasuk edukasi publik untuk membedakan produk legal dan ilegal, serta berbagi informasi pola distribusi ilegal. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan mengambil jalur represif atau memanfaatkan kerja sama dengan industri untuk pengawasan yang lebih cerdas?



