Netanyahu Pidato di PBB di Tengah Isolasi Politik dan Gelombang Protes
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berpidato di Majelis Umum PBB pada Kamis, menghadapi tekanan internasional yang meningkat dan protes besar di New York.
- Amerika Serikat mengalami pergeseran opini publik terhadap Israel, dengan 62% responden Pew memandang negatif pemerintahan Netanyahu dan 60% Yahudi Amerika berharap ia kalah dalam pemilu Oktober.
- Israel menghadapi tantangan diplomatik dari sekutu tradisional seperti Inggris, Prancis, dan Kanada yang berencana memberikan sanksi terhadap pemukiman di Tepi Barat, sementara Netanyahu tidak dijadwalkan bertemu pejabat tinggi AS.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB pada Kamis (24/9/2026) waktu setempat, menghadapi isolasi politik yang semakin dalam akibat konflik berkepanjangan di Gaza, Lebanon, dan Iran, serta kecaman internasional atas ekspansi pemukiman di Tepi Barat. Pidato ini menjadi ujian berat bagi Netanyahu di panggung global, hanya beberapa pekan sebelum pemilu Israel yang diprediksi menjadi yang terberat dalam karier politiknya yang panjang.
Netanyahu dijadwalkan menekankan pencapaian Israel dan menyerukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan perang, menurut Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon. Namun, ia menghadapi gelombang protes di New York City, termasuk demonstrasi dari Bryant Park menuju markas PBB, serta aksi walkout yang direncanakan oleh perwakilan Palestina dan sejumlah misi diplomatik. Walikota New York, Zohran Mamdani, yang sebelumnya berjanji akan menangkap Netanyahu sebagai penjahat perang, kini menegaskan akan melindungi hak demonstrasi.
Tekanan internasional terhadap Israel semakin nyata. Inggris, Prancis, dan Kanada berencana menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman Israel di Tepi Barat, sementara Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, menuduh pemukim Israel melakukan pembersihan etnis terhadap komunitas Palestina. Di Amerika Serikat, opini publik bergeser secara historis: survei Pew pada Juli menunjukkan 62% responden memiliki pandangan negatif terhadap pemerintahan Netanyahu, dan 60% Yahudi Amerika dalam jajak pendapat pekan ini berharap ia digantikan dalam pemilu Oktober.
Netanyahu juga tidak dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump atau pejabat tinggi lainnya selama kunjungan yang diperkirakan kurang dari 24 jam. Trump akan berada di Washington DC untuk menjamu pemimpin China, Xi Jinping. Seorang pejabat pemerintahan Trump mengungkapkan bahwa delegasi Israel telah mencari pertemuan tingkat tinggi, namun tidak ada yang terjadwal. Netanyahu beralasan harus segera kembali ke Israel karena kampanye pemilu dan hari raya Sukkot.
"Kami menyadari bahwa kami menghadapi tiga tahun yang sangat menantang sejak 7 Oktober," kata Danon. "Kami mencapai banyak hal, tetapi kami dikritik. Kami berada di bawah sorotan, dan bagi kami, kami bangga dengan pencapaian kami."
Danon menilai masalah utama Israel adalah hubungan masyarakat, bukan kebijakan, dan menyebut "gelombang misinformasi" sebagai penyebab pergeseran polling. Ia menegaskan Israel tidak akan terpengaruh oleh kritik terkait perluasan pemukiman, termasuk rencana E1 yang akan memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat. Senator Demokrat Chris Coons, salah satu penggagas RUU sanksi terhadap fasilitator pemukiman baru, menyatakan bahwa Amerika Serikat harus mengirim pesan kuat bahwa tindakan pemukim ekstremis tidak dapat diterima.
Di dalam negeri AS, kritik tidak hanya datang dari Demokrat. Wakil Presiden JD Vance dan sejumlah tokoh Republik juga menyuarakan ketidaksetujuan, menandakan perpecahan di basis MAGA. Beth Miller dari Jewish Voice for Peace Action mencatat semakin banyak orang yang tidak ingin dana pajak mereka digunakan untuk mendukung pemerintah Israel. Ia menambahkan bahwa Netanyahu berpidato untuk menunjukkan kontrolnya kepada pemilih Israel dan untuk membangkitkan sentimen anti-Islam di kalangan sayap kanan AS.
Bagi Indonesia, eskalasi konflik dan ketegangan diplomatik ini dapat berdampak pada stabilitas harga energi global, mengingat konflik di Iran turut mendorong kenaikan harga minyak. Posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina akan semakin relevan dalam diplomasi multilateral. Selain itu, tekanan internasional terhadap Israel dapat memengaruhi dinamika kerja sama ekonomi dan keamanan di kawasan, termasuk hubungan Indonesia dengan negara-negara Teluk dan AS.
Ke depan, pidato Netanyahu di PBB akan menjadi indikator apakah Israel mampu menahan tekanan global atau justru semakin terisolasi. Dengan pemilu Israel yang tinggal hitungan pekan dan pemilu midterm AS yang akan datang, arah kebijakan AS terhadap Israel bisa berubah signifikan. Akankah Amerika Serikat tetap menjadi sekutu utama Israel, atau akankah muncul poros baru yang lebih kritis? Dunia menunggu langkah selanjutnya.



