Miliband Peringatkan Iran di PBB: Aktivitas Hostil di Tanah Inggris Tidak Ditoleransi
Baca dalam 60 detik
- Menlu Inggris Ed Miliband menyampaikan peringatan keras kepada Menlu Iran Abbas Araghchi terkait aktivitas yang mengancam keamanan Inggris, termasuk serangan terhadap komunitas Yahudi.
- Pertemuan di sela Sidang Umum PBB itu juga membahas perang Timur Tengah, upaya membuka kembali Selat Hormuz, dan penahanan sepasang warga Inggris di Iran.
- Ketegangan London-Teheran berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi global dan hubungan dagang dengan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyampaikan pesan tegas kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahwa London tidak akan mentoleransi segala bentuk intimidasi, ancaman, atau aktivitas bermusuhan di wilayah kedaulatannya. Pertemuan tatap muka itu berlangsung di sela Sidang Umum PBB di New York, Kamis (26/9), menandai eskalasi diplomasi yang jarang terjadi antara kedua negara yang hubungannya memanas dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut Kantor Luar Negeri Inggris, Miliband secara spesifik menyoroti tekad negaranya untuk memerangi ancaman dari kelompok-kelompok yang terkait dengan Iran, termasuk serangan terhadap komunitas Yahudi di Inggris. Pernyataan ini muncul setelah serangkaian insiden keamanan yang mencuat sepanjang 2026, mulai dari pembakaran empat ambulans komunitas Yahudi di Golders Green pada Maret lalu hingga serangan siber yang melumpuhkan sebuah pembangkit listrik kecil pada Juli.
BBC memahami bahwa dinas intelijen Inggris awalnya bersikap terbuka mengenai kemungkinan keterlibatan negara Iran atau organisasi yang bekerja untuknya dalam serangan terhadap ambulans Hatzola dan aksi-aksi lain terhadap komunitas Yahudi. Namun, kesimpulan akhir menunjukkan adanya bukti intelijen yang mengarah pada Iran atau proksinya. Sementara itu, serangan siber terhadap pembangkit listrik dilaporkan oleh The Telegraph dilakukan oleh peretas yang berafiliasi dengan rezim Iran.
Dalam pertemuan tersebut, Miliband juga mendesak Iran untuk memilih jalan de-eskalasi dan diplomasi ketimbang memperpanjang perang. Ia menekankan pentingnya membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang biasanya dilalui seperlima pengiriman minyak dan gas dunia. Sejak Februari, Iran menutup jalur itu setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Teheran membalas dengan meluncurkan serangan ke Israel dan negara-negara Teluk Arab yang menampung pangkalan militer AS.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada Rabu, menegaskan bahwa kesepakatan apa pun harus mencakup penghentian blokade AS yang menghalangi kapal-kapal Iran menggunakan jalur air tersebut. Menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan "menghancurkan" Republik Islam jika kesepakatan tidak tercapai, Pezeshkian menyatakan negaranya tidak akan pernah "bertekuk lutut". "Ketahanan rakyat Iran hanya akan meningkat dalam menghadapi sanksi, tekanan, dan intimidasi," ujarnya. Delegasi AS dilaporkan walk out saat pidato itu dimulai.
"Kami tidak akan mentoleransi intimidasi, ancaman, atau aktivitas bermusuhan di tanah Inggris," tegas Miliband kepada Araghchi, seperti dikutip Kantor Luar Negeri.
Isu penahanan warga negara juga menjadi perhatian. Miliband kembali menuntut pembebasan segera Lindsay dan Craig Foreman, pasangan asal East Sussex yang ditangkap saat melintasi Iran dalam perjalanan sepeda motor. Mereka telah ditahan lebih dari 20 bulan dan pada Februari lalu divonis 10 tahun penjara dengan tuduhan spionaseโtuduhan yang keduanya bantah. Kantor Luar Negeri menegaskan bahwa kesejahteraan keduanya tetap menjadi prioritas pemerintah Inggris.
Bagi Indonesia, ketegangan Inggris-Iran dan blokade Selat Hormuz bukan sekadar peristiwa jauh. Sebagai importir minyak mentah, Indonesia sangat rentan terhadap lonjakan harga energi global jika konflik berkepanjangan. Lebih dari itu, eskalasi di Timur Tengah dapat mengganggu rute pelayaran dagang dari Asia ke Eropa, yang selama ini melewati Terusan Suez dan Selat Hormuz. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi dampak berantai terhadap inflasi dan neraca perdagangan, sembari memperkuat diplomasi untuk mendorong de-eskalasi.
Pertemuan Miliband-Araghchi sendiri tidak menghasilkan pernyataan resmi dari pihak Iran. Kantor berita IRNA hanya melaporkan bahwa keduanya membahas hubungan bilateral dan perkembangan internasional. Namun, sinyal dari London jelas: Inggris tidak akan tinggal diam jika aktivitas yang mengancam keamanan nasionalnya terus berlanjut. Dalam beberapa bulan ke depan, apakah Iran akan merespons dengan langkah diplomatik atau justru meningkatkan ketegangan? Dunia, termasuk Indonesia, menanti arah kebijakan Teheran.



