Denny Indrayana: KPU Gagal Buktikan Ijazah SMA Gibran di Sidang MK
Baca dalam 60 detik
- Denny Indrayana menilai KPU dan Bawaslu tidak mampu menghadirkan bukti otentik bahwa Gibran Rakabuming Raka menuntaskan pendidikan menengah atas.
- Ia menyoroti verifikasi berkas yang tidak menyambangi Kementerian Pendidikan serta hilangnya risalah pembahasan Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
- Sengketa ini berpotensi mengguncang integritas tahapan pencalonan dan menuntut pembenahan tata kelola verifikasi dokumen calon di masa mendatang.

Pemohon gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pencalonan Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak pernah menyodorkan bukti sah yang menunjukkan Gibran menuntaskan jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Pernyataan itu disampaikan Denny di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, seusai sidang lanjutan, Rabu (23/9/2026).
Menurut Denny, satu-satunya dokumen yang muncul di persidangan hanyalah surat keterangan dari kementerian, yang menurutnya tidak setara dengan tanda tamat belajar. Ia menilai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden semestinya dipenuhi lewat ijazah atau sertifikat resmi sesuai regulasi yang berlaku. "Tidak ada bukti tamat," ujarnya menegaskan.
Yang lebih mengemuka, kata Denny, adalah temuan bahwa verifikasi berkas tidak pernah menyentuh sumber otoritatif. Berdasarkan pendalaman tiga hakim konstitusi—Arsul Sani, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih—baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengonfirmasi keabsahan dokumen tersebut. Ia menyebut hal ini sebagai celah serius dalam proses pencalonan.
"Dari perjalanan sidang, baik KPU dan pihak terkait yang sejatinya bisa mewakili Gibran, kita dapat menyimpulkan tidak ada bukti tamat pendidikan SMA kecuali surat keterangan yang diterbitkan oleh kementerian," kata Denny Indrayana.
Denny juga mempertanyakan hilangnya risalah penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, khususnya terkait kemunculan Pasal 18 ayat 3. Padahal, Hakim Konstitusi Saldi Isra telah meminta dokumen itu pada sidang sebelumnya. Namun, tidak satu pun pihak yang memberi keterangan mampu menjelaskan kapan pasal tersebut dimasukkan, siapa yang mengusulkan, dan atas dasar apa rumusan itu lahir. KPU dan Bawaslu, menurut Denny, hanya memaparkan tahapan formal tanpa menyentuh substansi.
Atas rangkaian temuan itu, Denny meyakini ada kejanggalan dalam penyusunan regulasi teknis pilpres. Ia mengaitkannya dengan kekhawatiran yang pernah disampaikan mantan komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, soal potensi penyelundupan pasal. "Persidangan malam ini mengkonfirmasi apa yang dikhawatirkan oleh keterangan Saudara Hadar Nafis Gumay, ini jangan-jangan pasal yang menyelundup. Buat siapa?" tegasnya.
Bagi publik, persoalan ini bukan sekadar sengketa hukum elektoral. Ia menyentuh kepercayaan terhadap integritas penyelenggara pemilu dan kepastian hukum atas syarat pencalonan. Jika dokumen pemenuhan syarat calon dapat lolos tanpa verifikasi berlapis, preseden buruk bisa terulang pada kontestasi berikutnya. Investor dan pelaku pasar kerap menjadikan stabilitas politik dan kualitas tata kelola sebagai pertimbangan risiko, sehingga sinyal bahwa proses pencalonan berjalan asal-asalan dapat memengaruhi persepsi iklim usaha.
KPU belum memberikan tanggapan resmi atas penilaian Denny. Mahkamah Konstitusi masih mendalami dalil pemohon, termasuk soal keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah. Putusan MK nanti tidak hanya menentukan nasib pencalonan Gibran, tetapi juga menjadi ujian bagi konsistensi lembaga penyelenggara pemilu dalam menegakkan aturan. Akankah verifikasi dokumen calon di masa depan dibenahi, atau justru menjadi preseden bahwa syarat formal bisa dinegosiasikan?



