Ipda Yayat dan Celah Pengawasan Polri di Balik Bisnis Proyek Daerah
Baca dalam 60 detik
- Nama Ipda Yayat Sudrajat, anggota Intelkam Polsek Cimanggis, mencuat dalam persidangan korupsi Pemkab Bekasi sebagai penghubung kontraktor dengan pejabat daerah.
- KPK menelusuri dugaan aliran uang puluhan miliar rupiah dan aset yang diduga terkait perkara, termasuk penggeledahan di Cibubur dan Depok.
- Kompolnas menilai aktivitas di luar wilayah tugas berpotensi melanggar kode etik dan hukum, sementara mekanisme pengawasan diatur dalam Perkap Nomor 9 Tahun 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membedah peran Ipda Yayat Sudrajat, personel Unit Intelijen Keamanan Polsek Cimanggis, Depok, yang namanya berulang kali disebut dalam sidang dugaan korupsi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Yayat diduga berperan sebagai jembatan antara kontraktor swasta berinisial S dan sejumlah pejabat di lingkungan pemkab, dengan dugaan penerimaan uang mencapai puluhan miliar rupiah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik belum berhenti pada dugaan aliran dana. Penelusuran juga menyasar aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara, termasuk rumah yang digeledah di kawasan Cibubur pada 10 September 2026 dan lokasi lain di Depok. Menurut Budi, informasi awal soal penerimaan uang dalam jumlah besar justru mencuat dari ruang persidangan, bukan dari laporan internal kepolisian.
Kasus ini menyorot persoalan lama: sejauh mana seorang anggota Polri boleh menjalankan aktivitas ekonomi di luar tugas kedinasannya? Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudiutomo menilai, jika dugaan broker proyek di Bekasi terbukti, Yayat telah bekerja di luar area tanggung jawabnya sebagai personel intelkam di Depok. Menurut dia, tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum, bukan mengurus proyek daerah.
"Kalau dugaan beliau sebagai broker proyek di Kabupaten Bekasi, berarti yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas atau melakukan kegiatan yang di luar daripada area of responsibility beliau," ujar Arief dalam wawancara Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (22/9/2026).
Arief menambahkan, side job anggota Polri hampir selalu mengandung potensi konflik kepentingan. Apabila aktivitas tersebut bertabrakan dengan kewajiban dinas, sanksinya bisa berlapis: pelanggaran kode etik profesi hingga pidana. Ia menekankan pentingnya fokus pada tugas pokok sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.
Pemerhati kepolisian dan mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, mengingatkan bahwa mekanisme pengawasan sebenarnya sudah tersedia. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2017 mengatur batasan anggota Polri dalam memiliki atau menjalankan usaha. Artinya, persoalannya bukan ketiadaan aturan, melainkan seberapa konsisten aturan itu ditegakkan di lapangan.
Bagi publik, munculnya nama Yayat di persidangan menimbulkan pertanyaan lebih besar: mengapa dugaan keterlibatan itu baru terkuak lewat pengadilan, bukan melalui sistem pengawasan internal? Jika seorang personel intelkam yang seharusnya memetakan potensi gangguan justru diduga menjadi penghubung kepentingan bisnis, kepercayaan terhadap institusi bisa tergerus. Ini bukan sekadar kasus individu, melainkan ujian bagi arsitektur pengawasan Polri.
Dari sisi ekonomi, kasus ini menyentuh langsung iklim investasi daerah. Proyek-proyek pemerintah kabupaten yang seharusnya melalui lelang terbuka berpotensi dicurangi jika ada broker yang mengatur permainan. Bagi pelaku usaha di Bekasi dan sekitarnya, ketidakpastian biaya akibat praktik tak resmi dapat menekan margin dan menghambat ekspansi. Investor yang tengah menimbang masuk ke sektor infrastruktur daerah akan mencermati bagaimana KPK dan Polri menuntaskan perkara ini.
KPK belum menyimpulkan status hukum Yayat. Penyidik masih mendalami keterkaitan aset-aset yang ditemukan dengan perkara yang sedang berjalan. Namun, tekanan publik untuk transparansi kian menguat, terutama karena perkara ini menyangkut aparat yang seharusnya berada di garda depan pemberantasan korupsi.
Ke depan, dua hal patut dicermati. Pertama, apakah Propam Polri akan bergerak paralel dengan KPK atau menunggu putusan pengadilan. Kedua, apakah Perkap Nomor 9 Tahun 2017 akan direvisi agar lebih tegas membatasi aktivitas ekonomi personel, termasuk kewajiban pelaporan yang lebih ketat. Jika tidak, kasus serupa berisiko berulang dengan aktor yang berbeda.



