Hakim MK Arsul Sani Akui Pernah Kursus di Kampus yang Dikaitkan dengan Gibran, Singgung Verifikasi KPU
Baca dalam 60 detik
- Hakim Konstitusi Arsul Sani mengungkap pengalaman pribadinya menempuh kursus bahasa Inggris di Insearch Learning Center, yang kini menjadi UTS College โ institusi yang dikaitkan dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
- Dalam sidang PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Arsul mempertanyakan secara rinci proses verifikasi KPU terhadap syarat pendidikan bakal pasangan calon, termasuk jalur pendidikan menengah di Singapura dan program pathway di Australia.
- Pemohon, Denny Indrayana, menilai pendidikan Gibran yang tidak memenuhi syarat sebagai cawapres ditutupi dan menempatkan MK sebagai harapan terakhir setelah upaya ke peradilan umum, PTUN, KIP, dan DPR tidak membuahkan kejelasan.

Jakarta, LyndHub โ Hakim Konstitusi Arsul Sani membuka pengalaman pribadinya sebagai alumni kursus bahasa Inggris di Insearch Learning Center, lembaga yang kini berganti nama menjadi University of Technology Sydney (UTS) College. Cerita itu ia sampaikan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Rabu (23/9/2026), saat menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan syarat pendidikan menengah Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Arsul mengaku pernah mengikuti kursus bahasa Inggris selama tiga minggu di lembaga tersebut. Menurutnya, pemahaman atas struktur kelembagaan itu penting agar ia dapat membedakan secara jelas antara program pathway, matriculation, maupun foundation โ istilah-istilah yang kerap muncul dalam dokumen pendidikan lintas negara. Ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperjelas proses verifikasi syarat pendidikan bakal pasangan calon, mulai dari jenjang menengah di Singapura hingga program jembatan di Australia.
"Ini terlepas dari soal menyangkut Pak Wakil Presiden kita, tapi bagi saya hal-hal seperti ini harus jadi pelajaran ke depan," ujar Arsul, menegaskan bahwa persoalan verifikasi dokumen pendidikan bukan sekadar perkara satu kandidat.
Pernyataan Arsul menjadi salah satu momen paling disorot dalam sidang yang berlangsung malam itu. Ia tidak hanya berbicara sebagai hakim yang memeriksa perkara, tetapi juga sebagai orang yang pernah menempuh jalur pendidikan serupa. Latar belakang itu membuatnya dapat menelisik lebih dalam apakah dokumen yang diajukan benar-benar memenuhi syarat formil, atau hanya lolos karena kelemahan prosedur di tingkat penyelenggara pemilu.
Dalam persidangan, Arsul menanyakan secara detail bagaimana KPU memverifikasi syarat pendidikan bakal pasangan calon. Ia menyoroti pentingnya kejelasan status program pendidikan di luar negeri, apakah seseorang lulus melalui jalur pathway dan memperoleh sertifikat dalam bentuk matriculation, foundation, atau bentuk lain. Menurutnya, ketidakjelasan istilah dapat menimbulkan perbedaan tafsir yang berdampak pada keabsahan pencalonan.
Pemohon dalam perkara ini, Denny Indrayana, menilai informasi mengenai syarat pendidikan Gibran sengaja tidak dibuka. Ia mengklaim baru mengetahui belakangan bahwa syarat pendidikan tingkat SMA Gibran tidak terpenuhi. "Informasinya ditutupi dan tidak diberikan, bahkan sampai sekarang," kata Denny dalam sidang Senin (21/9/2026). Ia juga menyebut bahwa upaya hukum telah dilakukan ke peradilan umum, pengadilan tata usaha negara, Komisi Informasi Pusat, hingga bersurat ke DPR, namun semuanya tidak menghasilkan kejelasan.
Denny menempatkan MK sebagai court of last resort atau harapan terakhir. "Supaya kemudian kita tidak menjadi proses keadilan yang tertolak, denial of justice," ujarnya. Pernyataan itu menegaskan bahwa perkara ini bukan sekadar sengketa hasil pemilu, melainkan juga ujian bagi kredibilitas lembaga peradilan dalam menegakkan syarat konstitusional pencalonan.
Bagi publik Indonesia, sidang ini menyoroti dua hal sekaligus: pertama, seberapa ketat KPU memeriksa dokumen pendidikan calon pemimpin nasional; kedua, seberapa transparan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketika syarat pendidikan menjadi pintu masuk pencalonan, kejelasan verifikasi bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Investor dan pelaku pasar kerap menjadikan kepastian hukum sebagai pertimbangan utama; ketidakjelasan aturan pencalonan dapat memengaruhi persepsi stabilitas politik dan iklim investasi.
Ke depan, MK dihadapkan pada pilihan sulit: memperkuat standar verifikasi atau membiarkan celah prosedural yang berpotensi terulang pada pemilu berikutnya. Jika Mahkamah memutus bahwa syarat pendidikan tidak terpenuhi, implikasinya bisa mengguncang legitimasi hasil Pilpres 2024. Sebaliknya, jika perkara ditolak, pertanyaan tentang transparansi KPU dan akuntabilitas calon akan tetap menggantung. Publik menunggu apakah putusan ini menjadi preseden yang memperjelas aturan, atau justru menambah daftar ketidakpastian dalam sistem pencalonan nasional.



