Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Dituntut 5,5 Tahun Penjara Kasus Suap Tata Kelola Nikel, Siap Ajukan Pembelaan
Baca dalam 60 detik
- Hery Susanto dituntut pidana penjara 5 tahun 6 bulan, denda Rp300 juta, dan uang pengganti Rp4,15 miliar dalam perkara dugaan suap tata kelola nikel.
- Jaksa menilai eks Ketua Ombudsman itu terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Tipikor, sementara tim kuasa hukum menyiapkan pleidoi dan meminta waktu dua pekan.
- Sidang lanjutan dijadwalkan 8 Oktober 2026; vonis nanti akan menjadi ujian bagi kredibilitas pengawasan sektor nikel yang kian strategis bagi ekonomi Indonesia.

Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto menghadapi ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan dalam perkara dugaan suap tata kelola nikel di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026). Selain pidana badan, jaksa menuntut denda Rp300 juta dan uang pengganti sebesar Rp4,15 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Hery dapat disita dan dilelang; bila hartanya tidak mencukupi, ia terancam tambahan 3 tahun penjara.
Dalam persidangan, tim kuasa hukum Hery menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi). Mereka meminta waktu dua pekan untuk menyusun dokumen tersebut, beralasan tuntutan jaksa cukup tebal dan perlu ditelaah secara cermat. Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati semula menawarkan tenggat sepekan, namun akhirnya mengabulkan permohonan penundaan. Hery juga diberi kesempatan menyampaikan pembelaan sendiri, baik lisan maupun tertulis. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 8 Oktober 2026 dengan agenda penyampaian pleidoi.
JPU menilai Hery terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pasal 12 huruf a UU Tipikor mengancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, ditambah denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Tuntutan 5,5 tahun berada di rentang bawah ancaman maksimal, namun besarnya uang pengganti menunjukkan jaksa mengejar pemulihan kerugian negara.
Kasus ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap tata kelola sektor nikel yang menjadi tulang punggung hilirisasi. Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman semestinya menjadi benteng antikorupsi, bukan justru terlibat dalam pusaran suap. Dugaan suap dalam pengawasan tata kelola nikel menyentuh langsung kepentingan investor, pelaku usaha, dan masyarakat di daerah tambang. Jika pejabat pengawas dapat disuap, risiko praktik bisnis tidak sehat, izin yang menyimpang, serta kerugian lingkungan dan sosial di wilayah tambang akan meningkat.
"Berdasarkan hasil yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi tuntutannya, kami akan mengajukan pembelaan," ujar kuasa hukum Hery di persidangan.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya investor dan pelaku industri, jalannya perkara ini menjadi barometer penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Nikel adalah komoditas strategis yang menopang rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Ketidakpastian hukum dan potensi korupsi dalam perizinan maupun pengawasan dapat menurunkan kepercayaan investor, memperlambat realisasi investasi, dan pada akhirnya berdampak pada penerimaan negara. Sebaliknya, vonis yang tegas dapat memperkuat sinyal bahwa reformasi tata kelola tambang berjalan serius.
Publik masih menanti apakah pleidoi Hery akan menghadirkan argumen baru yang membantah konstruksi jaksa, atau justru memperkuat temuan penyidikan. Yang tak kalah penting, apakah majelis hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan, termasuk uang pengganti Rp4,15 miliar, atau mempertimbangkan faktor lain dalam putusan nanti. Sidang 8 Oktober 2026 akan menjadi penentu arah, sekaligus ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor yang semakin vital bagi ekonomi Indonesia.



