DPR Desak Kepala BPGMN Dipilih dari Figur Kompeten, Bukan Sekadar Representasi Institusi
Baca dalam 60 detik
- Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menuntut Presiden memilih kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional berdasarkan kompetensi, integritas, dan pengalaman, bukan keterwakilan lembaga.
- BPGMN dinilai harus memperjelas pembagian kewenangan dengan Kementerian Kehutanan agar tidak tumpang tindih dalam restorasi, pengawasan konsesi, dan penegakan hukum.
- Keberlanjutan pencegahan karhutla di lahan gambut menjadi taruhan, karena pengalaman BRGM menunjukkan persoalan ini tidak selesai dalam satu periode pemerintahan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta Presiden tidak menjadikan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai tempat menampung perwakilan institusi. Ia menegaskan kepala badan itu mesti diisi sosok yang menguasai ekologi gambut dan mangrove, sekaligus cakap mengelola koordinasi lintas sektor.
"Saya berharap Presiden memilih figur berdasarkan kompetensi, integritas dan pengalaman, bukan sekadar representasi institusi," kata Johan kepada Kompas.com, Jumat (25/9/2026). Pernyataan itu muncul ketika pemerintah menyiapkan struktur kelembagaan baru yang akan menggantikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Bagi Johan, persoalan pokoknya bukan ada atau tidaknya lembaga baru, melainkan apakah kelembagaan yang dibentuk mampu bertahan dan bekerja efektif. Ia menilai BPGMN harus menjadi kelanjutan yang lebih kuat dari BRGM: mengambil praktik yang sudah berjalan baik, memperbaiki kelemahan, dan memastikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) benar-benar sampai ke tingkat tapak.
Ia juga menyoroti pentingnya meritokrasi. Menurutnya, keinginan Presiden melibatkan ilmuwan dan profesional harus tercermin sejak proses seleksi pimpinan hingga pembentukan tim teknis. "Karena Presiden juga menghendaki keterlibatan ilmuwan dan profesional, maka saya kira semangat meritokrasi itu harus terlihat sejak pemilihan kepala badan sampai penyusunan tim teknisnya," ujarnya.
Selain soal sosok pemimpin, Johan mendorong pembagian kewenangan BPGMN dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dirumuskan secara tegas sejak awal. Ia merinci sejumlah fungsi yang perlu diperjelas: siapa yang menetapkan kebijakan, siapa yang menjalankan restorasi dan rehabilitasi, siapa yang mengawasi konsesi, siapa yang melakukan penegakan hukum, dan siapa yang memegang komando saat ancaman karhutla muncul.
"BPGMN jangan menjadi duplikasi Kemenhut, tetapi menjadi instrumen Presiden untuk mengintegrasikan pekerjaan lintas kementerian dan daerah yang selama ini terfragmentasi," ungkapnya. Pernyataan itu menyiratkan kekhawatiran bahwa tanpa pembagian peran yang jelas, badan baru ini berisiko memperlambat respons alih-alih mempercepatnya.
Dari sisi tata kelola, desakan DPR ini menyentuh dua hal yang kerap menjadi titik lemah lembaga bentukan baru: kepemimpinan dan mandat. Pengalaman BRGM menunjukkan bahwa restorasi gambut dan mangrove menuntut kesinambungan program, pendanaan yang stabil, serta koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat di sekitar lanskap gambut. Pergantian rezim sering kali mengubah arah kebijakan sebelum hasilnya terlihat.
Bagi pembaca di Indonesia, terutama pelaku usaha dan investor di sektor kehutanan, perkebunan, serta energi, kepastian kewenangan BPGMN akan memengaruhi iklim investasi. Ketidakjelasan siapa yang berwenang mengawasi konsesi dan menegakkan hukum dapat menimbulkan risiko kepatuhan yang sulit dihitung. Sebaliknya, mandat yang jelas bisa memperkuat kepastian hukum dan mengurangi sengketa lahan.
Di sisi lingkungan, gambut dan mangrove menyimpan cadangan karbon besar. Kerusakan keduanya tidak hanya memicu emisi, tetapi juga memperbesar risiko banjir dan intrusi air laut di wilayah pesisir. Karena itu, pilihan siapa yang memimpin BPGMN bukan sekadar urusan administrasi, melainkan penentu apakah Indonesia mampu menekan karhutla tahunan yang berdampak lintas negara.
Ke depan, publik perlu mencermati apakah Presiden akan mengumumkan nama kepala BPGMN melalui proses seleksi terbuka atau justru lewat pertimbangan politik. Jika meritokrasi benar-benar dipegang, kriteria kompetensi dan integritas semestinya bisa diuji secara publik. Pertanyaannya, akankah BPGMN menjadi lembaga yang benar-benar bekerja di tingkat tapak, atau hanya menambah lapisan birokrasi baru?



