Saling Bantah di Meja Hijau: Yaqut dan Gus Alex Bantah Hilman Latief soal Penunjukan Kasubdit Haji Khusus
Baca dalam 60 detik
- Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Azis kompak menolak keterangan Hilman Latief terkait penempatan Rizky Fisa Abadi sebagai Kasubdit Haji Khusus.
- Ishfah menyebut penunjukan itu murni permintaan Wibowo Prasetyo, bukan arahan Menteri Agama, sementara Hilman mengaku hanya mengikuti usulan yang dibawa ke meja rapat.
- Perbedaan kesaksian ini berpotensi melemahkan konstruksi dakwaan KPK yang menuding negara dirugikan Rp622 miliar dalam kuota haji tambahan 2023–2024.

JAKARTA — Dua terdakwa dugaan korupsi kuota haji tambahan, Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, secara tegas menolak keterangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mengenai penunjukan Rizky Fisa Abadi sebagai Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2025–2026. Bantahan itu disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/9) dini hari.
Yaqut menegaskan tidak pernah memberikan arahan kepada Gus Alex untuk menempatkan Rizky di posisi strategis tersebut. "Saya menolak keterangan Pak Hilman yang terkait dengan 'Gus Alex yang membawa arahan dari saya terkait penempatan Rizky, karena itu tidak pernah ada," ujar mantan Menteri Agama 2019–2024 itu di hadapan majelis hakim.
Senada dengan Yaqut, Ishfah justru melempar nama lain ke dalam pusaran perkara. Ia menyebut penempatan Rizky merupakan permintaan seseorang bernama Wibowo Prasetyo, bukan perintah dari atasannya. "Saya membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa saya yang mengusulkan Rizky Fisa Abadi karena perintah dari Menteri Agama, karena yang benar adalah atas permintaan Wibowo Prasetyo," tegas Ishfah. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa Wibowo dan apa kepentingannya dalam penunjukan itu.
Sebelumnya, Hilman Latief bersaksi bahwa Rizky Fisa ditempatkan di posisi tersebut setelah namanya dibawa oleh Ishfah. Hilman mengaku tidak mengenal Rizky yang berasal dari direktorat jenderal lain. Awalnya, Rizky akan ditempatkan di bidang Bina Umrah, namun karena bidang tersebut sedang menghadapi persoalan berat pasca-pandemi—dengan puluhan ribu jemaah gagal berangkat pada 2022—akhirnya disepakati ia mengisi posisi Haji Khusus. "Secara teknis, hanya level Eselon III saja Pak," jawab Hilman saat ditanya syarat khusus yang dipenuhi Rizky.
Ketika jaksa menanyakan siapa pengusul Rizky, Hilman menjawab lupa untuk tahun 2023 dan menduga "mungkin Pak Alex yang bawa nama itu ke saya." Jawaban ragu itu memicu intervensi Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani yang meminta saksi tidak menggunakan kata "mungkin". Perdebatan pun sempat memanas di ruang sidang. Jaksa KPK juga menghadirkan mantan Kepala Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, sebagai saksi pendamping.
"Saya tidak mengenal yang bersangkutan. Waktu itu akan ditempatkan di Bina Umrah kalau tidak salah, waktu itu masalah umrah sedang berat-beratnya, sedang pelik-peliknya." — Hilman Latief, Dirjen PHU Kemenag
Perbedaan versi antar-terdakwa dan saksi menjadi ujian bagi penyidik KPK. Dalam konstruksi hukum, penunjukan pejabat eselon III di lingkungan Kemenag seharusnya melalui mekanisme uji kompetensi dan persetujuan pejabat berwenang. Jika benar ada intervensi dari pihak luar—baik Wibowo Prasetyo maupun staf khusus menteri—maka praktik itu berpotensi melanggar prinsip meritokrasi dan membuka celah konflik kepentingan. Terlebih, posisi Kasubdit Haji Khusus memiliki kewenangan mengatur perizinan dan akreditasi PIHK yang nilainya miliaran rupiah.
Kasus ini juga menyeret nama Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba, sebagai terdakwa. Diduga ada 313 PIHK yang menerima keuntungan tidak sah dari pengaturan kuota haji tambahan 2023–2024. Angka kerugian negara yang disebut BPK RI mencapai Rp622,09 miliar—jumlah yang signifikan di tengah kebutuhan peningkatan layanan haji dan umrah.
Bagi publik Indonesia, persidangan ini bukan sekadar drama hukum pejabat. Kuota haji adalah hajat hidup ratusan ribu calon jemaah yang harus menunggu bertahun-tahun. Jika pengelolaannya dikotori praktik rente, dampaknya langsung terasa pada biaya, akses, dan keadilan antrean. Masyarakat berhak menuntut transparansi penuh atas setiap keputusan penempatan pejabat yang mengurus izin dan kuota.
Ke depan, majelis hakim dituntut jeli memilah keterangan yang saling bertolak belakang. Apakah KPK akan memanggil Wibowo Prasetyo untuk menguji klaim Ishfah? Dan yang tak kalah penting, mampukah persidangan ini mengungkap siapa sebenarnya yang menikmati aliran dana Rp622 miliar itu? Publik menanti jawabannya, bukan sekadar saling bantah di ruang sidang.



