Pasien Nyeri Hebat di Indonesia Terkendala Akses Opioid: Kebijakan Lebih Takut Penyalahgunaan daripada Penderitaan
Baca dalam 60 detik
- Indonesia mencatat konsumsi opioid medis hanya 26 dosis per juta penduduk per hari, jauh di bawah Malaysia (1.467) dan Timor Leste (200).
- Riset 2026 menemukan akar masalahnya bukan minimnya kebutuhan, melainkan kebijakan impor yang restriktif dan kekhawatiran berlebih akan penyalahgunaan.
- Para peneliti mendesak pemerintah memisahkan isu peredaran gelap narkoba dari hak warga atas akses obat pereda nyeri yang sah.

Ribuan pasien Indonesia yang menderita nyeri berat—baik karena kanker, pascaoperasi, maupun perawatan paliatif—masih harus berhadapan dengan tembok birokrasi yang membuat obat opioid legal sulit didapat. Padahal, obat-obatan ini telah diakui sebagai obat esensial oleh badan internasional, dan kebutuhan klinisnya terus meningkat setiap tahun.
Data International Narcotics Control Board (INCB) menunjukkan konsumsi opioid medis Indonesia hanya 26 dosis per juta penduduk per hari. Bandingkan dengan Malaysia yang mencapai 1.467 dosis, atau Timor Leste yang mencatat 200 dosis. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi terendah di kawasan, jauh dari standar global. Padahal, kebutuhan medisnya sangat nyata: sekitar 5.000–10.000 orang per juta penduduk membutuhkan perawatan paliatif, dan setiap tahun ada 137 kasus kanker baru per 100.000 penduduk.
Riset yang dilakukan peneliti dari universitas di Indonesia dan Australia pada 2026 menemukan bahwa rendahnya konsumsi opioid bukan karena tidak ada pasien yang membutuhkan, melainkan karena pasokan yang sengaja dibatasi. Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, cenderung menolak menaikkan kuota impor opioid dengan alasan tingkat penggunaan yang rendah. Namun, para peneliti justru menemukan sebaliknya: penggunaan rendah karena pasokan memang tidak pernah cukup.
Di lapangan, rumah sakit kerap mengalami kekosongan stok, proses pengadaan yang berbelit, dan sistem pembayaran tunai saat barang tiba (cash on delivery). Banyak apotek enggan menyimpan opioid karena beban administrasi yang besar dan margin keuntungan yang tipis. Akibatnya, dokter tidak bisa menjamin pasien akan mendapatkan obat yang diresepkan. Sebagian dokter akhirnya memilih terapi alternatif, meski opioid sebenarnya adalah pilihan terbaik untuk kasus nyeri berat.
- Konsumsi opioid Indonesia: 26 dosis/juta penduduk/hari (Malaysia: 1.467, Timor Leste: 200).
- 137 kasus kanker baru per 100.000 penduduk setiap tahun.
- 5.000–10.000 orang per juta membutuhkan perawatan paliatif.
- 64 tenaga kesehatan diwawancarai; tidak ditemukan kasus resep opioid ilegal.
Dalam lokakarya publik di Jakarta, Juni 2026, para pejabat pemerintah mengakui adanya kekurangan pasokan. Namun, perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tetap khawatir bahwa penambahan pasokan akan memicu penyalahgunaan, kejahatan, dan kecanduan. Kekhawatiran ini, menurut peneliti, tampaknya dipengaruhi oleh krisis opioid di Amerika Utara, yang dipicu oleh pemasaran agresif Purdue Pharma untuk OxyContin. Padahal, kondisi Indonesia sangat berbeda.
Indonesia memiliki kontrol yang jauh lebih ketat. Impor dan distribusi opioid diatur secara ketat, dengan BUMN Kimia Farma sebagai penyalur utama. Opioid juga tidak diresepkan untuk manajemen nyeri jangka panjang. Penelitian yang mewawancarai 64 tenaga kesehatan menemukan tidak ada satu pun kasus peresepan yang tidak tepat. Penelusuran catatan pengadilan juga tidak menemukan kasus pidana terkait peresepan ilegal. Para tenaga kesehatan justru menyebut masalah operasional seperti sistem pelaporan yang rumit, penyimpanan, dan kebutuhan pelatihan tambahan.
Dengan pengamanan yang sudah ada, praktik pengalihan opioid dari rumah sakit ke pasar gelap sebenarnya jarang terjadi. Namun, para pembuat kebijakan masih berasumsi bahwa meningkatkan pasokan legal otomatis akan meningkatkan penyalahgunaan. Ini, menurut peneliti, mencampuradukkan dua masalah yang berbeda: pencegahan perdagangan obat terlarang adalah tugas penegakan hukum, sementara akses terhadap pereda nyeri adalah bagian dari hak atas kesehatan.
Kebijakan yang terlalu fokus pada potensi risiko, tanpa mempertimbangkan bukti klinis dan kebutuhan pasien, berisiko mengorbankan hak warga negara atas pengobatan yang sah. Para peneliti menegaskan bahwa diskusi tentang klasifikasi obat, terapi alternatif, dan perawatan pasien harus didasarkan pada riset ilmiah, bukan ketakutan hipotetis. Pasien dengan nyeri hebat seharusnya tidak ditolak obat esensial hanya karena kekhawatiran yang sebenarnya sudah dicegah oleh regulasi yang ada.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia perlu meningkatkan akses opioid, tetapi bagaimana menyeimbangkan kontrol ketat dengan pemenuhan hak pasien. Apakah pemerintah berani mengambil langkah berbasis bukti, atau akan terus terjebak dalam kekhawatiran yang tidak proporsional? Jawabannya akan menentukan nasib ribuan pasien yang setiap hari berjuang melawan rasa sakit.



