Jenazah ABK KM Arupadhatu I Dipulangkan, Misteri Hilangnya 5 Jurnalis di Selat Sunda Belum Terang
Baca dalam 60 detik
- Jenazah Surakman, kru KM Arupadhatu I, tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk diserahkan kepada keluarga.
- Insiden hilang kontak kapal yang mengangkut lima jurnalis di perairan Selat Sunda masih menyisakan banyak pertanyaan.
- Pemerintah dan otoritas terkait dituntut memperjelas kronologi serta meningkatkan standar keselamatan pelayaran.

Jenazah Surakman (60), anak buah kapal KM Arupadhatu I, tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis (24/9/2026). Kedatangan jasad pria yang merupakan salah satu kru kapal yang membawa lima jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda itu menjadi titik awal proses pemulangan kepada pihak keluarga.
Peristiwa ini bermula ketika KM Arupadhatu I yang mengangkut rombongan jurnalis dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda. Surakman kemudian ditemukan tak bernyawa dan jenazahnya diidentifikasi oleh kepolisian sebelum diterbangkan ke Jakarta. Sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati Pandeglang Dewi Setiani dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Arif Agus Rakhman, turut hadir di bandara untuk menyaksikan penyerahan jenazah kepada anak dan sepupu korban.
Hingga kini, nasib lima jurnalis yang berada di kapal tersebut belum sepenuhnya terang. Hilangnya kontak dengan kapal menimbulkan tanda tanya besar mengenai apa yang sebenarnya terjadi di perairan Selat Sundaโwilayah yang dikenal memiliki arus kuat dan cuaca yang kerap berubah drastis. Insiden ini juga menyoroti risiko pelayaran di jalur padat tersebut, terutama bagi kapal-kapal kecil yang membawa penumpang dalam misi jurnalistik.
Kecelakaan laut yang melibatkan jurnalis bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah organisasi pers telah lama mendesak adanya protokol keselamatan yang lebih ketat untuk liputan di wilayah berisiko tinggi. Namun, kejadian ini kembali mengingatkan bahwa perlindungan terhadap awak media saat menjalankan tugas masih jauh dari memadai. Selain itu, koordinasi antara otoritas pelabuhan, Basarnas, dan kepolisian dalam operasi pencarian dan pertolongan menjadi sorotan.
"Kami mengapresiasi upaya evakuasi dan identifikasi, namun kejelasan kronologi serta transparansi informasi sangat dibutuhkan publik," ujar seorang pengamat keselamatan pelayaran yang enggan disebutkan namanya.
Dari sisi regulasi, Indonesia memiliki Undang-Undang Pelayaran yang mengatur standar keselamatan kapal, termasuk kewajiban membawa alat komunikasi dan navigasi. Meski demikian, penegakan aturan di lapangan sering terkendala oleh keterbatasan pengawasan dan kondisi geografis. Selat Sunda, dengan lalu lintas kapal yang padat dan gelombang tinggi, menjadi salah satu titik rawan yang memerlukan perhatian ekstra.
Bagi publik, peristiwa ini bukan sekadar berita duka. Ada implikasi lebih luas: bagaimana negara memastikan keselamatan warganya, termasuk jurnalis yang bertugas melaporkan dari garis depan. Ketika sebuah kapal membawa lima profesional media hilang, pertanyaan tentang akuntabilitas dan standar operasional pun mengemuka. Keluarga korban berhak mendapatkan kepastian, sementara publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Ke depan, kasus ini semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan pelayaran, khususnya untuk kapal-kapal yang disewa untuk misi jurnalistik atau kegiatan sipil lainnya. Tanpa perbaikan sistemik, risiko serupa bisa terulang. Sementara itu, upaya pencarian terhadap lima jurnalis yang masih belum ditemukan harus terus dilakukan dengan mengerahkan segala sumber daya. Akankah tragedi ini memicu perubahan nyata, atau hanya menjadi catatan kelam yang lekang oleh waktu?



