26.386 Personel Gabungan Amankan 99 Aksi di Jakarta, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Baca dalam 60 detik
- Polda Metro Jaya mengerahkan 26.386 personel gabungan untuk mengawal 99 kegiatan masyarakat di Jakarta, mayoritas berupa unjuk rasa.
- Titik konsentrasi massa terbesar berada di Bundaran HI, Monas, dan Gedung DPR/MPR dengan total personel mencapai 11.704 orang.
- Rekayasa lalu lintas situasional disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan, masyarakat diminta mencari jalur alternatif.

Sebanyak 26.386 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pengamanan Dalam DPR-MPR dikerahkan untuk mengamankan 99 kegiatan masyarakat di Jakarta pada Kamis (24/9). Dari jumlah tersebut, 73 di antaranya merupakan aksi penyampaian pendapat di muka umum, sementara 26 kegiatan lain berlangsung di berbagai lokasi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto merinci penempatan personel berdasarkan titik rawan. Kawasan Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Thamrin menjadi prioritas dengan 4.051 personel. Monas mendapat 4.020 personel, sedangkan Gedung DPR/MPR dijaga 3.633 personel. Selain itu, 2.055 personel polisi lalu lintas dikerahkan khusus untuk mengatur arus kendaraan.
Budi mengungkapkan bahwa aksi di Bundaran HI diikuti oleh peserta dari kalangan buruh, sementara di DPR/MPR massa gabungan mahasiswa, buruh, dan petani diperkirakan mencapai 600 hingga 750 orang. Di kawasan Monas, aksi Kamisan yang rutin berlangsung setiap Kamis turut menyemarakkan, bersama elemen mahasiswa dan serikat pekerja.
"Polri hadir untuk demokrasi. Menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang harus sama-sama kita hormati," ujar Budi.
Ia menambahkan bahwa kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kemacetan akibat aksi. Masyarakat yang hendak melintas di sekitar lokasi unjuk rasa diimbau menggunakan jalan alternatif.
Pengamanan skala besar ini menyoroti dinamika politik nasional yang memanas menjelang akhir tahun. Gelombang demonstrasi yang melibatkan buruh, mahasiswa, dan petani menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan, agraria, dan kebijakan pemerintah masih menjadi pemicu utama. Kepolisian berupaya menyeimbangkan hak berpendapat dengan ketertiban umum, namun efektivitas pendekatan ini akan diuji di lapangan.
Bagi pelaku pasar dan investor, unjuk rasa yang berulang dapat menimbulkan ketidakpastian jangka pendek, terutama jika aksi berlangsung ricuh atau mengganggu aktivitas ekonomi di pusat bisnis seperti Thamrin dan Sudirman. Meski demikian, kehadiran aparat yang masif diharapkan meredam potensi eskalasi.
Ke depan, pertanyaannya apakah pemerintah akan merespons tuntutan massa dengan dialog substantif, atau justru mengandalkan pendekatan keamanan. Tanpa penyelesaian akar masalah, gelombang demonstrasi serupa berpotensi terus berulang, menguras sumber daya dan mengganggu stabilitas sosial.



