IKD Jadi Fondasi Verifikasi Data Perlinsos, Jawa Timur Tolak Skema Piloting
Baca dalam 60 detik
- Kemendagri menjadikan Identitas Kependudukan Digital sebagai basis verifikasi penerima bantuan sosial, menggantikan pola pendataan manual yang rawan tumpang tindih.
- Jawa Timur mendeklarasikan seluruh kabupaten/kota masuk program tanpa status percontohan, memperluas cakupan digitalisasi perlinsos secara serentak.
- Pemerintah menyiapkan agen pendamping dan gerakan Peduli Tetangga untuk menjangkau warga yang terkendala perangkat, jaringan, atau literasi digital.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menempatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai tulang punggung verifikasi data dalam digitalisasi perlindungan sosial. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan: selama bertahun-tahun, penyaluran bantuan sosial kerap terkendala data penerima yang tidak akurat, sehingga rawan salah sasaran dan tumpang tindih.
Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Aktivasi IKD di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (24/9). Forum itu mempertemukan lintas instansi untuk menyatukan langkah, mulai dari kementerian, pemerintah provinsi, hingga perangkat kewilayahan.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa digitalisasi perlinsos tidak bisa diserahkan kepada satu instansi saja. Menurutnya, Dinas Sosial tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan sinergi dengan Dukcapil, Kominfo, Bappeda, kepala daerah, camat, lurah, kepala desa, hingga pengurus RT dan RW.
"Digitalisasi perlindungan sosial tidak mungkin dilaksanakan oleh satu pihak. Harus ada kolaborasi lintas instansi hingga tingkat terkecil," ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).
Yang membedakan langkah kali ini adalah komitmen Jawa Timur untuk mengakhiri skema percontohan. Seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut dinyatakan wajib mengikuti program, tanpa ada daerah yang tertinggal hanya karena sebelumnya berstatus non-piloting. Deklarasi ini menandai pergeseran dari pendekatan bertahap ke penerapan serentak.
Dalam ekosistem yang tengah dibangun, IKD berfungsi sebagai identitas digital yang memudahkan warga mengakses layanan pemerintah. Bagi sektor perlinsos, identitas terverifikasi menjadi prasyarat mutlak karena proses pendataan penerima bantuan membutuhkan kepastian mengenai siapa yang berhak. Data kependudukan yang dilengkapi biometrik memungkinkan pencocokan karakteristik fisik, sehingga verifikasi tidak lagi bergantung pada dokumen fisik yang mudah dipalsukan.
Namun, digitalisasi bukan tanpa risiko. Keterbatasan perangkat, jaringan internet, dan literasi digital masih menjadi kenyataan di sejumlah wilayah. Pemerintah mengantisipasi hal ini dengan menyiapkan Agen Perlinsos Digital yang berasal dari ASN, pendamping Program Keluarga Harapan, relawan, personel TNI-Polri, hingga pengurus RT dan RW. Di Surabaya, ribuan agen telah disiagakan untuk membantu warga dalam registrasi, pengisian data, dan verifikasi identitas.
Koordinator Harian Digitalisasi Perlindungan Sosial, Rahmat Danu Andika, mengakui bahwa tidak semua warga mampu mengakses layanan secara mandiri. "Persoalannya di lapangan, yang membutuhkan tidak semuanya punya handphone, tidak semuanya bisa mengakses internet, maka butuh agen," ujarnya. Agen berfungsi sebagai pendamping, bukan penentu kelayakan; penentuan penerima bantuan tetap mengikuti data dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Selain agen, pemerintah mendorong gerakan Peduli Tetangga yang mengajak masyarakat mengenali warga di sekitar yang membutuhkan perlindungan sosial. Pendekatan ini menyasar mereka yang belum terdata atau kesulitan mengakses sistem digital, sekaligus memperbarui data secara berkala.
Bagi Indonesia, langkah ini menjadi uji coba penting bagi integrasi layanan publik berbasis identitas digital. Jika berhasil di Jawa Timur, model serupa berpotensi direplikasi ke provinsi lain. Tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga memastikan tidak ada warga yang tersingkir akibat kesenjangan digital. Pertanyaannya, apakah percepatan ini akan diikuti dengan kesiapan infrastruktur dan anggaran pendampingan yang memadai di seluruh daerah?



