PSI Tantang Ambang Batas Parlemen: Siap Tempur Berapa Pun, Andalkan Jokowi dan Kaesang
Baca dalam 60 detik
- PSI menyatakan kesiapan menghadapi Pemilu 2029 meski tak memiliki kursi di DPR, dengan modal utama Kaesang Pangarep dan dukungan Jokowi.
- Partai koalisi Prabowo mengusulkan ambang batas 5 persen, sementara PDI-P dan Nasdem menginginkan 6-7 persen, memicu kekhawatiran membengkaknya suara terbuang.
- Dengan 16 juta suara tak terwakili pada 2024, formulasi ambang batas baru berpotensi mengubah peta politik dan strategi partai non-parlemen.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan tidak gentar menghadapi Pemilu 2029, terlepas dari besaran ambang batas parlemen yang nantinya disepakati. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026), menegaskan bahwa partainya siap bertarung dengan modal utama Ketua Umum Kaesang Pangarep dan dukungan penuh Presiden ke-7 Joko Widodo.
Raja Juli menggarisbawahi bahwa PSI saat ini tidak memiliki perwakilan di DPR, sehingga keputusan apa pun soal ambang batas tidak akan mengubah posisi mereka secara signifikan. "Kami tidak ada di parlemen, jadi apa pun yang diputuskan, PSI insyaallah siap," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengalaman dua kali pemilu dan kehadiran Kaesang sebagai ketua umum, plus endorsement Jokowi, menjadi amunisi cukup untuk melaju.
Meski demikian, Raja Juli mengingatkan pentingnya formulasi ambang batas yang tidak menyia-nyiakan suara rakyat. Ia merujuk pada Pemilu 2024 di mana sekitar 16 juta suara sah tidak terwakili di DPR akibat ambang batas 4 persen. "Kalau threshold naik jadi 5 persen, berapa lagi suara yang terbuang? Ini soal keadilan demokrasi," tegasnya.
Wacana kenaikan ambang batas mencuat setelah Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono menyatakan dukungan partai koalisi untuk angka 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Menurut Sugiono, besaran itu dianggap cukup mengakomodasi suara rakyat tanpa terlalu banyak terbuang. "Semua partai koalisi sepertinya sepakat, tapi saya tidak bisa bicara atas nama mereka," katanya di Gedung DPR RI, Rabu (16/9/2026).
Namun, usulan itu tidak bulat. PDI-P dan Nasdem justru menginginkan ambang batas lebih tinggi, masing-masing 6 dan 7 persen. Perbedaan ini mencerminkan tarik-menarik kepentingan antarpartai menjelang Pemilu 2029. Bagi partai besar, ambang batas tinggi dapat memperkecil fragmentasi di parlemen, tetapi bagi partai kecil atau non-parlemen seperti PSI, aturan itu bisa menjadi tembok tebal.
"Formulasi yang berkeadilan dan demokratis itu penting. Tapi bagi PSI, berapa pun kami siap fight di 2029," ujar Raja Juli Antoni.
Bagi pembaca di Indonesia, terutama investor dan profesional, dinamika ambang batas parlemen ini bukan sekadar urusan politik elektoral. Stabilitas koalisi dan komposisi DPR ke depan akan memengaruhi arah kebijakan fiskal, regulasi investasi, dan iklim usaha. Ambang batas yang terlalu tinggi berisiko mempersempit representasi, sementara yang terlalu rendah bisa memperlambat pengambilan keputusan di legislatif.
PSI, dengan dukungan Jokowi dan Kaesang, berpotensi menjadi kuda hitam jika mampu mengonsolidasikan basis pemilih muda dan jaringan relawan. Namun, tanpa kursi di DPR, mereka harus bekerja ekstra untuk melewati ambang batas, apa pun angkanya. Pengalaman 2024 menunjukkan bahwa partai non-parlemen menghadapi tantangan berat, terutama dalam hal pendanaan dan eksposur media.
Ke depan, revisi UU Pemilu akan menjadi medan pertempuran utama. Publik menanti apakah pemerintah dan DPR akan mengakomodasi aspirasi partai kecil atau justru memperkuat dominasi partai besar. Yang jelas, PSI telah menyatakan siap bertarung, dan Jokowi disebut akan turun gunung. Akankah ambang batas baru menjadi batu sandungan atau justru pijakan bagi PSI menuju Senayan?



