Liga-Liga Top Eropa Desak Reformasi FIFA: Kekuasaan Presiden Harus Dibatasi
Baca dalam 60 detik
- Bundesliga, LaLiga, Serie A, dan Premier League mengeluarkan pernyataan bersama menuntut reformasi tata kelola FIFA.
- Mereka menilai konsentrasi kekuasaan regulasi, komersial, dan politik di tangan presiden FIFA tanpa kontrol memadai mengancam keberlanjutan liga domestik.
- Tuntutan utama: keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, evaluasi berbasis bukti, dan pemisahan fungsi regulator dari komersial.

Empat liga sepak bola terbesar Eropa—Bundesliga, LaLiga, Serie A, dan Premier League—menerbitkan pernyataan bersama bertajuk “To Unify the Game, FIFA Must Reform” yang menuntut perombakan fundamental dalam tata kelola FIFA. Langkah ini menandai eskalasi konflik antara operator kompetisi domestik dan otoritas sepak bola dunia, yang dinilai semakin mengabaikan kepentingan liga nasional.
Dalam pernyataan tersebut, keempat liga menyoroti bahwa Piala Dunia memang puncak prestasi, tetapi fondasi sepak bola justru dijaga setiap pekan oleh klub, pemain, dan penggemar di liga domestik. Mereka menuding FIFA di bawah kepemimpinan presidennya telah mendorong gagasan eksploitatif alih-alih melindungi ekosistem. Meski skema FIFA Forward Enterprise akhirnya ditarik setelah mendapat tekanan, liga menegaskan bahwa akar masalahnya belum tersentuh.
“Presiden FIFA telah mengakui perlunya reformasi, tetapi perubahan proses yang dangkal tidak cukup. Reformasi tata kelola yang mendasar diperlukan untuk memulihkan batas-batas konstitusional yang jelas di dalam FIFA,” demikian bunyi pernyataan itu. Liga juga mempertanyakan apakah seorang presiden FIFA seharusnya memegang kekuasaan regulasi, komersial, dan politik sekaligus tanpa mekanisme checks and balances yang efektif.
Keluhan ke Komisi Eropa tersebut menjadi bukti bahwa kerangka tata kelola saat ini memungkinkan FIFA menggunakan otoritas regulasinya untuk memajukan tujuan komersialnya sendiri, tanpa memperhitungkan dampak terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial liga nasional. Liga-liga menuntut tiga komitmen inti: pertama, membentuk badan permanen yang memberi peran nyata bagi asosiasi nasional, liga, klub, dan pemain dalam pengambilan keputusan, terutama terkait kalender, ketenagakerjaan, dan kompetisi. Kedua, setiap proposal besar FIFA harus disertai rasional yang jelas, bukti pendukung, dan penilaian independen yang dipublikasikan sebelum keputusan diambil. Ketiga, fungsi regulator FIFA harus dipisahkan dari fungsi komersialnya melalui pengamanan institusional yang kuat, termasuk independensi badan etik, pengawasan keuangan, dan badan elektoral.
Pernyataan ini juga menyoroti bahwa masalah tata kelola FIFA melampaui sosok individu. Lebih dari satu dekade lalu, setelah proses pidana yang melibatkan pejabat senior sepak bola, FIFA pernah menjalani reformasi internal. Namun, liga menilai telah terjadi lagi penyalahgunaan kekuasaan terbesar dalam sejarah FIFA. Mereka mengajak konfederasi, asosiasi nasional, liga, klub, serikat pemain, kelompok suporter, dan otoritas publik dari seluruh benua untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut.
“Sepak bola membutuhkan FIFA yang kuat. Tetapi kekuatan harus diimbangi dengan akuntabilitas. Otoritas FIFA hanya bisa datang dari berbagi tanggung jawab, menerima pengawasan, dan mendapatkan kepercayaan,” tegas pernyataan bersama itu.
Konteks Indonesia
Bagi Indonesia, dinamika ini berdampak langsung pada Liga 1 dan Timnas. Perluasan kalender pertandingan internasional dan turnamen FIFA sering memaksa penundaan jadwal liga domestik, mengganggu kesinambungan kompetisi, dan merugikan klub secara finansial. Jika tuntutan reformasi ini berhasil, ada peluang bagi PSSI dan operator liga untuk mendapatkan suara lebih besar dalam pengambilan keputusan global, termasuk perlindungan terhadap jadwal liga nasional. Sebaliknya, tanpa reformasi, liga-liga di Asia Tenggara termasuk Indonesia berisiko terus menjadi pihak yang dirugikan oleh keputusan sepak bola dunia yang bersifat top-down.
Ke depan, mata akan tertuju pada para kandidat presiden FIFA. Liga-liga mendesak mereka untuk mendukung prinsip-prinsip ini dan, dalam 100 hari pertama masa jabatan, menyelenggarakan Konvensi Tata Kelola yang dipimpin independen, dengan laporan publik dalam enam bulan. Semua kandidat juga diminta mempublikasikan program reformasi masing-masing dan bersaing secara adil. Pertanyaannya, apakah FIFA akan merespons tuntutan ini dengan perubahan nyata, atau justru mempertahankan status quo yang selama ini menguntungkan segelintir pihak?



