Eks Dirjen Haji Hilman Latief Akui Terima 15.000 Riyal dan Puluhan Ribu Dolar dari Bos Maktour
Baca dalam 60 detik
- Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, mengakui menerima uang 15.000 riyal Arab Saudi dan puluhan ribu dolar AS dari Ismail Adham, Direktur Operasional PT Maktour, dalam persidangan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.
- Pengakuan ini mencuatkan dugaan aliran dana dari penyedia jasa travel haji kepada pejabat pembuat kebijakan, yang berpotensi memperkuat konstruksi korupsi suap dan gratifikasi di sektor haji.
- Kasus ini menjadi ujian integritas tata kelola haji Indonesia; jika tidak ditangani serius, kepercayaan jemaah dan investor pada lembaga pengelola haji bisa tergerus.

Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengakui pernah menerima uang dalam bentuk valuta asing dari Ismail Adham, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour). Pengakuan itu disampaikan saat ia bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Dalam persidangan yang digelar dengan agenda pemeriksaan barang bukti, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan sejumlah uang yang telah disita penyidik. Salah satunya adalah beberapa lembar pecahan 500 riyal Arab Saudi. Hilman mengungkapkan bahwa uang tersebut berasal dari Ismail, diserahkan dalam amplop di kantor Kementerian Agama pada 2025, setelah pergantian menteri dan menjelang keberangkatan haji. Ketika ditanya jumlahnya, ia sempat menyebut 16.000 riyal, lalu membenarkan angka sekitar 15.000 riyal.
Jaksa kemudian menunjukkan barang bukti lain berupa puluhan lembar uang pecahan 100 dolar AS. Hilman menyatakan uang itu juga terkait dengan Ismail. Ia menceritakan bahwa setelah pelaksanaan haji 2025, Ismail mengajaknya bertemu untuk membahas persoalan haji. "Saya waktu itu minta ke kantor, tapi beliau tidak bisa. Suatu saat di Jeddah kita bertemu dan berdiskusi tentang masalah haji, terutama masalah kasus haji," ujar Hilman, seperti dikutip dari persidangan.
Kesaksian Hilman ini menjadi salah satu momen penting dalam persidangan yang mengusut dugaan korupsi kuota haji tambahan. Kasus ini mencuatkan dugaan bahwa penyedia jasa travel haji berupaya memengaruhi pejabat pembuat kebijakan untuk mendapatkan akses atau keuntungan tertentu. Sebelumnya, dalam persidangan yang sama, sejumlah saksi juga dicecar mengenai aliran fee percepatan haji dan pembagian fee haji khusus. Pola ini mengarah pada dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan oknum pejabat dan pengusaha travel.
Bagi publik Indonesia, khususnya umat Islam yang menjadi calon jemaah haji, kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji. Kuota haji tambahan dari Arab Saudi seharusnya dialokasikan secara adil dan berdasarkan regulasi yang berlaku, bukan melalui transaksi gelap. Jika dugaan korupsi ini terbukti, dampaknya tidak hanya pada reputasi Kementerian Agama, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan haji yang selama ini dianggap sakral.
Selain itu, bagi pelaku usaha travel haji dan umrah, kasus ini menjadi peringatan bahwa praktik mendekati pejabat dengan imbalan tertentu dapat berujung pada sanksi hukum. Iklim investasi di sektor pariwisata religius juga bisa terpengaruh jika tata kelola haji tidak dibenahi. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem kuota haji, termasuk kuota tambahan, dikelola dengan prinsip good governance, bebas dari intervensi kepentingan bisnis.
"Saya waktu itu minta ke kantor, tapi beliau tidak bisa. Suatu saat di Jeddah kita bertemu dan berdiskusi tentang masalah haji, terutama masalah kasus haji."
โ Hilman Latief, mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Ke depan, persidangan ini akan terus bergulir dengan agenda mendengarkan saksi-saksi lain, termasuk kemungkinan keterangan dari pihak Maktour dan pejabat Kemenag lainnya. Pertanyaannya, akankah pengakuan Hilman menjadi pintu masuk bagi pengungkapan jaringan korupsi yang lebih luas, atau justru berhenti pada dirinya? Publik menanti apakah KPK mampu menuntaskan kasus ini hingga ke akar, sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan haji agar tidak lagi menjadi lahan basah bagi praktik rente.



