Pungli Alun-alun Kidul: Ketika Pemerasan Berkedok Parkir Menjadi Perkara Pidana
Baca dalam 60 detik
- Dugaan pungutan liar terhadap pedagang food truck di Alun-alun Kidul Yogyakarta naik ke ranah pidana setelah korban melaporkan permintaan Rp 2,5 juta per hari.
- Pakar hukum pidana menilai praktik itu memenuhi unsur pemerasan, dan keterlibatan aparat justru memperberat hukuman.
- Kasus ini menguji sejauh mana penegakan hukum mampu membongkar rantai pungli yang selama ini dianggap sebagai biaya tak resmi berusaha.

Permintaan uang parkir Rp 2,5 juta per hari yang dialami pemilik food truck Bolosego, Dyah Laily Fardisa, di kawasan Alun-alun Kidul Yogyakarta berujung ke ranah pidana. Setelah negosiasi, angka itu turun menjadi Rp 1 juta per hari, tetapi Dyah juga mengaku diminta menyediakan makanan bagi sepuluh orang yang disebutnya preman dan tiga anggota polisi. Ia memilih berhenti berjualan setelah sehari beroperasi.
Kasus ini bukan sekadar sengketa lapak. Praktik pungutan liar yang selama ini dianggap sebagai ongkos tak resmi berusaha kini diuji apakah bisa dijerat pasal pidana, bukan hanya diselesaikan lewat mediasi atau penertiban administratif. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai pungli dapat dikategorikan sebagai pemerasan bila dilakukan dengan paksaan. Jika disertai kekerasan fisik, tindakan itu bahkan bisa masuk kategori penganiayaan.
Menurut Fickar, hambatan terbesar bukanlah pembuktian. Pengakuan atau keterangan sejumlah saksi sudah cukup, terlebih bila ada bukti tanda terima pembayaran. Yang menjadi persoalan justru kemungkinan aparat penegak hukum turut menerima jatah dari praktik tersebut. "Tapi karena itu delik biasa, maka seharusnya polisi/penegak hukum bisa langsung memproses hukum. Susahnya kan kadang aparat juga dapat jatah," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (23/9/2026).
Ia menambahkan, bila terbukti melibatkan aparat, keterlibatan itu menjadi faktor yang memperberat hukuman bagi pelaku. Pernyataan ini menyoroti persoalan lama dalam pemberantasan pungli: rantai kekuasaan yang membuat penindakan sering berhenti di pelaku lapangan, sementara aktor di belakangnya tetap aman.
Dari sisi pelaku usaha, pungli menimbulkan biaya siluman yang menggerus margin, terutama bagi UMKM dan pedagang kaki lima. Ketika pungutan tak resmi menjadi syarat beroperasi, iklim usaha memburuk, investasi kecil terhambat, dan penerimaan daerah tidak bertambah karena uang mengalir ke kantong pribadi. Di kawasan wisata seperti Alun-alun Kidul, dampaknya terasa ganda: pedagang mundur, wisatawan kehilangan pilihan kuliner, dan reputasi daerah sebagai tujuan ramah usaha tercoreng.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya pelaku usaha dan investor, kasus ini menjadi uji nyata atas komitmen reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Selama ini banyak korban enggan melapor karena takut balasan atau menganggap pungli sebagai hal lumrah. Jika kasus Bolosego berhasil diproses hingga ke pengadilan, ia bisa menjadi preseden bahwa pemerasan berkedok parkir bukan lagi urusan sepele. Sebaliknya, bila perkara ini menguap di tengah jalan, sinyalnya jelas: pungli masih dianggap bagian dari biaya berusaha.
Ke depan, publik akan menunggu apakah penyidik menindaklanjuti dugaan keterlibatan aparat dan seberapa jauh rantai pungutan di kawasan wisata lain akan dibongkar. Pertanyaannya, apakah negara mampu memastikan bahwa berjualan di ruang publik tidak lagi berarti membayar upeti?



