Menteri Imipas Bungkam soal Warga Binaan di Rumah Mewah Lapas Cibinong: "Nanti Akan Ketahuan"
Baca dalam 60 detik
- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengaku belum mengetahui identitas penghuni rumah mewah di kompleks Lapas Cibinong yang diduga warga binaan.
- Ombudsman RI menemukan indikasi penyalahgunaan fasilitas saat sidak: seorang penghuni melarikan diri dan mengunci diri di kamar ketika ditanya petugas.
- Pemerintah berjanji mengusut tuntas status rumah dinas dan hunian pegawai, sementara publik menanti transparansi pengelolaan lapas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto akhirnya buka suara soal dugaan warga binaan yang menempati rumah mewah di kompleks Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor. Namun ia mengaku belum mengetahui pasti siapa sosok yang berada di hunian tersebut saat tim Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak.
Peristiwa itu bermula ketika tim Ombudsman menyambangi kluster hunian yang berada di area lapas. Salah satu penghuni rumah yang ditandai salib langsung berlari masuk ke kamar dan mengunci pintu begitu petugas menanyakan identitasnya. Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengungkapkan bahwa orang tersebut mengaku sebagai warga binaan sebelum akhirnya menghilang di balik pintu yang terkunci.
Menanggapi temuan itu, Agus menyatakan belum bisa memastikan siapa yang menempati rumah tersebut. Ia menduga bisa saja yang berada di sana adalah petugas atau pekerja kebersihan. "Belum tahu, belum tahu. Tapi tadi kan sudah beliau sampaikan, bahwa di sini ada petugas, ada juga orang yang bekerja membersihkan," kata Agus di Lapas Cibinong, Jumat (25/9).
Agus menegaskan pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut status hunian mewah tersebut. Termasuk memastikan apakah rumah yang disebut sebagai fasilitas pegawai lapas itu benar-benar digunakan untuk keperluan dinas atau disalahgunakan. "Kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi," tegasnya.
Dalam kunjungan yang sama, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aris Marsudiyanto menjelaskan bahwa kluster hunian mewah itu terdiri dari rumah dinas kepala lapas dan rumah pegawai. Menurut Aris, rumah kepala lapas berada di belakang dan samping lapas agar yang bersangkutan dapat bekerja 24 jam. "Ini rumah kalapas ya di belakang di samping lapas, sehingga setiap saat bisa bekerja 24 jam," ujarnya. Ia juga menyebut rumah mewah lainnya merupakan tempat tinggal karyawan atau pegawai lapas.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik. Pasalnya, insiden pelarian penghuni saat sidak justru memperkuat dugaan adanya praktik istimewa di dalam lapas. Ombudsman RI sebelumnya telah menyoroti potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terutama jika ada narapidana yang menikmati hunian di luar blok tahanan tanpa dasar hukum yang jelas.
Kasus ini menjadi ujian bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Agus Andrianto. Transparansi pengelolaan lapas dan rumah dinas menjadi sorotan, terlebih ketika temuan Ombudsman menunjukkan adanya resistensi dari penghuni saat diperiksa. Jika benar ada warga binaan yang menempati rumah mewah, hal itu tidak hanya melanggar aturan tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Ke depan, publik menanti hasil investigasi internal yang dijanjikan Menteri Agus. Apakah kasus ini akan berhenti pada pernyataan "nanti akan ketahuan", atau justru menjadi pintu masuk pembenahan tata kelola lapas secara menyeluruh? Jawabannya akan menentukan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan Indonesia.



