Jokowi Berpotensi Dipanggil di Sidang Korupsi Kuota Haji, Tim Yaqut Buka Suara
Baca dalam 60 detik
- Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas membuka peluang menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan.
- Keterangan Jokowi dinilai relevan untuk mengurai dasar kebijakan pembagian kuota 50:50 yang diklaim sebagai arahan Presiden ke-7.
- Langkah ini berisiko menyeret istana ke pusaran hukum dan menguji akuntabilitas kebijakan publik di sektor haji.

Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat di ruang sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, menyatakan tidak menutup kemungkinan mengajukan Jokowi sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023โ2024. Pernyataan itu disampaikan usai persidangan pada Kamis (24/9/2026), menandai babak baru yang berpotensi menyeret kebijakan pemerintah pusat ke meja hijau.
Menurut Mellisa, kehadiran Jokowi dibutuhkan untuk mengonfirmasi arahan yang diterima Yaqut sebelum kebijakan pembagian kuota haji 50:50 diterapkan. Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan pertemuan antara Jokowi dan Yaqut pada 27 November 2023, yang membahas evaluasi penyelenggaraan haji 2023. "Arahan Presiden itu relevan dengan alasan pertimbangan kebijakan 50:50, yaitu hifdzun nafs (melindungi keselamatan jiwa)," ujar Mellisa.
Ia menambahkan, arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kajian dan simulasi sebelum kebijakan diambil. Namun, ia enggan memastikan apakah Jokowi benar-benar akan dipanggil. "Ya, kita lihat nanti perkembangannya," katanya singkat. Nama Jokowi sebelumnya juga disebut oleh pihak terdakwa lain, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang juga menginginkan kehadiran mantan presiden itu.
Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. KPK menetapkan empat terdakwa, termasuk Asrul Azis Taba. Dakwaan menyoroti alokasi kuota yang diduga menyimpang dari ketentuan, dengan potensi kerugian negara serta dampak langsung pada antrean jemaah haji reguler.
Jika Jokowi benar-benar dihadirkan, sidang ini bisa menjadi ujian bagi doktrin akuntabilitas kebijakan presiden. Selama ini, arahan presiden sering dianggap sebagai dasar hukum yang kuat, tetapi dalam konteks pidana, batas antara kebijakan dan penyalahgunaan wewenang menjadi kabur. Pengacara Yaqut berargumen bahwa kebijakan 50:50 diambil semata-mata untuk melindungi keselamatan jemaah, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
"Arahan Presiden itu relevan dengan apa yang disampaikan Gus Yaqut terkait alasan pertimbangan kebijakan 50:50, yaitu hifdzun nafs," ujar Mellisa Anggraini, kuasa hukum Yaqut.
Bagi publik Indonesia, terutama para calon jemaah haji dan investor di sektor travel umrah-haji, perkembangan ini penting. Kebijakan kuota haji berdampak langsung pada panjangnya antrean, biaya perjalanan, dan kepastian layanan. Ketidakpastian hukum dapat memengaruhi iklim investasi di sektor penyelenggara perjalanan haji dan umrah, yang selama ini menjadi salah satu lini bisnis syariah yang tumbuh pesat.
Selain itu, kasus ini menguji transparansi tata kelola kuota haji yang selama ini dikritik karena minim partisipasi publik. Jika pengadilan mengungkap adanya intervensi atau penyimpangan, pemerintah perlu merumuskan mekanisme baru yang lebih akuntabel, misalnya dengan melibatkan auditor independen dan publikasi berkala alokasi kuota.
Ke depan, pertanyaan besarnya bukan hanya apakah Jokowi akan hadir, tetapi sejauh mana pengadilan mampu memisahkan antara tanggung jawab kebijakan dan perbuatan pidana. Jika mantan presiden dipanggil, preseden ini bisa memengaruhi cara pejabat tinggi menghadapi proses hukum di masa mendatang. Sebaliknya, jika tidak, publik mungkin mempertanyakan keseriusan pemberantasan korupsi di sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.



