TNI AL Terima 12 Kendaraan Tempur Amfibi AAV, Perkuat Operasi Pendaratan Marinir
Baca dalam 60 detik
- Korps Marinir TNI AL menerima 12 unit Assault Amphibious Vehicle (AAV) tahap pertama dari total 35 unit yang direncanakan.
- Kedatangan AAV menandai modernisasi alutsista amfibi setelah terakhir kali menerima LVT-7A1 dari Korea Selatan pada 2009.
- Pengadaan ini diproyeksikan meningkatkan kemampuan operasi pendaratan di negara kepulauan, namun perlu diimbangi kesiapan logistik dan pelatihan personel.

Korps Marinir TNI Angkatan Laut resmi menerima 12 unit kendaraan tempur amfibi jenis Assault Amphibious Vehicle (AAV) pada Selasa (22/9/2026). Kendaraan tersebut tiba di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan langsung dibongkar untuk diangkut menuju Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Kedatangan ini merupakan tahap pertama dari rencana pengadaan 35 unit AAV yang akan memperkuat kemampuan operasi amfibi Korps Marinir.
Asisten Logistik (Aslog) Pangkormar Brigadir Jenderal TNI (Mar) Efhardian bersama sejumlah pejabat Korps Marinir meninjau langsung proses penerimaan dan kondisi ranpur. Menurut keterangan Dispen Kormar TNI AL, kehadiran AAV menjadi tonggak penting setelah sebelumnya Korps Marinir menerima 10 unit LVT-7A1 dari Korea Selatan pada 7 Desember 2009. Artinya, ada jeda hampir 17 tahun sebelum penambahan alutsista amfibi baru dilakukan secara signifikan.
AAV dirancang untuk mengangkut pasukan dari kapal menuju pantai dan melanjutkan pergerakan ke sasaran di darat. Kendaraan ini mampu beroperasi di laut hingga kondisi gelombang Sea State 5, yang setara dengan tinggi gelombang 2,5โ4 meter. Dengan kemampuan tersebut, AAV memberikan fleksibilitas dalam operasi pendaratan di wilayah perairan Indonesia yang kerap bergelombang.
"Kehadiran AAV bukan sekadar penambahan alutsista, tetapi juga meningkatkan mobilitas laut ke darat, perlindungan lapis baja, daya angkut pasukan, dan kecepatan manuver dalam mendukung kemampuan amfibi Resimen Kavaleri Korps Marinir di negara kepulauan," ujar Efhardian.
Pengadaan alutsista ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai lebih dari 99.000 kilometer. Operasi amfibi menjadi salah satu pilar strategi pertahanan maritim, terutama untuk menghadapi potensi ancaman di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Modernisasi Korps Marinir sejalan dengan program pemerintah yang menargetkan peningkatan kekuatan pertahanan hingga 2029.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya pelaku industri pertahanan dan investor, langkah ini membuka peluang bagi perusahaan dalam negeri untuk terlibat dalam rantai pasok, mulai dari pemeliharaan, suku cadang, hingga pelatihan. Namun, tantangan utama bukan hanya pada pengadaan, melainkan pada kesiapan anggaran perawatan jangka panjang dan integrasi dengan sistem operasi yang ada. Pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran pertahanan yang memadai agar alutsista baru tidak menjadi beban logistik di kemudian hari.
Ke depan, publik akan menantikan apakah 23 unit AAV sisanya akan tiba sesuai jadwal dan bagaimana Korps Marinir menggelar latihan untuk mengasah kemampuan personel. Efektivitas penambahan kekuatan ini juga bergantung pada dukungan kapal pengangkut, sistem komunikasi, dan doktrin operasi yang adaptif. Pertanyaan besarnya: apakah modernisasi alutsista akan diikuti dengan reformasi anggaran pertahanan yang transparan dan berkelanjutan?



