MK Diuji: Bisakah Wakil Presiden Didiskualifikasi?
Baca dalam 60 detik
- Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang meminta diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024, meski ia kini menjabat.
- Permohonan menyasar syarat pendidikan saat pencalonan dan menuntut pembatalan pelantikan hingga pemilihan wapres baru oleh MPR.
- Perkara ini menguji batas antara rezim pemilu dan hukum tata negara, dengan implikasi besar bagi kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi tengah mengadili perkara yang mempertanyakan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, para pemohon mendalilkan adanya pelanggaran syarat pendidikan saat Gibran masih berstatus calon. Mereka meminta MK mendiskualifikasi Gibran, menyatakan penetapan pencalonannya cacat hukum sejak awal, membatalkan sejumlah keputusan KPU, membatalkan pelantikannya, dan meminta MPR memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Permohonan ini tidak sekadar mempersoalkan ijazah seorang calon. Ia menyeret pertanyaan besar dalam hukum tata negara: dapatkah seseorang yang telah resmi menjabat sebagai wakil presiden didiskualifikasi melalui sengketa yang berakar pada tahap pencalonan? Gibran bukan lagi calon. Sejak pelantikan 20 Oktober 2024, statusnya berubah menjadi pejabat negara yang keberadaan, kewenangan, dan cara pemberhentiannya diatur langsung oleh konstitusi.
Para pemohon membangun argumen mundur: dari masalah syarat calon, mereka menarik akibat hukum ke belakang untuk membatalkan penetapan, lalu ke depan untuk menggugurkan pelantikan. Logika ini memiliki alur, tetapi konstitusi tidak bekerja seperti silogisme sederhana. Di antara masa pencalonan dan jabatan wapres, terdapat peristiwa besar bernama pemilu yang melibatkan suara rakyat, penetapan hasil, penyelesaian sengketa, dan pelantikan. Setiap tahap menciptakan konsekuensi hukum tersendiri yang tidak otomatis runtuh hanya karena ada dugaan cacat di awal.
UUD 1945 telah menyediakan jalur khusus untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan. Pasal 7A menyebut alasan seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau ketidakmampuan memenuhi syarat sebagai presiden/wapres. Prosesnya diatur dalam Pasal 7B, yang dimulai dari pendapat DPR dan berlanjut ke MK. Jalur ini dirancang untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah penggulingan jabatan melalui mekanisme di luar konstitusi.
Jika MK mengabulkan permohonan, dampaknya tidak hanya pada Gibran, tetapi pada seluruh bangunan legitimasi pemerintahan. Keputusan semacam itu berpotensi menciptakan preseden bahwa hasil pemilu dapat dibatalkan bertahun-tahun kemudian karena masalah teknis pencalonan. Sebaliknya, jika MK menolak, ia menegaskan bahwa kepastian hukum dan proses demokrasi yang telah selesai tidak dapat diganggu gugat oleh dalil yang muncul belakangan.
"Persoalan yang harus dijawab bukan hanya apakah pernah terjadi masalah pada tahap pencalonan, tetapi sejauh mana persoalan itu dapat menghasilkan akibat setelah seseorang berstatus wakil presiden," demikian inti argumentasi dalam kolom yang menganalisis perkara ini.
Bagi publik Indonesia, khususnya investor dan pelaku pasar, perkara ini menjadi ujian bagi stabilitas politik dan kepastian hukum. Ketidakpastian yang berkepanjangan dapat memengaruhi iklim investasi, nilai tukar, dan kepercayaan terhadap institusi negara. Dunia usaha biasanya merespons positif kepastian, dan sebaliknya, gejolak politik yang tidak terselesaikan cepat dapat menekan sentimen pasar.
MK kini berada di persimpangan: menegakkan supremasi konstitusi tanpa mengabaikan realitas bahwa jabatan wapres adalah institusi yang dilindungi mekanisme khusus. Putusan akhir tidak hanya menentukan nasib Gibran, tetapi juga batas antara koreksi hukum dan stabilitas kenegaraan. Akankah MK memperluas makna diskualifikasi, atau justru menegaskan bahwa konstitusi memiliki pintu sendiri untuk menguji pejabat negara? Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi rujukan penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.



