KPU Tolak Gugatan Denny Indrayana Cs: Pemohon Dinilai Tak Punya Kedudukan Hukum
Baca dalam 60 detik
- KPU RI menegaskan bahwa pemohon PHPU Pilpres 2024, termasuk Denny Indrayana dan Partai Ummat, tidak memiliki legal standing sesuai peraturan perundang-undangan.
- Dalil pemohon soal perubahan aturan dan surat keterangan pendidikan Gibran dianggap tidak relevan karena kewenangan mengajukan sengketa hanya milik pasangan calon.
- Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah eksepsi KPU diterima atau gugatan tetap dilanjutkan ke pokok perkara, dengan implikasi pada kepastian hukum hasil pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara tegas menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pihak. Dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (23/9), kuasa hukum KPU, Saleh, menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut.
Dalil utama KPU berpijak pada Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang MK, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2023. Regulasi itu menegaskan bahwa hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mempersoalkan hasil pemilu presiden. Menurut Saleh, pemohon—yang terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, dan Bonatua Silalahi—tidak memenuhi kualifikasi tersebut.
Saleh juga membantah argumen KIPP yang menganalogikan kewenangan pemantau dalam Pilpres dengan Pilkada. Ia menilai perbandingan itu keliru karena pemantau tidak diberi hak untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu. "Logika seharusnya adalah pemantau tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perselisihan hasil Pemilu 2024," ujar Saleh dalam persidangan.
Selain itu, KPU menepis dalil Partai Ummat yang mengklaim dirugikan sebagai partai pendukung pasangan calon nomor urut 1. Saleh menegaskan bahwa kewenangan partai politik untuk mengajukan PHPU hanya terbatas pada pemilihan legislatif DPR dan DPRD, bukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ia pun menyatakan tidak ada hubungan hukum langsung maupun sebab-akibat antara kedudukan pemohon sebagai perseorangan dengan akibat hukum yang disengketakan.
"Tidak ada hubungan hukum langsung maupun sebab akibat antara kedudukan sebagai perseorangan dengan akibat hukum yang disengketakan," kata Saleh.
Para pemohon sendiri mendalilkan adanya indikasi perubahan aturan secara mendadak menjelang penutupan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 6 Agustus 2023. Mereka menyoroti Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan syarat bukti kelulusan SLTA sederajat, serta surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan secara kilat oleh Kemendikbud (kini Kemendikdasmen) untuk pendidikan Gibran. Namun, KPU berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak dapat menjadi dasar gugatan karena pemohon tidak memiliki legal standing sejak awal.
Jika eksepsi KPU diterima, maka gugatan ini berpotensi gugur sebelum masuk ke pokok perkara. Sebaliknya, jika MK menolak eksepsi, sidang akan berlanjut ke pembuktian materiil yang bisa membuka kembali perdebatan soal integritas proses pencalonan. Keputusan MK atas perkara ini akan menjadi preseden penting bagi batas kewenangan pemantau pemilu dan partai politik dalam sengketa hasil pemilu ke depan.



