Lansia 90 Tahun di Singapura Tewaskan Istri: Pengadilan Uji Regime Baru Gangguan Jiwa
Baca dalam 60 detik
- Seorang pria 90 tahun di Singapura, Ridawi Morsudin, didakwa membunuh istrinya dalam kondisi gangguan jiwa berat, menjadi kasus pertama yang diadili berdasarkan aturan baru 'unsoundness of mind' yang berlaku sejak Februari 2025.
- Jaksa menuntut periode hukuman notional lima tahun, sementara pengacara meminta dua hingga tiga tahun dengan alasan kesehatan kliennya yang terus memburuk dan risiko rendah untuk mengulangi perbuatan.
- Kasus ini menyoroti tantangan sistem peradilan dalam menangani pelaku kejahatan dengan gangguan mental, sekaligus memicu diskusi tentang keseimbangan antara keadilan dan kepentingan publik.

Pengadilan Tinggi Singapura pada Senin (3/8) dihadapkan pada kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya: seorang pria berusia 90 tahun, Ridawi Morsudin, yang terbukti tidak waras saat membunuh istrinya yang berusia 74 tahun dalam serangan yang digambarkan jaksa sebagai "sangat mematikan". Kasus ini menjadi uji pertama bagi rezim hukum baru tentang pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa yang mulai berlaku sejak Februari 2025.
Insiden tragis itu terjadi pada Juni 2024 di kediaman pasangan lansia tersebut. Sang istri ditemukan oleh cucu mereka dalam genangan darah dengan luka menganga dari rahang hingga dada, 34 luka akibat benda tajam, serta patah tulang tengkorak, leher, dan tulang belakang. Ridawi, yang menderita demensia campuran dan delirium, berdiri di dekatnya sambil bergumam tidak jelas.
Menurut laporan psikiater, kondisi mental Ridawi telah memburuk sejak 2022. Ia sering kebingungan, agresif, dan beberapa kali dilaporkan hilang. Sepanjang 2023, polisi menanganinya sebanyak sepuluh kali karena tersesat. Pada awal 2024, ia sempat dirawat di Rumah Sakit Ng Teng Fong dan didiagnosis menderita demensia campuran. Meski sempat menjalani perawatan di pusat lansia St Luke's Eldercare, ia dipulangkan lebih awal karena tidak kooperatif.
Pada malam kejadian, hanya Ridawi dan istrinya yang berada di dalam flat. CCTV yang dipasang keluarga menunjukkan sang istri terbaring tak bergerak di lantai, sementara Ridawi berdiri di belakang kursi malasnya. Cucu mereka yang melihat rekaman langsung segera bergegas pulang dan menemukan neneknya sudah tidak bernyawa. Ketika ditanya, Ridawi hanya menjawab dalam bahasa Melayu, "Orang itu sudah tidak hidup lagi" dan "sudah terlambat".
Otopsi mengungkap setidaknya 34 luka tusuk dan sayatan di tubuh korban, dengan pola percikan darah yang menunjukkan serangan brutal saat korban berada di sofa. Sidik jari dan DNA korban ditemukan pada gagang gunting, pakaian, dan alat bantu jalan Ridawi. Analisis pola darah mengindikasikan aktivitas penyerangan yang intens, sejalan dengan pendapat psikiater bahwa Ridawi mengalami delirium yang mengubah persepsinya terhadap realitas.
Di bawah rezim hukum baru, pengadilan harus menentukan apakah terdakwa tidak mampu membela diri. Jika ya, pengadilan melaporkan kasus ini ke menteri terkait dengan rekomendasi periode hukuman notionalโhukuman yang seharusnya dijatuhkan jika terdakwa terbukti bersalah. Jaksa menuntut periode lima tahun, dengan alasan beratnya luka yang ditimbulkan dan fakta bahwa Ridawi masih mampu melakukan kekerasan meski usianya lanjut. Namun, pengacara dari Public Defender's Office meminta dua hingga tiga tahun, mengingat kondisi kesehatan kliennya yang terus memburuk dan ketergantungan total pada orang lain.
Hakim Hoo Sheau Peng menunda keputusan hingga 13 Agustus. Ia mempertanyakan penilaian bahwa Ridawi tidak mungkin mengulangi perbuatannya, mengingat ia mampu melukai istrinya dengan serius dua tahun lalu. Sementara itu, pengacara berargumen bahwa delirium mungkin memberikan "kekuatan tidak wajar" pada Ridawi, dan risiko pengulangan sangat kecil. Jika Ridawi dinyatakan bersalah dalam kondisi waras, ia bisa dihukum penjara seumur hidup atau hingga 20 tahun.
Kasus ini memicu diskusi tentang bagaimana sistem peradilan menangani pelaku kejahatan dengan gangguan mental, terutama di tengah populasi lansia yang terus bertambah. Di Indonesia, di mana kasus serupa mungkin terjadi, penting untuk memiliki kerangka hukum yang jelas dan dukungan bagi keluarga yang merawat lansia dengan demensia. Pertanyaannya, apakah sistem peradilan kita siap menghadapi kompleksitas seperti ini?



