Ultimatum £1,5 Miliar: London Beri Belfast Tenggat Akhir, Partai Lokal Menolak
Baca dalam 60 detik
- Menteri Urusan Irlandia Utara Chris Bryant menetapkan paket pendanaan £1,5 miliar sebagai tawaran final dan meminta kesepakatan parlemen lokal paling lambat Kamis depan.
- Partai-partai di Stormont menilai angka tersebut belum menutup defisit fiskal yang mencapai £1,6 miliar, dengan DUP menyebut tenggat itu sembrono.
- Jika eksekutif gagal bersepakat, Westminster berpeluang mengambil alih penyusunan anggaran—langkah yang dapat memicu gejolak politik baru di Belfast.

Pemerintah Inggris menutup pintu negosiasi pendanaan bagi Irlandia Utara. Menteri Urusan Irlandia Utara Chris Bryant menegaskan paket senilai £1,5 miliar sebagai tawaran pamungkas dan memberi partai-partai di Stormont batas waktu hingga Kamis pekan depan untuk menyetujui anggaran.
Bryant menyatakan tidak ada lagi ruang fiskal yang tersedia. "Ini tawaran final. Tawaran yang bagus," ujarnya kepada BBC Newsline, seraya menambahkan bahwa kondisi keuangan pemerintah pusat sedang sangat ketat. Ia juga menyiapkan opsi paling ekstrem: bila eksekutif gagal mencapai kesepakatan, Westminster dapat mengambil alih penyusunan anggaran.
Angka £1,5 miliar itu sendiri merupakan revisi dari proposal awal £1,1 miliar. Pemerintah Inggris menaikkan tawaran setelah tekanan dari partai-partai di Belfast, namun jurang perbedaan masih lebar. Menteri Keuangan Irlandia Utara John O'Dowd sebelumnya menyebut tekanan fiskal yang dihadapi departemen-departemen Stormont mencapai sekitar £1,6 miliar—artinya tawaran London masih kurang sekitar £100 juta dari kebutuhan minimum.
Partai-partai di eksekutif tidak tinggal diam. Diane Dodds dari Partai Unionis Demokratik (DUP) menyebut tenggat itu "sembrono" dan "tidak realistis". Ia menantang Bryant untuk jujur soal dampak pemangkasan layanan publik. "Apakah dia akan membiarkan layanan publik di Irlandia Utara hancur, atau duduk bersama partai-partai alih-alih menghakimi lewat media?" ujarnya kepada BBC The View.
Menteri Infrastruktur Liz Kimmins dari Sinn Féin menegaskan Irlandia Utara telah "kekurangan dana selama lebih dari satu dekade". Ia merujuk temuan Dewan Fiskal NI yang menunjukkan Skotlandia dan Wales menerima dana di atas kebutuhan terukur, sementara Irlandia Utara berada di atau sedikit di bawah ambang kebutuhan. "Orang-orang di sini membayar pajak, mereka berhak mendapat layanan publik yang layak," katanya.
Steve Aiken dari Partai Unionis Ulster (UUP) menilai label "tawaran final" tidak otomatis membuatnya adil. Menurutnya, bahkan dengan penghematan ekstensif, dana tahunan yang ditawarkan nyaris hanya cukup untuk menutup tekanan di sektor kesehatan saja. "Itu menunjukkan skala masalah eksekutif secara gamblang," ujarnya.
"Jika mustahil menyusun anggaran melalui eksekutif, maka pihak lain harus melakukannya untuk mereka." — Chris Bryant, Menteri Urusan Irlandia Utara
Krisis ini bukan sekadar soal angka. Sejak lama, Irlandia Utara menghadapi ketimpangan fiskal struktural: penerimaan pajaknya tidak sebanding dengan kebutuhan belanja publik, terutama untuk kesehatan dan infrastruktur. Pemerintah Inggris berulang kali menekankan bahwa anggaran negara sedang ketat, sehingga tuntutan tambahan dana dari Belfast dianggap tidak realistis.
Di sisi lain, partai-partai lokal berargumen bahwa pemangkasan akan memperburuk kualitas hidup warga. Mereka menuntut standar layanan yang setara dengan wilayah lain di Inggris Raya. Bryant sendiri menyebut eksekutif perlu mempertimbangkan sumber pendapatan baru, tetapi enggan merinci opsi seperti tarif air—kebijakan yang sangat sensitif di Irlandia Utara.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin bagaimana pemerintah pusat dan daerah kerap berselisih soal transfer fiskal. Ketika pusat memegang kendali anggaran, daerah dengan kebutuhan tinggi sering merasa diabaikan. Namun, berbeda dengan Indonesia yang memiliki mekanisme Dana Alokasi Umum dan Khusus, Irlandia Utara tidak memiliki otonomi fiskal penuh. Ini menciptakan ketergantungan pada London yang bisa memicu ketegangan politik berkepanjangan.
Jika eksekutif gagal menyepakati anggaran, Westminster dapat memberlakukan anggaran langsung. Langkah itu akan menjadi preseden buruk bagi desentralisasi di Inggris Raya dan memperbesar sentimen anti-London di Belfast. Sebaliknya, kesepakatan tepat waktu bisa meredakan ketegangan, meski hanya sementara.
Pertanyaannya kini: akankah partai-partai di Stormont melunak demi menghindari intervensi Westminster, atau justru bertahan dan membiarkan krisis anggaran berlarut? Keputusan Kamis depan akan menentukan arah fiskal Irlandia Utara—dan mungkin stabilitas politik kawasan.



