Wamenag Pertanyakan Bebas Bersyarat Bechi, Minta Verifikasi Ulang Pesantren Jombang
Baca dalam 60 detik
- Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mempertanyakan dasar pemberian bebas bersyarat kepada Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi, terpidana kekerasan seksual santriwati di Jombang.
- Kementerian Agama akan memverifikasi status kelembagaan dan tata kelola pesantren tempat kasus terjadi, termasuk pemenuhan syarat UU Pesantren.
- Langkah ini menandai tekanan publik yang meningkat terhadap sistem pemasyarakatan dan perlindungan santri di lingkungan pendidikan agama.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mempertanyakan keputusan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi, terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur. Sikap itu disampaikan menyusul beredarnya informasi bahwa Bechi telah menghirup udara bebas meski baru menjalani sebagian dari hukuman tujuh tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya.
Menurut Syafi'i, kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak boleh diselesaikan secara setengah hati. Ia menegaskan bahwa setiap pelaku harus diproses hukum dan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. "Saya menyayangkan pembebasan bersyarat tersebut. Saya akan segera menghubungi dan berkoordinasi dengan kementerian yang memiliki kewenangan di bidang pemasyarakatan untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dasar pemberian pembebasan bersyarat tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Kementerian Agama tidak ingin kasus ini berlalu begitu saja. Sebagai institusi yang membina pesantren, Kementerian Agama berkepentingan memastikan lembaga pendidikan keagamaan memenuhi aturan dan menjamin keselamatan santri. Syafi'i menilai penanganan kekerasan seksual tidak cukup berhenti pada vonis terhadap pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan korban dan keamanan santri lainnya.
Langkah konkret yang disiapkan Kementerian Agama adalah meminta Direktorat Jenderal Pesantren melakukan verifikasi dan evaluasi ulang terhadap status kelembagaan serta penyelenggaraan pesantren di Jombang tempat perkara itu terjadi. Verifikasi mencakup legalitas pesantren, kepatuhan administratif, hingga sistem pencegahan dan penanganan kekerasan. Syafi'i menegaskan pengecekan ini bukan untuk menghakimi lembaga, melainkan memastikan tata kelola dan perlindungan santri benar-benar berjalan.
Ia juga menyoroti pentingnya mekanisme pengaduan yang aman bagi korban. "Jangan pernah meminta korban diam demi menjaga nama baik lembaga. Nama baik pesantren dibangun dengan keberanian menegakkan kebenaran, melindungi korban, dan memperbaiki sistem," katanya. Pernyataan itu menyiratkan kritik terhadap budaya organisasi yang kerap menutup-nutupi kasus demi reputasi.
"Perlindungan terhadap santri adalah harga mati. Kepercayaan publik terhadap pesantren harus dijaga dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan." โ Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i
Kasus Bechi sendiri telah menjadi sorotan nasional karena melibatkan anak seorang kiai berpengaruh di Jombang. Vonis tujuh tahun dinilai tidak sebanding dengan penderitaan korban, dan pembebasan bersyarat yang diperoleh lebih cepat memicu pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum. Dalam sistem pemasyarakatan, pembebasan bersyarat memang bukan bebas murni; penerimanya masih terikat kewajiban dan pengawasan. Namun, bagi publik, kebijakan itu terasa kontradiktif dengan komitmen perlindungan anak dan perempuan.
Dari kacamata kebijakan, langkah Kementerian Agama menyentuh dua ranah sekaligus: pembinaan pesantren dan koordinasi lintas kementerian. Untuk aspek yang berada di luar kewenangannya, termasuk proses pembebasan bersyarat, Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan lembaga berwenang. Ini memperlihatkan bahwa penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama tidak bisa hanya bergantung pada satu kementerian.
Bagi masyarakat Indonesia, khususnya orang tua yang menitipkan anak ke pesantren, kasus ini menjadi ujian kepercayaan. Pesantren adalah institusi pendidikan dan pembinaan akhlak yang seharusnya menjadi ruang aman, bukan tempat penyalahgunaan kuasa. Jika verifikasi menemukan ketidaksesuaian, sanksi administratif hingga pencabutan izin bisa menjadi konsekuensi yang harus diambil.
Ke depan, publik akan menantikan penjelasan resmi dari kementerian pemasyarakatan mengenai dasar pembebasan bersyarat Bechi, sekaligus hasil evaluasi Kementerian Agama terhadap pesantren tersebut. Pertanyaannya, apakah negara mampu memastikan bahwa keadilan bagi korban tidak dikalahkan oleh pertimbangan administratif dan relasi kuasa?



