Hakim Federal Paksa Trump Kembalikan Akses Media ke Gedung Putih
Baca dalam 60 detik
- Hakim Distrik AS Tim Kelly memerintahkan pemerintahan Trump mengembalikan kartu pers CNN, MS Now, dan Politico setelah pemblokiran dinilai melanggar konstitusi.
- Putusan ini menegaskan bahwa akses ke Gedung Putih tidak bisa dicabut tanpa prosedur pemberitahuan dan kesempatan membela diri, bertentangan dengan klaim pemerintah.
- Kasus ini menjadi ujian bagi kebebasan pers di AS dan berpotensi memengaruhi cara media internasional, termasuk dari Indonesia, meliput kebijakan Washington.

Hakim Distrik Amerika Serikat Tim Kelly memerintahkan pemerintahan Donald Trump untuk sementara memulihkan akses jurnalis dari CNN, MS Now, dan Politico ke Gedung Putih. Dalam putusannya, Kelly menilai larangan yang diumumkan pada 18 September lalu itu kemungkinan besar inkonstitusional.
Perintah tersebut dikeluarkan setelah ketiga media menggugat Trump dan sejumlah pejabat administrasinya di pengadilan federal Washington pada Senin. Gugatan menuduh larangan itu melanggar jaminan Amandemen Pertama Konstitusi AS tentang kebebasan berbicara dan pers, serta hak atas proses hukum yang adil. Kelly juga memerintahkan pengembalian kartu pers mereka dan memberlakukan penangguhan sementara selama 14 hari.
Dalam persidangan, Kelly merujuk pada yurisprudensi yang menegaskan bahwa sebelum kartu pers Gedung Putih dicabut, jurnalis berhak mendapat pemberitahuan awal dan kesempatan untuk didengar. Pengacara Departemen Kehakiman berargumen bahwa pemerintah telah memberikan penjelasan memadai melalui surat yang dikirim Selasa, namun hakim meragukan karena surat itu baru dikirim setelah pencabutan dan gugatan diajukan.
"Sebelum kartu pers Gedung Putih seseorang ditangguhkan atau dicabut, jurnalis tersebut berhak atas pemberitahuan sebelum pencabutan dan kesempatan untuk didengar," tegas Kelly, mengutip preseden hukum.
Trump sebelumnya menyatakan di media sosial bahwa ketiga media "tidak seharusnya bisa terus-menerus menulis atau melaporkan FIKSI dan KEBOHONGAN." Sementara itu, pengacara Departemen Kehakiman berupaya membenarkan larangan atas dasar keamanan nasional. Dalam berkas hukum Selasa, departemen itu berpendapat bahwa akses ke Gedung Putih adalah hak istimewa, bukan hak yang melekat, dan presiden berwenang menangguhkan akses organisasi berita.
Koalisi kelompok kebebasan pers dan puluhan organisasi berita pada Rabu mengajukan brief hukum yang mendukung ketiga media. Mereka menegaskan bahwa mencabut hak jurnalis dan media karena pandangan editorial yang dianggap berbeda melanggar puluhan tahun yurisprudensi Mahkamah Agung. Brief itu ditandatangani antara lain oleh Reporters Committee for Freedom of the Press, Reuters, Washington Post, dan Fox News.
Kasus ini menyoroti ketegangan antara kekuasaan eksekutif dan kebebasan pers di AS. Larangan terhadap CNN, MS Now, dan Politico bukan hanya soal akses fisik, tetapi juga sinyal bahwa kritik media bisa berujung pada pembatasan. Bagi banyak pengamat, langkah Trump mencerminkan pola tekanan terhadap outlet yang dianggap tidak bersahabat, yang dapat melemahkan norma demokrasi.
Dari sudut pandang Indonesia, perkembangan ini penting karena AS sering menjadi rujukan standar kebebasan pers global. Jika pembatasan akses media di Gedung Putih dibiarkan, negara lain bisa menggunakan dalih serupa untuk menekan pers kritis. Sebaliknya, putusan hakim ini memperkuat preseden bahwa pembatasan akses harus melalui proses hukum yang ketat. Media Indonesia yang meliput dari Washington juga akan terdampak langsung bila akses ke Gedung Putih dipersempit.
Ke depan, pertarungan hukum masih akan berlanjut. Pemerintahan Trump diperkirakan mengajukan banding atau mencari celah hukum lain untuk mempertahankan larangan. Sementara itu, koalisi media dan kelompok kebebasan pers akan terus mengawal kasus ini. Publik internasional, termasuk di Indonesia, menanti apakah putusan ini menjadi pijakan permanen atau hanya jeda sementara sebelum babak baru pembatasan pers dimulai.



