Dua Perahu Migran Mendarat Tanpa Pengawalan di Kent, Menlu Dalam Negeri Inggris Perintahkan Audit Perbatasan
Baca dalam 60 detik
- Menteri Dalam Negeri Inggris Shabana Mahmood memerintahkan tinjauan mendesak setelah dua perahu migran mencapai pantai Kent tanpa intersepsi pada Senin dan Selasa.
- Insiden ini menandai pendaratan tak terkendali pertama dalam setahun, memicu kritik oposisi terhadap efektivitas pengawasan perbatasan.
- Pemerintah Inggris mengklaim jumlah penyeberangan tahun ini turun 44,7%, tetapi oposisi menuntut deportasi tegas sebagai solusi.

Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood, menyatakan pendaratan migran di pantai-pantai Inggris sebagai "tidak dapat diterima" dan memerintahkan tinjauan mendesak oleh Komando Keamanan Perbatasan (Border Security Command) setelah dua perahu tiba di Kent tanpa diintersepsi. Insiden ini terjadi pada Senin dan Selasa, dengan 21 orang ditahan di Samphire Hoe, antara Dover dan Folkestone, pada Selasa, serta lima orang ditahan sehari sebelumnya di dekat Folkestone.
Pendaratan tanpa pengawalan semacam ini sangat jarang terjadi. Sebelum Senin, tidak ada perahu kecil yang tercatat resmi tiba di Inggris tanpa pengawalan sejak 6 September 2025. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa insiden pada 2025 adalah satu-satunya kasus serupa sejak pencatatan dimulai pada 2023. Biasanya, migran yang menyeberangi Selat Inggris dijemput oleh Komando Keamanan Perbatasan atau kapal RNLI.
Mahmood menegaskan bahwa peningkatan pemantauan telah membuat penyeberangan tak terkendali menjadi sangat langka, namun "satu saja sudah terlalu banyak". Ia memerintahkan tinjauan untuk menyelidiki bagaimana hal itu bisa terjadi dan langkah apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya. Ia juga menyoroti taktik baru penyelundup manusia yang meluncurkan perahu dari lokasi yang lebih jauh ke barat di Prancis, yang menurutnya menunjukkan dua hal: pertama, geng-geng tersebut tidak menghargai nyawa manusia dengan memaksa penyeberangan yang semakin panjang dan berbahaya; kedua, upaya pemerintah membuahkan hasil karena mempersulit peluncuran perahu dan menekan jumlah kedatangan.
Kritik tajam datang dari Menteri Dalam Negeri Bayangan, Chris Philp, yang menyebutnya sebagai "hari keputusasaan" bagi pemerintah Buruh. Ia menuduh keamanan perbatasan kacau dan Prancis tidak berusaha menghentikan perahu di perairan mereka, melainkan mengawal mereka ke Inggris. Philp menekankan bahwa satu-satunya cara menghentikan penyeberangan adalah dengan mendeportasi siapa pun yang tiba secara ilegal ke negara asal atau negara ketiga yang aman.
"Pemantauan kami yang meningkat telah membuat penyeberangan tak terkendali menjadi sangat langka, tetapi satu saja sudah terlalu banyak. Itulah sebabnya saya memerintahkan tinjauan mendesak oleh Komando Keamanan Perbatasan," ujar Mahmood.
Pada Rabu dini hari, migran dibawa ke Dover setelah menempuh perjalanan dari desa dekat Bayeux, Normandia, menuju Gosport, Hampshire, menghabiskan lebih dari 33 jam di laut. Seorang juru bicara pemerintah menyatakan bahwa petugas Komando Keamanan Perbatasan bersama Polisi Kent telah merespons insiden di Dover, dan 21 individu telah ditahan. Investigasi menyeluruh sedang berlangsung. Mereka yang ditahan dibawa ke Western Jet Foil untuk diproses.
Pendaratan tak terkendali ini muncul setelah Komando Keamanan Perbatasan mengklaim bahwa masalah tersebut sudah menjadi masa lalu berkat teknologi pengawasan baru dan sumber daya yang lebih baik. Sebelumnya, Partai Reform UK mengusulkan pengerahan Angkatan Laut Kerajaan untuk membantu intersepsi, tetapi ditolak.
Konteks Indonesia: Bagi Indonesia, kebijakan perbatasan Inggris ini memiliki implikasi tidak langsung terhadap kerja sama lintas negara dalam menangani migrasi ilegal dan kejahatan transnasional. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang sering menjadi jalur transit bagi pencari suaka dan migran, dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya teknologi pengawasan dan koordinasi antar-lembaga. Selain itu, ketegasan Inggris dalam menangani penyelundupan manusia dapat mendorong negara-negara ASEAN untuk memperkuat patroli laut dan berbagi intelijen, terutama dalam menghadapi sindikat penyelundupan yang semakin canggih. Kebijakan deportasi yang diusulkan oposisi Inggris juga dapat menjadi preseden bagi Indonesia dalam menangani imigran ilegal, meskipun dengan pendekatan hak asasi manusia yang lebih humanis.
Ke depan, keberhasilan tinjauan ini akan menentukan apakah pemerintah Buruh mampu menepati janji memperketat perbatasan atau justru menghadapi tekanan politik yang meningkat menjelang pemilu. Akankah teknologi pengawasan yang ditingkatkan cukup untuk menutup celah, atau akankah taktik penyelundup terus berkembang lebih cepat dari respons negara?



