Levy Perumahan di Norfolk Broads Dinilai Terlalu Rendah, Picu Kritik 'Cash to Trash'
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris menetapkan pungutan £2.675 per rumah untuk pembangunan 15.780 unit di Norfolk Broads, jauh di bawah draf awal yang mencapai £60.500 per unit.
- Analisis menunjukkan tambahan 7.695 kg nitrogen per tahun akan masuk ke perairan dilindungi, sementara tidak ada langkah pencegahan pencemaran yang disertakan.
- Kebijakan ini menjadi cetak biru bagi rencana serupa di situs dilindungi lain, memicu kekhawatiran konflik kepentingan dan preseden 'pay to pollute'.

Pemerintah Inggris menuai kritik tajam setelah menetapkan pungutan lingkungan yang dinilai terlalu rendah bagi pengembang perumahan di kawasan lindung Norfolk Broads. Dalam rencana yang dipublikasikan pekan lalu, Natural England—badan penasihat alam pemerintah—menetapkan biaya £2.675 per rumah untuk 15.780 unit yang akan dibangun di lahan basah yang dilindungi. Angka ini jauh menurun dibandingkan draf awal yang memperkirakan biaya mitigasi antara £5.400 hingga £60.500 per rumah, bergantung pada tingkat pencemaran nutrisi yang ditimbulkan.
Kebijakan yang disebut Environmental Delivery Plans (EDP) ini memungkinkan kerusakan lingkungan diabaikan asalkan pengembang membayar ke dana restorasi alam. Pembayaran cicilan pertama menjadi lampu hijau bagi dimulainya konstruksi. Total £42 juta yang terkumpul diklaim akan membiayai pembuatan lahan gambut, restorasi lahan pertanian menjadi habitat semi-alami, perbaikan saluran air, dan pengelolaan populasi rusa. Namun, para ahli ekologi dan pengacara lingkungan menilai dana tersebut tidak akan cukup menutup biaya mitigasi pencemaran nitrogen dan fosfor yang akan meningkat drastis.
Alexa Culver, penasihat hukum di RSK Wilding, mengungkapkan bahwa pembangunan ini akan menyuntikkan tambahan 7.695 kg nitrogen per tahun ke perairan dilindungi—setara 83% dari total beban pencemaran—serta hingga 435 kg fosfor per tahun. "Pengembang akan membayar pungutan yang justru memberi lampu hijau bagi lebih banyak polusi, bukan menyelesaikannya. Ini definisi harfiah dari 'pay to pollute' atau 'cash to trash'," ujarnya.
Norfolk Broads merupakan jaringan 60 danau dangkal dan sungai berkelok yang menjadi rumah bagi lebih dari seperempat spesies liar paling langka di Inggris, seperti berang-berang, burung kukuk, dan anggrek rawa. Kawasan ini sudah masuk daftar merah karena tercemar nitrogen dan fosfor dari limbah, pertanian, dan limpasan perkotaan. Natural England sendiri mengakui bahwa pembangunan rumah akan menyebabkan kerusakan fisik, kimia, hidrologi, dan biologis pada habitat serta spesies langka. Namun, dokumen EDP menyatakan bahwa pembayaran pungutan dan tindakan konservasi "secara material akan melebihi efek negatif dari pembangunan maksimum terhadap status konservasi setiap fitur lingkungan yang teridentifikasi".
Kritik juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Natural England—yang bertugas menilai dan melaksanakan restorasi—dibiayai langsung dari pungutan pengembang. Sally Hayns, CEO Chartered Institute of Ecology and Environmental Management (CIEEM), menilai estimasi biaya terlalu konservatif dan tanpa cadangan memadai. "EDP pertama ini adalah cetak biru bagi semua EDP lain yang akan menyusul. Ada kekhawatiran nyata," katanya. Ia bingung mengapa solusi yang sudah dikenal untuk menyaring nutrisi sebelum masuk ke perairan, seperti sistem drainase berkelanjutan dan lahan basah buatan, tidak dimasukkan sama sekali.
"Jika pencemaran nutrisi memburuk, kita akan mendapatkan saluran air yang tersumbat dan teracuni, dan kita akan kehilangan spesies paling rentan dan langka," ujar Hayns.
Dr Justin Neal, kepala hukum WildFish, menyebut rencana ini penuh lubang dan menciptakan sistem "pay to pollute" yang mengorbankan pedesaan demi beton. "Sungai kapur dan lahan basah Norfolk dilindungi karena alasan yang baik. Sungai Yare dan Wensum, misalnya, menampung crayfish bercakar putih dan lamprey. Mereka tidak boleh dikorbankan di altar pertumbuhan," tegasnya.
Bradley Tooze, direktur dana restorasi alam Natural England, membela rencana tersebut. "Rencana ini bertujuan memberikan hasil yang lebih baik untuk melindungi habitat berharga Norfolk Broads sekaligus memungkinkan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui restorasi sungai dan penciptaan habitat lahan basah. Konsultasi publik telah dibuka dan kami menyambut semua pandangan," ujarnya.
Konteks Indonesia
Kebijakan serupa berpotensi menjadi preseden bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sering menghadapi dilema antara pertumbuhan properti dan pelestarian lingkungan. Di Indonesia, kawasan lindung seperti hutan mangrove di pesisir atau taman nasional kerap menjadi sasaran pembangunan infrastruktur dan perumahan. Mekanisme kompensasi lingkungan melalui dana restorasi memang sudah ada dalam regulasi, misalnya Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun pengawasan dan penegakannya sering lemah. Jika pungutan terlalu rendah, dampaknya bisa sama: kerusakan ekologis yang tidak terpulihkan. Pembaca di Indonesia perlu mencermati bagaimana pemerintah menyeimbangkan target pembangunan rumah dengan komitmen iklim dan keanekaragaman hayati, terutama menjelang implementasi pajak karbon dan transisi energi.
Kasus Norfolk Broads ini menjadi ujian bagi komitmen Inggris terhadap target iklim dan keanekaragaman hayati. Jika EDP pertama ini lolos dengan pungutan rendah, gelombang rencana serupa di kawasan lindung lain akan mengikuti. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan merevisi angka sebelum konsultasi 28 hari berakhir, atau membiarkan preseden 'cash to trash' mengakar?



