Tuntutan 5,5 Tahun untuk Eks Ketua Ombudsman: Pukulan bagi Reformasi Tata Kelola Nikel
Baca dalam 60 detik
- Jaksa menuntut Hery Susanto dengan pidana 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp300 juta, dan uang pengganti Rp4,19 miliar dalam kasus dugaan suap tata kelola nikel.
- Tuntutan ini menyoroti lemahnya pengawasan di sektor tambang yang strategis, berpotensi mengguncang kepercayaan investor terhadap komitmen antikorupsi Indonesia.
- Pembelaan akan diajukan, dan vonis akhir dapat menjadi preseden penegakan hukum di sektor sumber daya alam.

Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, menghadapi tuntutan pidana 5 tahun 6 bulan penjara dari Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026). Jaksa menilai Hery terbukti secara sah melakukan korupsi terkait tata kelola nikel, melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU No. 31/1999 yang diperbarui melalui UU No. 20/2001 dan UU No. 1/2026. Selain kurungan, jaksa menuntut denda Rp300 juta serta uang pengganti Rp4,19 miliar; jika tidak dibayar dalam sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, asetnya akan disita dan dilelang, dengan pidana tambahan 3 tahun jika harta tidak mencukupi.
Tuntutan ini menjadi sorotan karena Hery pernah memimpin lembaga pengawas pelayanan publik yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Jaksa menegaskan perbuatan terdakwa mencoreng reputasi Ombudsman, meruntuhkan kepercayaan publik, dan bertentangan dengan agenda reformasi birokrasi. "Perbuatan terdakwa mencederai amanah reformasi yang menjadi landasan lahirnya Ombudsman," ujar jaksa dalam persidangan. Meski demikian, jaksa juga mempertimbangkan hal meringankan: Hery belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga.
Kasus ini menyoroti kerentanan tata kelola sektor nikel, komoditas yang semakin strategis seiring pertumbuhan industri baterai kendaraan listrik. Dugaan suap dalam pengelolaan nikel tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berpotensi mengganggu iklim investasi. Para analis menilai penegakan hukum yang tegas menjadi sinyal penting bagi pelaku usaha, terutama di tengah dorongan pemerintah untuk hilirisasi mineral. Namun, proses hukum yang berlarut-larut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor yang tengah menimbang ekspansi di Indonesia.
"Kami akan mengajukan pembelaan," kata kuasa hukum Hery Susanto di persidangan, menanggapi tuntutan jaksa. Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati memberi waktu satu minggu, namun tim pembela meminta perpanjangan hingga dua pekan.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya investor dan profesional di sektor energi dan tambang, perkembangan kasus ini patut dicermati. Vonis akhir nanti akan menjadi indikator sejauh mana komitmen pemerintah memberantas korupsi di sektor sumber daya alam yang menjadi tulang punggung ekspor. Jika tuntutan dikabulkan, efek jera diharapkan memperkuat tata kelola, tetapi jika terlalu ringan, dapat memicu skeptisisme terhadap upaya reformasi. Selain itu, posisi Ombudsman sebagai pengawas eksternal perlu diperkuat agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabatnya sendiri.
Ke depan, publik menanti apakah pembelaan Hery mampu membantah dakwaan atau justru memperkuat keyakinan hakim. Yang lebih penting, kasus ini menguji integritas lembaga pengawas dan konsistensi pemberantasan korupsi di sektor strategis. Mampukah penegakan hukum menjadi titik balik perbaikan tata kelola nikel, atau hanya menjadi catatan kelam dalam sejarah reformasi birokrasi?



