Gempa Kumamoto dan Ancaman Panas Ekstrem: Pelajaran bagi Indonesia dalam Mitigasi Bencana
Baca dalam 60 detik
- Setelah gempa berkekuatan 7 skala intensitas Jepang di Kumamoto, warga mengungsi di tengah suhu di atas 35 derajat Celsius, meningkatkan risiko kematian terkait bencana.
- Data historis menunjukkan 80% kematian akibat gempa Kumamoto 2016 dan 70% di Noto 2024 adalah kematian tidak langsung, yang seharusnya bisa dicegah.
- Pemerintah Jepang telah merevisi standar tempat pengungsian, tetapi implementasinya belum merata; Indonesia perlu mengevaluasi kesiapsiagaan menghadapi skenario serupa.

Guncangan dahsyat yang melanda Prefektur Kumamoto, Jepang barat daya, pada pekan ini tidak hanya merobohkan bangunan, tetapi juga memutus jaringan listrik dan air bersih. Di tengah sengatan panas yang menembus 35 derajat Celsius, ribuan warga terpaksa bertahan di pusat-pusat evakuasi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius: apakah angka kematian akibat bencana akan kembali melonjak seperti yang terjadi pada gempa-gempa besar sebelumnya?
Gempa berkekuatan 7 pada skala intensitas seismik Jepang itu memicu kerusakan rumah di berbagai wilayah, memaksa proses evakuasi berlangsung lebih lama dari perkiraan. Tinggal di lingkungan yang keras โ minim ventilasi, kepadatan tinggi, dan akses terbatas ke fasilitas kesehatan โ meningkatkan kerentanan terhadap penyakit fisik dan gangguan psikologis. Tekanan ini, jika tidak ditangani, dapat berujung pada apa yang disebut sebagai 'kematian terkait bencana' (disaster-related deaths), sebuah istilah yang merujuk pada kematian yang dipicu oleh kondisi pasca-bencana, bukan langsung oleh guncangan.
Fenomena ini bukan hal baru. Pada gempa Kumamoto sepuluh tahun silam, dari 278 korban jiwa, sekitar 80 persennya dikategorikan sebagai kematian terkait bencana. Angka serupa juga terjadi pada gempa Semenanjung Noto tahun 2024, di mana 520 dari total korban โ hampir 70 persen โ meninggal akibat kondisi yang seharusnya bisa dicegah. Data ini menjadi pengingat bahwa upaya penyelamatan tidak berhenti pada evakuasi; penanganan pasca-bencana sama krusialnya.
Kali ini, perhatian utama tertuju pada risiko sengatan panas (heatstroke). Wilayah Kyushu, termasuk Kumamoto, sedang dilanda gelombang panas ekstrem dengan suhu harian di atas 35 derajat Celsius. Beraktivitas di ruangan tanpa pendingin udara, baik saat membersihkan puing maupun sekadar beristirahat, dapat mengancam nyawa. Oleh karena itu, sosialisasi langkah pencegahan menjadi prioritas: memperbanyak minum air dan asupan garam, mencari tempat sejuk, serta jika listrik padam, membuka jendela dan pintu untuk menciptakan aliran udara serta menutup tirai untuk menghalau sinar matahari. Mengompres kulit dengan kain basah dan mengipasinya juga membantu menurunkan suhu tubuh.
Standar kenyamanan di pusat evakuasi pun menjadi sorotan. Pengalaman masa lalu menunjukkan banyak pengungsi tidur berdesakan di lantai gedung olahraga. Setelah gempa Noto, pemerintah Jepang merevisi pedoman kondisi hunian, merekomendasikan penggunaan tempat tidur dan menetapkan standar luas lantai per orang, jumlah toilet, serta fasilitas mandi. Namun, implementasi di lapangan masih timpang; banyak pusat evakuasi belum memenuhi standar tersebut. Kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas memerlukan perhatian ekstra. Opsi evakuasi jarak jauh, seperti menyewa hotel atau penginapan, perlu dipertimbangkan otoritas setempat.
Bagi Indonesia, pelajaran dari Kumamoto sangat relevan. Negeri ini berada di kawasan rawan gempa dan memiliki populasi padat yang rentan terhadap bencana. Kasus gempa Palu 2018 dan gempa Cianjur 2022 menunjukkan bahwa kematian tidak langsung sering kali luput dari perhatian. Padahal, dengan perencanaan yang matang, banyak nyawa bisa diselamatkan. Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi kesiapan tempat pengungsian, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem yang kian tidak menentu akibat perubahan iklim. Standar seperti yang diterapkan Jepang โ mulai dari ketersediaan tempat tidur, ventilasi, hingga akses air bersih โ dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas penanganan pasca-bencana di tanah air.
Selain itu, pengawasan terhadap warga yang memilih bertahan di luar pusat evakuasi โ seperti tidur di dalam mobil atau tetap di rumah โ juga krusial. Mereka sering terlewat dari pendataan dan bantuan. Petugas perlu aktif menjangkau kelompok ini dan menghubungkan mereka dengan layanan yang dibutuhkan. Sejak gempa Hanshin 1995, isu kematian terkait bencana telah diakui, tetapi upaya pencegahannya masih jauh dari memuaskan. Pertanyaan yang menggantung: akankah otoritas di berbagai negara, termasuk Indonesia, benar-benar menjadikan pelajaran ini sebagai dasar kebijakan yang konkret, atau hanya menjadi catatan kaki dalam dokumen penanggulangan bencana?



