Laporan Intelijen Iklim Inggris yang Dibungkam Kini Dipresentasikan ke Menlu Dunia, Indonesia Diminta Waspada
Baca dalam 60 detik
- Menlu Inggris Ed Miliband membeberkan temuan laporan intelijen rahasia soal ancaman iklim dan El Niño kepada para menteri luar negeri di sela Sidang Umum PBB.
- Laporan yang sempat ditahan Downing Street itu menyimpulkan keruntuhan ekosistem global dapat memicu konflik, migrasi massal, dan krisis pangan.
- Indonesia berada di garis depan karena El Niño kerap memicu kekeringan, gagal panen, dan kenaikan harga pangan domestik.

Pemerintah Inggris secara mengejutkan membuka sebagian temuan laporan intelijen yang sebelumnya ditahan dari publik, dan menyampaikannya langsung kepada para menteri luar negeri sejumlah negara di sela Sidang Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri Ed Miliband memaparkan hasil kajian Joint Intelligence Committee (JIC) yang menyimpulkan bahwa krisis iklim dan keruntuhan sistem alam bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi pertahanan dan keamanan nasional.
Presentasi itu dilakukan dalam pertemuan tertutup bersama Menlu negara-negara Uni Eropa, Kenya, dan sejumlah negara lain. Ini menjadi forum pertama di tingkat menteri luar negeri yang secara khusus membahas keterkaitan antara perubahan iklim dan keamanan. Miliband menekankan bahwa El Niño yang sedang menguat, diperparah oleh pemanasan global, akan menguji ketahanan pangan dunia pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Laporan JIC sendiri semestinya dirilis Oktober lalu, namun ditahan oleh kantor Perdana Menteri Keir Starmer tepat sebelum jadwal publikasinya. Versi yang disunting baru dirilis Januari melalui permintaan kebebasan informasi, sementara desakan agar dokumen utuh dibuka terus ditolak pemerintah. Keputusan Miliband memaparkan isinya ke publik internasional justru menimbulkan pertanyaan mengapa parlemen Inggris masih dilarang mengakses versi lengkapnya.
Dalam paparannya, Miliband menyebut gelombang panas ekstrem, panen yang gagal, dan inflasi pangan tahun ini sebagai peringatan awal. Menurutnya, guncangan iklim kini saling menumpuk dan melintasi batas negara, mengancam pasokan pangan dan air, memicu perpindahan penduduk, menekan pasar, dan meninggalkan luka pada perekonomian. Ia menegaskan bahwa perubahan iklim tidak lagi bisa diserahkan hanya kepada menteri lingkungan hidup.
"Kita menghadapi El Niño yang diprediksi menjadi yang terkuat dalam ingatan hidup kita. Ini akan memperparah guncangan iklim yang merambat lintas batas, mengancam ketahanan pangan dan air, memindahkan komunitas, menekan pasar, dan melukai ekonomi," ujar Miliband.
Pandangan senada datang dari Richard Nugee, jenderal purnawirawan yang kini menjadi pakar keamanan. Ia menilai pemerintah harus memperlakukan krisis iklim setara dengan sabotase oleh negara musuh. Menurutnya, jembatan yang hanyut diterjang banjir menimbulkan dampak yang sama dengan jembatan yang diledakkan agen asing. Ia juga memperingatkan bahwa krisis iklim dapat mengganggu ketahanan pangan, energi, dan air, serta berpotensi membuat petani rentan direkrut kelompok teroris.
Nugee tidak heran laporan JIC sempat ditahan dan disunting, karena laporan keamanan memang sangat jarang dipublikasikan. Namun, ia menegaskan bahwa negara-negara sudah seharusnya memperlakukan ancaman iklim sebagai persoalan keamanan nasional, bukan sekadar isu lingkungan.
Langkah Miliband tidak berhenti pada presentasi. Ia akan menunjuk utusan khusus baru untuk keamanan iklim dan membentuk gugus tugas menteri yang melibatkan pakar militer, keamanan, serta ilmuwan iklim. Gugus tugas ini akan fokus pada risiko keamanan nasional dan ketahanan akibat perubahan iklim serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, ia mengumumkan dana £330 juta untuk Global Environment Facility, dana internasional utama untuk perlindungan alam, yang akan disalurkan ke negara berkembang.
Bagi Indonesia, implikasi laporan ini tidak bisa diabaikan. Sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, Indonesia berulang kali menjadi korban El Niño. Kekeringan panjang memicu gagal panen, menaikkan harga beras dan bahan pangan, serta memperlebar ketimpangan di daerah. Jika dunia mulai memperlakukan krisis iklim sebagai ancaman keamanan, Indonesia berpeluang mendapatkan dukungan pendanaan dan alih teknologi, tetapi juga dituntut memperkuat kebijakan adaptasi dan mitigasi di tingkat nasional dan daerah.
Pertanyaannya, akankah pemerintah Indonesia mengambil pelajaran dari langkah Inggris dan mulai menempatkan isu iklim dalam kerangka keamanan nasional, bukan hanya sebagai agenda lingkungan? Ataukah kita akan terus menunggu hingga bencana berikutnya memaksa perubahan?



