Rektor UINSA Mundur, Mahasiswa Tetap Segel Kampus: Bukti Hitam di Atas Putih Jadi Syarat
Baca dalam 60 detik
- Prof Akh Muzakki dikabarkan mengirim surat pengunduran diri sebagai Rektor UINSA ke Kemenag pada Selasa malam, dan surat itu telah diterima keesokan harinya.
- DEMA UINSA menolak menghentikan penyegelan kampus sebelum menerima salinan resmi surat pengunduran diri, bukan sekadar informasi dari pihak ketiga.
- Kemenag disebut akan menunjuk Pelaksana Tugas untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, sementara proses perkuliahan tatap muka terpaksa dialihkan ke daring.

Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Prof Akh Muzakki, dikabarkan telah mengirimkan surat pengunduran diri ke Kementerian Agama RI, menyusul gelombang demonstrasi mahasiswa yang berujung pada penyegelan kampus. Informasi ini pertama kali mencuat dari kalangan internal senat universitas, bukan dari pernyataan resmi rektor maupun kementerian.
Anggota Senat UINSA, Prof KH Imam Ghazali Said, membenarkan bahwa surat tersebut dikirim pada Selasa malam sekitar pukul 22.00 WIB dan telah sampai di Kemenag pada Rabu pagi. Menurutnya, pengunduran diri Muzakki dari jabatan rektor periode 2026โ2030 itu telah disetujui oleh kementerian. "Surat sudah diterima, dan proses selanjutnya akan diisi oleh Pelaksana Tugas," ujar Imam saat dikonfirmasi, Rabu (23/9).
Langkah penunjukan Plt, kata Imam, diambil untuk mencegah kekosongan jabatan di kursi pimpinan tertinggi kampus. Ia mengaku sempat mengusulkan agar tidak ada Plt, namun keputusan itu sudah terlanjur dituangkan dalam surat keputusan (SK) sehingga tidak bisa diubah. "Supaya tidak terjadi kekosongan, akhirnya diisi Plt," tambahnya.
Meski kabar pengunduran diri sudah beredar, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UINSA memilih tidak serta-merta mencabut segel kampus. Mereka menuntut bukti administratif yang sah sebelum menghentikan aksi boikot. Wakil Presiden DEMA UINSA, Fadlurrakhman Fazle Purwardana, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan percaya pada rumor, pemberitaan, atau pernyataan lisan dari pihak ketiga.
"Jika benar rektor telah mengundurkan diri, kami ingin bukti normatif. Bukan lewat berita, bukan lewat omongan," kata Fadlurrakhman di Kampus 1 UINSA Surabaya, Rabu (23/9).
Mahasiswa juga menantang Muzakki untuk datang langsung ke kampus dan mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka di hadapan perwakilan Senat Mahasiswa dan DEMA. Menurut Fadlurrakhman, kehadiran langsung sang rektor akan memperkuat asumsi bahwa ia benar-benar telah turun dari jabatannya. Selama tuntutan itu belum dipenuhi, penyegelan kampus dipastikan berlanjut.
Dampak dari penyegelan ini cukup signifikan. Aktivitas perkuliahan tatap muka lumpuh total dan terpaksa dialihkan secara daring. Namun, DEMA menjamin pelayanan administratif bagi mahasiswa dan alumni tetap berjalan normal. "Kami tidak melarang tenaga kependidikan yang ingin memberikan pelayanan publik," jelas Fadlurrakhman.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku terkejut dengan polemik pemilihan rektor di UINSA. Ia menyatakan telah berkonsultasi dengan Kemenristekdikti dan menilai proses pemilihan rektor di lingkungan Kemenag biasanya berjalan mulus. "Mesin dan peraturan yang sama, tapi reaksi di Surabaya berbeda. Saya juga kaget," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII, Selasa (22/9).
Nasaruddin menegaskan akan mencermati apakah ada penyimpangan aturan dalam kasus ini. Ia menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemilihan rektor, terutama ketika muncul resistensi dari mahasiswa. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa persoalan UINSA bukan sekadar dinamika internal kampus, melainkan juga ujian bagi tata kelola pendidikan tinggi keagamaan di bawah Kemenag.
Bagi publik Indonesia, kasus ini menjadi cermin bagaimana legitimasi kepemimpinan kampus dapat goyah ketika prosesnya tidak transparan. Penyegelan kampus oleh mahasiswa adalah bentuk protes yang jarang terjadi di perguruan tinggi keagamaan, dan bisa menjadi preseden bagi kampus lain. Jika tuntutan mahasiswa tidak segera dijawab dengan bukti formal, gelombang solidaritas dari kampus lain berpotensi muncul.
Ke depan, perhatian akan tertuju pada dua hal: kapan Kemenag mengeluarkan pernyataan resmi dan seperti apa mekanisme penunjukan Plt yang akan di-SK-kan. Tanpa komunikasi yang jelas, penyegelan kampus bisa berlarut-larut dan mengganggu kalender akademik. Pertanyaannya, akankah Kemenag dan senat universitas mampu menjembatani tuntutan mahasiswa sebelum eskalasi memburuk?



