Iran Serahkan Keputusan Akhiri Perang ke AS, China Masuk Jadi Penengah
Baca dalam 60 detik
- Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan Amerika Serikat memegang kunci untuk menghentikan konflik bersenjata yang telah berlangsung tujuh bulan.
- Serangan rudal dan drone Houthi ke Arab Saudi kembali memanaskan situasi, sementara lalu lintas kapal di Selat Hormuz anjlok ke level terendah.
- KTT AS-China di Washington menghasilkan konsensus yang dinilai Beijing sebagai faktor penentu untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terbuka menyatakan bahwa keputusan untuk mengakhiri perang yang telah berjalan tujuh bulan berada di tangan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan Fox News, Kamis (25/9/2026), menanggapi pertanyaan apakah konflik bisa berakhir sebelum akhir tahun. "Amerika yang harus memilih apakah ingin mengakhiri ini atau tidak," ujar Pezeshkian, seperti dikutip CNBC.
Pernyataan itu muncul bersamaan dengan eskalasi baru di lapangan. Jumat pagi waktu setempat, kelompok Houthi meluncurkan puluhan rudal dan drone ke sejumlah target di Arab Saudi. Otoritas Saudi mengklaim telah mencegat enam rudal balistik, sementara sirene darurat dibunyikan di Mekah, Jeddah, dan Yanbu. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan dijadwalkan menggelar pertemuan darurat para kepala staf untuk membahas dukungan di bawah Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah.
Pezeshkian berupaya menjauhkan Teheran dari eskalasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Houthi bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan Iran tidak sedang berperang dengan Arab Saudi. Namun, Mufti Besar Arab Saudi memberikan sinyal berbeda dengan menyerukan pasukannya siap "mengorbankan nyawa" untuk melawan Houthi hingga kelompok itu tersingkir dari kekuasaan.
Di ranah diplomasi, konflik ini mulai terkait erat dengan pertemuan puncak AS-China yang berlangsung di Washington pekan ini. Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan tiga hari ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Donald Trump untuk membahas perdagangan, kecerdasan buatan, Taiwan, serta Iran. Utusan Khusus China untuk Timur Tengah, Zhai Jun, dalam sebuah acara di Singapura menyatakan bahwa situasi Timur Tengah menjadi isu besar dalam pembicaraan kedua pemimpin dan konsensus yang dicapai akan sangat menentukan pendinginan suhu konflik.
Trump disebut tengah mencari bantuan Beijing untuk menekan Teheran agar mencapai penyelesaian. Pembicaraan tidak langsung antara AS dan Iran kembali dimulai di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pekan ini. Pejabat Iran memberi sinyal bahwa mereka dapat membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari jika Washington mulai melonggarkan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
"Situasi Timur Tengah adalah isu besar dalam diskusi para pemimpin yang baru saja berlangsung, dan konsensus yang mereka capai akan krusial untuk menurunkan suhu konflik." — Zhai Jun, Utusan Khusus China untuk Timur Tengah
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai importir minyak mentah, fluktuasi harga Brent dan WTI akan memengaruhi biaya energi domestik serta anggaran subsidi. Ketegangan di Selat Hormuz—jalur pelayaran yang mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak dunia—berpotensi mengganggu rute pelayaran kapal tanker dari Timur Tengah ke Asia, termasuk Indonesia. Pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan premi asuransi pengiriman dan biaya logistik yang bisa berdampak pada inflasi.
Selain itu, posisi Indonesia yang non-blok dapat menjadi peluang diplomatik. Jakarta memiliki rekam jejak sebagai tuan rumah perundingan perdamaian dan anggota OKI. Jika eskalasi berlanjut, Indonesia berpotensi didorong untuk terlibat dalam upaya mediasi atau setidaknya memperkuat koordinasi dengan negara-negara Teluk untuk menjamin keamanan pasokan energi.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah konsensus AS-China akan benar-benar diimplementasikan dalam bentuk tekanan konkret terhadap Iran dan Houthi, atau hanya menjadi retorika di atas kertas. Tanpa langkah nyata, Selat Hormuz bisa tetap menjadi titik rawan yang mengancam stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.



