AS Rancang Stablecoin Global untuk Kunci Hegemoni Dolar, Negara Berkembang Terancam
Baca dalam 60 detik
- Pemerintahan Trump tengah menggodok skema stablecoin berbasis dolar AS yang melibatkan perusahaan swasta untuk memperluas penggunaannya di luar negeri.
- Langkah ini berpotensi memperkuat permintaan surat utang AS, tetapi memicu kekhawatiran arus modal keluar dari negara berkembang.
- IMF dan BIS berulang kali memperingatkan risiko stabilitas moneter di ekonomi dengan defisit transaksi berjalan, termasuk Indonesia.

Washington berencana menjadikan stablecoin sebagai instrumen untuk mempertahankan posisi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia. Menurut laporan Bloomberg, pemerintahan Presiden Donald Trump sedang menimbang skema kemitraan dengan sektor swasta guna mendorong adopsi stablecoin berbasis dolar di pasar internasional. Rencana ini tidak sekadar soal dominasi mata uang, tetapi juga strategi mencari permintaan baru bagi surat utang pemerintah AS.
Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri disebut akan memainkan peran sentral dalam promosi tersebut, didampingi oleh U.S. International Development Finance Corporation. Kolaborasi lintas lembaga ini menandakan bahwa stablecoin telah bergeser dari sekadar instrumen kripto menjadi alat diplomasi ekonomi. Bagi investor, sinyal ini mempertegas bahwa aset digital semakin terintegrasi ke dalam kebijakan fiskal dan moneter global.
Stablecoin adalah token digital berbasis blockchain yang nilainya dipatok ke aset eksternal, umumnya dolar AS. Karena itu, token ini kerap dianggap sebagai representasi fiat yang dapat digunakan untuk perdagangan kripto maupun pembayaran lintas negara. Dua stablecoin terbesar, USDT dan USDC, mematok nilai 1:1 terhadap dolar dan bersama-sama menguasai hampir 90% dari total kapitalisasi pasar stablecoin yang mencapai US$292,49 miliar. Kepercayaan investor bergantung pada kemampuan penerbit menebus token dengan uang fiat kapan saja, sehingga mereka wajib menyimpan cadangan dolar dan surat utang jangka pendek.
Undang-undang Genius Act mewajibkan penerbit stablecoin menyimpan cadangan dalam bentuk dolar dan surat utang jangka pendek. Menteri Keuangan Scott Bessent baru-baru ini menyebut stablecoin berbasis dolar sebagai sarana pendukung dominasi greenback. Dengan kepemilikan agregat yang mendekati US$200 miliar, para penerbit stablecoin kini termasuk dalam jajaran 20 pemegang surat utang AS terbesar, melampaui cadangan devisa sejumlah negara besar. Ini menunjukkan bahwa industri kripto telah menjadi pemain signifikan di pasar obligasi pemerintah.
Namun, di balik potensi penguatan dolar, rencana ini menyimpan risiko serius bagi negara berkembang yang memiliki defisit transaksi berjalan. Stablecoin memungkinkan perpindahan dana melalui blockchain tanpa melewati jalur perbankan tradisional, sehingga bank sentral dan pemerintah sulit memantau serta mengendalikan arus modal. Jika stablecoin berbasis dolar diadopsi luas untuk transaksi sehari-hari, mata uang domestik bisa tertekan hebat. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank for International Settlements (BIS) berulang kali memperingatkan bahwa stablecoin yang dipatok dolar dapat mempercepat pelarian modal dari negara-negara berkembang saat terjadi gejolak pasar.
"Stablecoin berbasis dolar dapat menjadi katalis arus modal keluar yang sulit dibendung, terutama di ekonomi dengan fundamental eksternal rapuh," demikian peringatan yang sering disampaikan IMF dan BIS dalam berbagai laporan.
Bagi Indonesia, implikasi kebijakan ini perlu dicermati. Sebagai negara dengan pasar keuangan yang terbuka dan defisit transaksi berjalan yang kerap melebar, adopsi stablecoin global dapat memperbesar risiko volatilitas nilai tukar rupiah. Di sisi lain, peluang muncul jika Indonesia mampu menyediakan kerangka regulasi yang jelas dan infrastruktur pembayaran digital yang kompetitif. Otoritas moneter dan sektor keuangan dituntut untuk mengantisipasi pergeseran ini, bukan hanya bereaksi setelah tekanan datang.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah stablecoin akan menjadi bagian dari arsitektur keuangan global, melainkan seberapa cepat negara-negara berkembang membangun benteng kebijakan. Jika Washington benar-benar merealisasikan skema ini, lanskap keuangan internasional akan memasuki babak baru di mana batas antara mata uang fiat dan aset digital semakin kabur. Akankah Indonesia memilih beradaptasi atau justru menjadi korban dari perang dominasi mata uang yang semakin terbuka?



