Keracunan MBG Berulang: BGN Didesak Tegas, Bukan Sekadar Regulasi Baru
Baca dalam 60 detik
- Insiden terbaru di Semarang menambah daftar panjang kasus keracunan MBG, dengan total 449 KLB yang berdampak pada lebih dari 38.000 orang.
- Akar masalahnya bukan pada kurangnya aturan, melainkan lemahnya implementasi standar keamanan pangan seperti SLHS dan HACCP di ribuan dapur.
- Para pengamat mendesak BGN untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan sanksi tegas, bukan sekadar menambah regulasi baru.

Badai keracunan pangan kembali menerpa Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, 707 orang—terdiri dari 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang—diduga menjadi korban setelah menyantap menu yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi pada Jumat, 31 Juli 2026. Insiden ini bukan yang pertama, dan publik mulai mempertanyakan efektivitas pengawasan program yang menyentuh jutaan anak ini.
Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat dengan menghentikan sementara operasional SPPG Karangturi dan memberikan surat peringatan kepada mitra, yayasan, hingga koordinator kecamatan. Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan bahwa investigasi awal mengarah pada dugaan kontaminasi pada daun singkong dan bumbu rendang, serta proses memasak yang terlalu dini. Hasil laboratorium dijadwalkan keluar dalam 5-7 hari kerja, namun langkah ini hanya mengobati gejala, bukan akar masalah.
Sepanjang 2026, setidaknya empat insiden besar telah mendahului kasus Semarang. Di Garut, Jawa Barat, lebih dari seratus pelajar dan santri keracunan pada 21 Juli. Di Surabaya, hampir 200 siswa mengalami gejala serupa pada 11 Mei. Jakarta Timur mencatat 72 korban pada 2 April, dan Kudus mencatat 118 siswa dirawat pada 29 Januari. Pola yang muncul konsisten: dapur yang mengejar kapasitas besar, sertifikasi yang belum tuntas, dan respons darurat yang lambat.
Data Komnas HAM menunjukkan skala yang lebih mengkhawatirkan: hingga 11 Mei 2026, tercatat 449 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan terkait MBG, berdampak pada lebih dari 38.000 orang di 36 provinsi. Dari 27.649 SPPG yang beroperasi, hanya 57 persen yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Angka ini menjadi sorotan tajam, karena sertifikasi adalah garda terdepan keamanan pangan.
Riset akademik dari The Conversation (Maret 2026) menemukan 177 KLB di 127 kabupaten/kota. Peneliti dari Monash University dan Australian National University mengidentifikasi pelanggaran mendasar: petugas memasak tanpa alat pelindung diri, penyimpanan bahan mentah pada suhu tidak tepat, dan yang paling fatal—makanan matang dibiarkan pada suhu ruang selama 7-8 jam, jauh melampaui batas aman WHO yang hanya 4 jam. Temuan ini diperkuat CISDI yang menyoroti lemahnya penerapan standar HACCP.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti tiga masalah fundamental: pemahaman gizi yang buruk, kepemimpinan BGN yang didominasi purnawirawan militer, dan eksklusi sekolah serta masyarakat sipil dari pengawasan. Sementara itu, kajian KPAI dan Wahana Visi Indonesia menemukan 35,2 persen anak tidak menghabiskan MBG karena dianggap tidak layak konsumsi. Ini menunjukkan masalah tidak hanya pada keamanan, tetapi juga kualitas dan penerimaan.
BGN merespons dengan mewajibkan sertifikasi SLHS, halal, dan HACCP, serta memberlakukan sanksi berjenjang. Sudaryono menegaskan sanksi diberikan hingga ke koordinator kecamatan. Namun, Komnas HAM mendesak pencabutan Pasal 61 Perpres 115/2025 yang memberi kewenangan terlalu luas kepada BGN sebagai regulator sekaligus pelaksana dan pengawas. Konflik kepentingan ini dinilai melemahkan akuntabilitas.
Pertanyaannya kini, mampukah BGN keluar dari siklus ini? Regulasi baru tidak akan banyak berarti tanpa penegakan yang konsisten. Digitalisasi pengawasan yang digadang-gadang harus segera membuahkan hasil nyata. Jika tidak, program yang dirancang untuk menyehatkan generasi penerus ini justru menjadi ancaman. Publik menunggu langkah tegas, bukan sekadar janji.



