Investor Malaysia Tuntut Transparansi Kasus Emas Rp58,5 M, Polri Didesak Netral
Baca dalam 60 detik
- WNA Malaysia berinisial S menuntut penyidikan dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp58,5 miliar tidak dikriminalisasi balik.
- Kuasa hukum korban meminta Polri mengusut berdasarkan bukti transaksi dan dokumen, bukan laporan pencemaran nama baik.
- Kasus ini menjadi ujian kredibilitas perlindungan hukum bagi investor asing yang menanamkan modal di sektor tambang Indonesia.

Warga negara Malaysia berinisial S menuntut agar proses hukum atas dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp58,5 miliar tidak berbalik mengkriminalisasi pelapor. Permintaan itu muncul setelah seorang perwira Polri berpangkat Kombes, Fahrurozi, melaporkan balik S ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Laporan balik tersebut teregister dengan nomor LP/B/424/IX/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 15 September 2026. Kuasa hukum S, Bagas Pangestu Pribadi, menegaskan pihaknya tidak menghakimi institusi Polri, melainkan meminta agar perkara diperiksa berdasarkan dokumen dan alat bukti yang telah diserahkan. "Kami telah menyerahkan bukti transaksi kepada penyidik dan menunggu prosesnya berjalan," ujar Bagas kepada wartawan, Kamis (24/9).
Menurut Bagas, pernyataan resmi Divisi Humas Polri yang menyatakan semua laporan akan ditangani sesuai ketentuan menjadi penting bagi kepastian hukum kliennya. Ia mengapresiasi respons tersebut dan berharap penyidik bergerak profesional, transparan, serta tidak memihak. "Yang kami minta hanya satu, perkara ini diperiksa berdasarkan dokumen yang ada," tambahnya.
Kronologi bermula pada pertengahan Mei 2025 ketika S diperkenalkan kepada F yang mengaku sebagai anggota Polri aktif berpangkat Kombes di Mabes Polri. Status itu membuat korban yakin menanamkan modal pada proyek tambang emas di Sulawesi Utara. F disebut menjanjikan keamanan operasional dan pengurusan legalitas tambang. Korban bersama saksi bahkan meninjau lokasi pada 17-18 Mei 2025 sebelum dana diserahkan bertahap.
Namun, janji legalitas yang semula ditargetkan selesai dalam dua hingga tiga bulan tak terwujud. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa aktivitas tambang yang menjadi objek investasi terkait pertambangan tanpa izin. Fahrurozi membantah laporan tersebut dan mengklaim cerita sebenarnya tidak seperti yang disampaikan. Ia justru menyebut S sebagai terlapor dalam kasus penipuan investasi eurobit yang dilaporkan ke Direktorat Siber pada April dan menimbulkan korban di Bali pada Agustus.
"Klien kami menanamkan modalnya dengan itikad baik. Bagaimana perkara seperti ini ditangani akan dibaca sebagai gambaran perlindungan hukum bagi siapa pun yang berinvestasi di Indonesia." — Bagas Pangestu Pribadi, kuasa hukum S.
Kasus ini menyoroti kerentanan investor asing terhadap janji investasi yang mengatasnamakan aparat penegak hukum. Praktik mencatut status pejabat untuk meyakinkan korban bukan hal baru di Indonesia, dan sering kali menyulitkan penyidikan karena melibatkan relasi kuasa. Kehadiran laporan balik pencemaran nama baik juga berpotensi menciptakan efek jera bagi pelapor lain, terutama ketika nilai kerugian sangat besar.
Dari sudut regulasi, Indonesia memiliki mekanisme perlindungan investor melalui Undang-Undang Pasar Modal dan ketentuan anti-pencucian uang, tetapi pengawasan terhadap investasi tambang skala menengah masih lemah. Transaksi menggunakan USDT senilai 1.593.021 token—setara Rp26 miliar—menunjukkan celah pengawasan aset kripto dalam pendanaan proyek tambang. Otoritas Jasa Keuangan dan Bappebti perlu memperkuat pemantauan lintas sektor agar kasus serupa tidak terulang.
Bagi Malaysia sebagai negara tetangga, penanganan perkara ini akan menjadi barometer iklim investasi bilateral. Jika penyelesaiannya dinilai tidak adil, kepercayaan pelaku usaha Malaysia terhadap kepastian hukum di Indonesia bisa tergerus. Sebaliknya, transparansi proses hukum dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman.
Ke depan, publik akan menanti apakah Bareskrim Polri mampu memisahkan antara laporan pokok dan laporan balik, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap pelapor. Pertanyaannya, akankah penyidik mengedepankan alat bukti ketimbang relasi kekuasaan yang melingkupi kasus ini?



