PDI-P Usul Pileg Duluan, Pilpres Belakangan: Manuver Strategis atau Cari Celah?
Baca dalam 60 detik
- Said Abdullah mengusulkan pemisahan jadwal pileg dan pilpres, dengan pileg digelar lebih awal untuk memberi ruang publik mengenal caleg.
- PDI-P menilai coattail effect tidak terbukti signifikan, sehingga pileg sering kalah pamor dari pilpres.
- Wacana ini berpotensi mengubah lanskap politik 2029 dan perlu dikaji matang sebelum masuk pembahasan resmi.

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengusulkan agar pemilihan legislatif (pileg) digelar lebih dulu, baru kemudian pemilihan presiden (pilpres). Gagasan ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026), dengan alasan utama: pemilih butuh waktu lebih panjang untuk mengenal calon anggota legislatif yang selama ini selalu kalah sorot dari kontestasi presiden.
Menurut Said, dalam dua pemilu serentak terakhirโ2019 dan 2024โperhatian publik nyaris tersedot total ke capres-cawapres. Caleg di semua tingkatan, dari DPR RI, DPD, hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota, kesulitan membangun kedekatan dengan konstituen. "Yang dominan selalu pilpres, yang dibaca rakyat selalu pilpres," ujarnya kepada wartawan.
Ia juga menyoroti efek ekor jas (coattail effect) yang selama ini diyakini menguntungkan partai pengusung capres. Menurut Said, efek tersebut tidak terbukti signifikan. "Padahal efek ekor jasnya juga nggak ada. Kecuali jas presiden aja calonnya yang pakai jas. Yang ke partai politik hampir tidak ada," sindirnya.
Gagasan ini bukan tanpa dasar. Dalam sistem pemilu serentak, caleg memang sering hanya menjadi pelengkap pilihan di bawah nama besar capres. Survei pasca-2019 dan 2024 menunjukkan banyak pemilih mengenal caleg hanya dari nomor urut atau partai, bukan dari rekam jejak. Said berharap pemisahan jadwal bisa memaksa publik melihat kualitas calon legislatif secara lebih serius.
Namun, wacana ini juga mengandung risiko. Pemisahan jadwal berarti menambah tahapan pemilu, yang berimplikasi pada biaya logistik, anggaran KPU, dan potensi kelelahan politik di masyarakat. Belum lagi soal konstitusionalitas: UU Pemilu saat ini mengamanatkan pemilu serentak, sehingga perubahan besar harus melalui revisi regulasi di DPR dan mungkin uji materi di Mahkamah Konstitusi.
"Supaya rakyat benar-benar tahu calonnya. Jangan memilih kucing dalam karung," tegas Said, seraya menegaskan usulan ini masih perlu kajian mendalam.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya pelaku pasar dan profesional, usulan ini layak dicermati karena berdampak pada stabilitas politik dan iklim investasi. Ketidakpastian jadwal pemilu bisa memengaruhi keputusan bisnis jangka panjang, terutama di sektor yang sensitif terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah. Jika pileg digelar lebih dulu, peta koalisi di parlemen bisa terbentuk lebih awal, yang pada gilirannya memengaruhi negosiasi pilpres.
Di sisi lain, partai-partai kecil hingga menengah berpotensi diuntungkan karena memiliki panggung lebih luas tanpa bayang-bayang capres. Sebaliknya, partai besar yang selama ini mengandalkan efek ekor jas justru harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan basis massa. PDI-P sendiri, sebagai partai pemenang 2024, tampaknya ingin mengunci posisi legislatif sebelum pertarungan presiden dimulai.
Yang jelas, usulan ini masih jauh dari kata final. Said menyebut pembahasan baru sebatas diskursus di fraksi-fraksi DPR. Publik perlu mengawal apakah gagasan ini murni untuk memperbaiki kualitas demokrasi atau justru menjadi instrumen untuk mengamankan kepentingan elektoral tertentu. Pertanyaannya, apakah DPR dan penyelenggara pemilu siap menanggung konsekuensi anggaran dan logistik dari pemisahan jadwal? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi arah diskusi ini patut menjadi perhatian setiap pemilih.



