Prabowo Terbitkan SK Ditjen Pesantren, Kemenag Janji Berantas Kekerasan dan Ponpes Abal-abal
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto resmi meneken surat keputusan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama, memisahkan urusan ponpes dari Direktorat Pendidikan Islam.
- Ditjen baru ini dipimpin pejabat yang dilantik empat hari sebelum pengumuman dan langsung dibebani dua prioritas: menekan kekerasan di lingkungan pesantren serta menertibkan lembaga yang menyalahi label ponpes.
- Langkah ini membuka babak baru tata kelola pendidikan diniyah, namun efektivitasnya bergantung pada anggaran, data valid, dan pengawasan lapangan yang selama ini menjadi titik lemah.

Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan surat keputusan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Kepastian itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026), menandai pemisahan urusan pondok pesantren dari Direktorat Pendidikan Islam yang sebelumnya menaungi.
Menurut Nasaruddin, dirjen yang akan memimpin direktorat setingkat eselon I itu telah dilantik empat hari sebelum pengumuman. Ia menyebut kehadiran lembaga baru ini sebagai bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap pesantren, yang selama ini dinilai belum mendapat porsi tata kelola memadai meski jumlahnya mencapai puluhan ribu dan tersebar di seluruh pelosok.
Yang menarik, Ditjen Pesantren tidak hanya diberi mandat pengembangan pendidikan. Nasaruddin menegaskan dua tugas yang harus segera dieksekusi: menutup ruang kekerasan di lingkungan pesantren dan menertibkan lembaga yang mengaku pesantren tanpa memenuhi standar. "Banyak penyimpangan yang terjadi, yang sesungguhnya bukan pondok pesantren, tetapi memasang merek pondok pesantren," ujarnya.
Bagi publik, pernyataan Menag soal "kekerasan yang pernah viral" menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin mengambil alih narasi yang selama ini dikuasai media sosial. Kasus-kasus kekerasan di pesantren dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi sorotan nasional, memicu tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Kehadiran Ditjen Pesantren diproyeksikan menjadi kanal resmi penanganan, meski tanpa menyebut mekanisme pelaporan yang jelas.
Dari sisi kelembagaan, pendataan menjadi pekerjaan rumah paling mendesak. Nasaruddin mengakui data yang kuat diperlukan agar masyarakat bisa membedakan pesantren yang benar-benar memenuhi standar dengan lembaga yang sekadar memakai nama. Tanpa basis data tunggal, penertiban berisiko menyasar lembaga kecil di daerah sementara ponpes besar dengan jaringan luas tetap sulit diawasi.
"Dengan demikian, pondok pesantren akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dan selanjutnya diharapkan ke depan pondok pesantren itu mendapatkan hal-hal yang positif baru dibandingkan dengan sebelumnya," kata Nasaruddin.
Konteks Indonesia menjadi penting di sini. Pesantren bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan simpul ekonomi dan sosial di banyak kabupaten. Kebijakan yang menyentuh tata kelolanya berpotensi memengaruhi aliran dana pendidikan, program bantuan pemerintah, hingga pola investasi di sektor sarana ibadah dan asrama. Bagi investor dan pelaku usaha yang bergerak di bidang konstruksi, perlengkapan pendidikan, atau layanan digital pesantren, struktur baru ini bisa menjadi pintu masuk kemitraan yang lebih terarah.
Namun, efektivitas Ditjen Pesantren tidak cukup ditopang surat keputusan. Anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi variabel penentu. Selama ini, pengawasan ponpes bersifat tersebar di banyak kementerian dan lembaga, sehingga penertiban sering berhenti pada imbauan. Jika direktorat baru hanya menambah lapisan birokrasi tanpa kewenangan investigatif yang memadai, persoalan lama berisiko berulang.
Pertanyaan yang layak diajukan ke depan: apakah Ditjen Pesantren akan membuka data lembaga terverifikasi kepada publik, dan seberapa cepat mekanisme pengaduan kekerasan bisa diakses korban? Jawaban atas dua hal itu akan menentukan apakah langkah Prabowo ini menjadi terobosan tata kelola atau sekadar penambahan nomenklatur di atas kertas.



