Nadiem Makarim Tetap Dinyatakan Bersalah di Banding, Siapkan Kasasi ke Mahkamah Agung
Baca dalam 60 detik
- Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas hukuman Nadiem Anwar Makarim menjadi 9 tahun penjara plus denda Rp 1 miliar dalam perkara pengadaan Chromebook.
- Eks Mendikbudristek itu menegaskan tak ada kerugian negara, aliran dana, maupun konflik kepentingan yang terbukti selama persidangan.
- Langkah kasasi ke Mahkamah Agung akan segera diajukan, membuka babak akhir yang menentukan arah pemberantasan korupsi sektor pengadaan publik.

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memastikan bakal menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menolak membebaskannya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook. Putusan banding yang dibacakan Kamis (24/9/2026) memangkas masa hukuman dari tingkat pertama, namun tetap menyatakan pendiri Gojek itu bersalah.
Majelis hakim yang diketuai Subachran Hardi Mulyono menjatuhkan pidana penjara sembilan tahun dan denda Rp 1 miliar. Kewajiban membayar denda tersebut harus dipenuhi dalam sebulan, dengan kemungkinan perpanjangan paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Angka itu lebih ringan dibanding vonis pengadilan tingkat pertama, tetapi tidak mengubah status hukum Nadiem sebagai terpidana.
Melalui pernyataan usai sidang, Nadiem mengaku kecewa karena majelis dinilai mengabaikan fakta persidangan. Ia bersikeras proses hukum telah membuktikan tidak ada kerugian keuangan negara, tidak ada aliran dana, dan tidak ada benturan kepentingan dalam proyek pengadaan yang menjeratnya. "Saya sangat berharap dan berdoa setiap hari bahwa institusi Mahkamah Agung akan punya keberanian untuk membebaskan orang yang tidak bersalah," ujarnya di Pengadilan Tinggi Jakarta.
Nadiem juga menyoroti kondisi kesehatannya yang masih dalam perawatan serta tekanan psikologis selama menjalani proses hukum. Ia menyebut perjuangan hukumnya panjang dan penuh kendala, tetapi menegaskan akan mengajukan kasasi secepat mungkin. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa strategi pembelaan tidak lagi bertumpu pada pengadilan banding, melainkan pada putaran terakhir di Mahkamah Agung.
"Betul, kami akan langsung mengajukan kasasi secepat mungkin. Memang perjuangan ini lama, dan saya harus melalui berbagai kendala, baik medis maupun beban mental yang begitu berat."
Dari sisi hukum, kasasi bukan perkara mudah. Mahkamah Agung umumnya menilai penerapan hukum, bukan mengulang pemeriksaan fakta secara menyeluruh. Karena itu, tim kuasa hukum Nadiem perlu meyakinkan majelis kasasi bahwa ada kekeliruan penerapan norma atau kontradiksi dalam pertimbangan putusan banding. Jika kasasi ditolak, putusan sembilan tahun itu akan berkekuatan hukum tetap dan membuka jalan bagi eksekusi.
Perkara ini bukan sekadar kisruh hukum seorang mantan menteri. Ia menyentuh langsung tata kelola pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan, terutama program digitalisasi sekolah yang menyerap anggaran besar. Bagi pelaku usaha, putusan ini menjadi sinyal bahwa pengadaan publik tetap menjadi area rawan yang diawasi ketat aparat penegak hukum. Bagi investor, ketidakpastian hukum dalam proyek pemerintah berpotensi memengaruhi iklim kepercayaan terhadap belanja negara, khususnya di sektor teknologi pendidikan.
Di sisi lain, publik menanti konsistensi aparat dalam menangani kasus korupsi besar. Ketika terdakwa mengklaim tidak ada kerugian negara, pertanyaannya bergeser pada sejauh mana konstruksi hukum korupsi dapat menjangkau penyalahgunaan wewenang tanpa kerugian finansial langsung. Putusan kasasi nanti akan menjadi rujukan penting bagi perkara serupa di masa depan, termasuk bagi pejabat daerah yang mengelola anggaran pengadaan.
Yang juga patut dicermati adalah dampak jangka panjang bagi wajah pendidikan nasional. Program digitalisasi yang semula digadang mempercepat pemerataan akses belajar kini menjadi sorotan karena persoalan hukumnya. Ke depan, publik berhak menuntut transparansi lebih besar dalam setiap pengadaan perangkat pendidikan, agar tujuan mencerdaskan bangsa tidak tergerus oleh sengketa hukum dan dugaan penyimpangan.
Dengan kasasi yang segera diajukan, babak akhir perkara ini akan menentukan bukan hanya nasib Nadiem, tetapi juga preseden penegakan hukum di sektor pengadaan. Akankah Mahkamah Agung membalik putusan, atau justru memperkuat vonis yang ada? Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi cermin bagi komitmen negara dalam memberantas korupsi tanpa tebang pilih.



