Inggris Luncurkan Pusat Pertahanan Informasi, Tawarkan Diri sebagai 'Broker Jujur' Standar AI Global
Baca dalam 60 detik
- PM Andy Burnham mengumumkan pembentukan National Centre for Information Defence untuk mendeteksi dan menggagalkan disinformasi yang digerakkan AI oleh negara-negara musuh.
- Ia mengungkap Kremlin menggelontorkan sekitar £1,3 miliar per tahun untuk operasi manipulasi informasi, termasuk memalsukan merek 28 organisasi Inggris.
- Inggris berambisi memimpin penyusunan prinsip dan standar keamanan AI global, namun deklarasi yang didukung 20+ negara belum ditandatangani AS dan China.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengumumkan pembentukan National Centre for Information Defence, sebuah lembaga baru yang bertugas mendeteksi dan menggagalkan kampanye disinformasi yang diperkuat kecerdasan buatan (AI) dari negara-negara bermusuhan. Pengumuman itu disampaikan dalam pidato internasional pertamanya di Sidang Umum PBB di New York, Selasa (23/9), yang juga menandai langkah Inggris menawarkan diri sebagai perantara netral dalam penyusunan standar keamanan AI global.
Dalam pidatonya, Burnham menuding Rusia menjalankan operasi informasi yang agresif. Menurutnya, Kremlin mengalokasikan dana sekitar £1,3 miliar setiap tahun untuk memanipulasi informasi. Operasi itu, kata dia, melibatkan bot, situs web palsu, artikel surat kabar yang dipalsukan, hingga peniruan identitas 28 organisasi Inggris, termasuk universitas dan BBC. "Kampanye ini merasuki rumah-rumah warga dan memutarbalikkan cara mereka memandang negara serta komunitasnya sendiri—menciptakan narasi kemunduran, memicu perpecahan, dan menabur keputusasaan," ujarnya.
Burnham juga menyoroti serangan siber terhadap perusahaan dan institusi Inggris, serta memperingatkan bahwa AI akan melipatgandakan ancaman tersebut. Ia merujuk pada pemilihan umum Inggris 2019, yang menurut pemerintah sebelumnya hampir pasti menjadi sasaran campur tangan Rusia. Moskow belum memberikan komentar resmi atas tuduhan terbaru ini. Sebelumnya, pada 2020, Rusia menyebut tuduhan serupa sebagai "Russophobia". Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, dalam forum di Moskow sebelum pidato Burnham, menuduh media Barat menelan "klise dan fantasi anti-Rusia".
Lebih dari sekadar respons terhadap disinformasi, Burnham memproyeksikan Inggris sebagai "broker jujur" yang mampu menjembatani kepentingan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ia menekankan bahwa teknologi AI adalah "kunci pertumbuhan ekonomi" sekaligus "pengganda risiko". "Kita semua telah mendengar peringatan itu—dan kita harus mengindahkannya. Saya tahu betapa khawatirnya masyarakat. Karena itu kita harus bangkit menghadapi momen ini," tegasnya.
Inggris memiliki AI Security Institute yang dibentuk pada era PM Konservatif Rishi Sunak. Lembaga itu menguji model AI besar sebelum dirilis ke publik, meski sifatnya masih sukarela. Perusahaan AI Anthropic dilaporkan menolak menyerahkan model terbarunya untuk diuji. Downing Street menegaskan bahwa pemerintah mengharapkan "visibilitas penuh dan total atas perkembangan model" dalam diskusi dengan para pemimpin industri AI. Burnham pun tidak menutup opsi legislasi jika komitmen transparansi tidak dipenuhi.
Ambisi Inggris untuk menetapkan standar global mendapat tantangan berat. Deklarasi yang menyerukan agar AI tetap berada di bawah kendali manusia dan pengujian wajib sebelum rilis itu belum ditandatangani oleh AS dan China—dua negara yang mendominasi pengembangan AI—maupun Inggris sendiri. Mantan menteri kabinet Darren Jones mendesak Burnham segera menandatangani deklarasi tersebut dan menawarkan diri sebagai perantara kesepakatan dengan AS. "Harus ada titik temu untuk menyepakati pengujian wajib," argumennya, tanpa mengorbankan keunggulan kompetitif antarperusahaan dan negara.
Sikap Washington justru berlawanan. Presiden AS Donald Trump dalam pidatonya di Sidang Umum PBB menolak "upaya membangun skema globalis" untuk mengendalikan AI. "Kami akan mendorongnya, bukan mengekangnya," ujarnya. Trump sebelumnya pernah menyebut peringatan bahwa AI dapat menghancurkan umat manusia sebagai "hoax". Meski Burnham dan Trump bertemu tatap muka pertama kali pada Selasa, pernyataan Downing Street tidak menyebut AI sebagai topik pembicaraan.
Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar peristiwa geopolitik jauh. Sebagai negara dengan populasi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia rentan terhadap disinformasi lintas batas yang kian canggih berkat AI generatif. Pusat pertahanan informasi ala Inggris bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dalam memperkuat literasi digital dan regulasi platform. Di sisi lain, ketidaksepakatan AS-China soal tata kelola AI berpotensi mempersulit negara-negara berkembang mendapatkan akses teknologi yang aman dan transparan. Posisi Indonesia di G20 dan ASEAN akan diuji: apakah mampu mendorong kerangka keamanan AI yang inklusif, atau hanya menjadi penonton dalam pertarungan norma antara kekuatan besar.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan memperparah perang informasi, melainkan seberapa cepat negara-negara seperti Indonesia membangun benteng sendiri. Tanpa kedaulatan digital yang kokoh, narasi yang dibentuk oleh kekuatan asing bisa dengan mudah menggeser cara warga memandang negara dan komunitasnya—persis seperti yang diperingatkan Burnham.



