Karhutla Lereng Merapi Meluas 60 Hektare, Dugaan Kesengajaan Menguat
Baca dalam 60 detik
- Kebakaran hutan dan lahan di Blok Gentong, Taman Nasional Gunung Merapi, menghanguskan 60 hektare lahan pinus dan perdu, terparah dalam musim kemarau tahun ini.
- Petugas menduga api sengaja dinyalakan untuk membuka akses penambangan pasir ilegal, mengingat titik api berada di tepi jalan setapak yang mudah diakses.
- Meski api sudah dipadamkan, bara di kayu pinus berpotensi menyala kembali, sehingga petugas tetap bersiaga dan menuntut pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas ilegal di kawasan konservasi.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), tepatnya Blok Gentong, Resor Srumbung, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, meluas hingga 60 hektare. Api yang pertama kali muncul pada Selasa (22/9) itu akhirnya berhasil dipadamkan pada Kamis (24/9) sekitar pukul 17.00 WIB, setelah lebih dari dua hari petugas dan warga bahu-membahu melakukan pemadaman.
Kepala Balai TNGM Tutut Heri Wibowo mengungkapkan bahwa luas area yang terbakar mencapai 60 hektare, menjadikannya kejadian terparah sepanjang musim kemarau tahun ini. "Kalau keseluruhan dari kemarin 60 hektare. Tapi sekarang ini kayaknya sudah padam," ujarnya saat dihubungi, Kamis (24/9). Sebelumnya, kebakaran terbesar hanya mencapai 12 hektare karena cepat terdeteksi dan ditangani. Kali ini, api menjalar hingga 5 kilometer dari puncak Merapi dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk dijinakkan.
Upaya pemadaman melibatkan kolaborasi BPBD, Damkar Kabupaten Magelang, Polres Magelang, Polsek Srumbung, Koramil Srumbung, TNGM, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta warga sekitar. Petugas mengerahkan dua tangki air berkapasitas total sekitar 5.000 liter dari BPBD, sementara warga memodifikasi tiga hingga empat truk dengan terpal untuk mengangkut air. Meski api sudah padam, petugas tetap bersiaga di lokasi karena karakteristik kayu pinus yang terbakar menyisakan bara api membara dalam waktu lama dan sulit dipadamkan.
Dugaan adanya unsur kesengajaan mencuat karena titik api berada di tepi jalan setapak yang aksesnya relatif bebas. "Orang naik motor, lemparkan api, lalu pergi. Kami tidak tahu," kata Heri. Ia mengaitkan pola ini dengan maraknya pertambangan pasir ilegal di kawasan tersebut. "Biasanya dibakar, pohon tumbang, lalu pasirnya dimanfaatkan," jelasnya. Modus ini diduga kuat menjadi pemicu kebakaran yang berulang.
"Kebakaran yang terjadi rata-rata di pinggir jalan setapak. Ini yang paling besar, sampai berhari-hari. Biasanya satu hari sudah padam," ujar Tutut Heri Wibowo, Kepala Balai TNGM.
Sepanjang musim kemarau tahun ini, Balai TNGM mencatat setidaknya empat kejadian kebakaran di lereng Merapi. Namun, peristiwa pekan ini menjadi yang paling luas dan lama penanganannya. Api sempat dipadamkan pada Selasa malam setelah melahap 18 hektare tanaman pinus dan perdu, tetapi muncul kembali pada Rabu pagi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemadaman tuntas pada lahan gambut atau serasah pinus memerlukan kewaspadaan ekstra.
Kebakaran di kawasan konservasi seperti TNGM tidak hanya berdampak pada ekosistem lokal, tetapi juga memicu kekhawatiran lebih luas. Lereng Merapi merupakan area tangkapan air yang penting bagi wilayah sekitarnya. Kerusakan vegetasi dapat meningkatkan risiko erosi dan banjir bandang saat musim hujan tiba. Selain itu, asap karhutla berpotensi mengganggu kualitas udara di Magelang dan sekitarnya, meski tidak separah kebakaran lahan gambut di Sumatra atau Kalimantan.
Dari sisi penegakan hukum, kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas ilegal di dalam kawasan taman nasional. Praktik tambang pasir ilegal yang diduga menjadi pemicu seharusnya menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi Balai TNGM tetapi juga pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Tanpa tindakan tegas, kebakaran serupa berpotensi terulang setiap musim kemarau.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah insiden ini akan mendorong penataan ulang tata kelola kawasan Merapi, termasuk penindakan terhadap tambang ilegal dan penguatan sistem deteksi dini. Jika tidak, 60 hektare mungkin bukan angka terakhir yang harus ditanggung.



