Ipda Yayat Mundur dari Polri: Alasan Kesehatan atau Kabut Suap Bupati Bekasi?
Baca dalam 60 detik
- Ipda Yayat Sudrajat mengajukan pengunduran diri dari Polri enam bulan lalu, dengan alasan gangguan kesehatan akibat berat badan berlebih.
- KPK tengah menyelidiki dugaan suap Bupati Bekasi dan menduga Yayat memiliki belasan aset properti mewah di berbagai wilayah.
- Pengunduran diri Yayat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi penanganan kasus dan potensi hambatan penyidikan.

Anggota Intelkam Polsek Cimanggis, Ipda Yayat Sudrajat, telah mengajukan permohonan mundur dari kepolisian sejak enam bulan lalu. Alasan yang disampaikan ke atasannya adalah kondisi kesehatan yang terganggu akibat berat badan berlebih. Namun, pengunduran diri ini mencuat ke publik justru karena namanya terseret dalam kasus dugaan suap Bupati Bekasi periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang, yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriono membenarkan bahwa Yayat telah diperiksa oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya sekitar satu hingga dua bulan sebelum KPK menggeledah kediamannya. Menurut Jupriono, setelah pemeriksaan internal tersebut, Yayat dinyatakan tidak mampu menjalankan tugas dan menjalani rawat jalan. "Dia tidak dapat melaksanakan tugas dan sudah mengajukan pengunduran diri sejak enam bulan lalu," ujar Jupriono, Rabu (23/9).
KPK sendiri telah menggeledah dua rumah mewah milik Yayat di Depok, Jawa Barat, dan Cibubur, Jakarta Timur. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penyidik menduga Yayat memiliki belasan aset tanah dan bangunan mewah yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, hingga Karawang. Penyidik masih menelusuri aset-aset lain yang diduga terkait.
Dalam penanganan kasus ini, KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, yang berarti tersangka akan ditetapkan di tengah proses penyidikan. Yayat telah dimintai keterangan oleh penyidik pasca-penggeledahan. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai status hukum Yayat, apakah sebagai saksi atau calon tersangka.
"Betul (sudah diperiksa Propam sebelum penggeledahan oleh KPK). Sudah dari 1-2 bulan lalu," kata Jupriono saat dikonfirmasi.
Publik pun mempertanyakan mengapa pengunduran diri Yayat baru mencuat setelah kasus suap mencuat. Apakah alasan kesehatan menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan lebih lanjut? Sebab, dalam kasus korupsi, status keanggotaan seseorang tidak menghalangi penyidikan. KPK dapat memeriksa siapa pun, termasuk yang telah mundur dari institusi.
Jika benar Yayat memiliki belasan aset properti mewah, sumber kekayaannya perlu diusut tuntas. Apalagi, sebagai anggota polisi dengan pangkat Ipda, penghasilan resminya tidak sebanding dengan kepemilikan aset tersebut. KPK perlu mendalami apakah ada aliran dana dari pihak-pihak tertentu, termasuk dari Bupati Bekasi yang sedang diperiksa.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan internal di tubuh Polri. Propam telah memeriksa Yayat, tetapi hasilnya tidak diungkap ke publik. Apakah ada sanksi etik? Atau justru proses pengunduran diri yang menjadi jalan keluar? Transparansi menjadi kunci agar publik tidak mencurigai adanya upaya melindungi anggotanya.
Ke depan, KPK dituntut untuk bekerja cepat dan independen. Penetapan tersangka dalam Sprindik umum bisa memakan waktu, tetapi publik menanti kejelasan. Jika Yayat terbukti terlibat, pengunduran dirinya tidak akan menghapus tanggung jawab hukum. Sebaliknya, jika tidak terbukti, reputasinya sudah terlanjur tercoreng. Yang jelas, kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama ketika melibatkan oknum aparat.



