Anggaran Pendidikan Gratis Rp 302 Triliun, Said Abdullah: Jangan Dipaksakan Sekaligus
Baca dalam 60 detik
- Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai pembebasan biaya sekolah dari SD hingga kampus harus dijalankan berjenjang agar tata kelola tidak kacau.
- Proyeksi kebutuhan dana mencapai Rp 302 triliun pada 2028, dengan porsi terbesar untuk jenjang dasar dan menengah, sementara perguruan tinggi menyerap sekitar Rp 92 triliun.
- Tahun 2027 hanya disiapkan Rp 5 triliun sebagai uji coba di SD dan SMP, diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa program pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak bisa langsung diterapkan serentak. Ia menilai diperlukan pentahapan agar anggaran negara tidak jebol dan tata kelola pendidikan tetap terkendali.
Pernyataan itu disampaikan Said usai rapat kerja membahas Rancangan Undang-Undang APBN 2027 di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Menurutnya, lonjakan kebutuhan belanja pendidikan harus dibarengi dengan kesiapan fiskal dan administrasi. "Kami ingin sekolah gratis ini SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi bertahap yang paling ideal. Karena khawatir jika anggaran tidak dipersiapkan secara matang, nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola," ujarnya.
Politikus PDIP itu memproyeksikan kebutuhan dana program pendidikan gratis mencapai Rp 302 triliun untuk pelaksanaan penuh pada 2028. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 210 triliun dialokasikan bagi jenjang SD, SMP, dan SMA, sedangkan perguruan tinggi membutuhkan sekitar Rp 92 triliun. Namun, ia mengusulkan agar pencairan tidak langsung 100 persen. "Katakanlah di 2028, alokasi anggaran diterapkan 60 persen, kemudian naik bertahap menjadi 75 persen dulu, baru di tahun berikutnya bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis," terangnya.
Selain soal angka, Said menyoroti kesiapan tenaga pendidik. Ia mengingatkan bahwa program ini bersinggungan dengan rencana pengalihan pengelolaan guru ke pemerintah pusat serta penataan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tanpa pembenahan itu, ia menilai perluasan cakupan pendidikan gratis berisiko menimbulkan disparitas kualitas antardaerah.
Untuk tahun 2027, Banggar DPR telah menetapkan anggaran pendidikan gratis sebesar Rp 5 triliun sebagai proyek percontohan. Said mengusulkan agar uji coba itu diprioritaskan bagi sekolah negeri di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, daerah 3T paling membutuhkan intervensi karena keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan. Sementara untuk sekolah swasta, ia menilai masih diperlukan kajian komprehensif. "Nah yang swasta bagaimana? Kami perlu kajian yang komprehensif," kata dia.
Bagi pelaku pasar dan dunia usaha, sinyal pentahapan ini penting. Kebijakan pendidikan gratis berpotensi mengubah struktur belanja rumah tangga, yang selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Jika biaya sekolah turun signifikan, daya beli masyarakat bisa meningkat, tetapi di sisi lain sektor pendidikan swasta dan penyedia jasa pendukung sekolah perlu menyesuaikan model bisnis. Investor di sektor konsumer, properti, dan teknologi pendidikan patut mencermati arah final kebijakan ini.
Dari kacamata fiskal, komitmen Rp 302 triliun menuntut ruang anggaran yang lebar. Pemerintah harus memastikan sumber pendanaan tidak mengorbankan belanja lain, seperti infrastruktur dan kesehatan. Said sendiri menekankan pentingnya realisme: lebih baik naik bertahap daripada memaksakan cakupan luas tanpa kesiapan. Pendekatan itu sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan APBN.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah pendidikan gratis akan berjalan, melainkan seberapa cepat dan seberapa merata. Uji coba 2027 di daerah 3T akan menjadi barometer. Jika berhasil, dorongan untuk mempercepat perluasan ke seluruh wilayah dan jenjang akan menguat. Namun, jika tata kelola guru dan sekolah swasta belum tuntas, target 100 persen pada 2029 berpotensi mundur. Publik dan pelaku usaha perlu mengawal detail aturan turunannya agar program ini tidak berhenti sebagai janji anggaran.



