Flyer Pawai LGBT di Pantai Losari Viral, Polisi Selidiki Klaim Akun Dibajak
Baca dalam 60 detik
- Polrestabes Makassar menyelidiki penyebaran pamflet digital yang mengklaim akan ada pawai LGBT di Anjungan Pantai Losari.
- Pemilik akun penyebar mengaku dibajak, sementara tim siber mendalami apakah informasi itu asli atau hoaks.
- Hingga kini tidak ada permohonan izin ke polisi, dan rekomendasi kegiatan akan mempertimbangkan keamanan serta kearifan lokal.

Kepolisian Resor Kota Besar Makassar tengah memburu pihak di balik pembuatan dan penyebaran selebaran digital yang menyebut rencana pawai komunitas LGBT di Anjungan Pantai Losari, Sulawesi Selatan. Informasi itu menjadi perbincangan luas di media sosial sejak pekan lalu, memicu reaksi publik di kota berjuluk Daeng tersebut.
Kapolrestabes Makassar, Komisaris Besar Polisi Arya Perdana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari pemilik akun yang mengunggah flyer tersebut. Dalam pemeriksaan awal, pemilik akun berdalih akunnya diretas oleh pihak tak bertanggung jawab. "Kami sudah mengonfirmasi kepada pemilik akun. Dia menyampaikan akunnya telah dibajak sehingga muncul unggahan tersebut," ujar Arya kepada wartawan, Kamis (24/9).
Meski demikian, klaim pembajakan akun belum serta-merta menutup penyelidikan. Arya menegaskan tim siber masih bekerja mengidentifikasi siapa pembuat dan penyebar informasi, sekaligus memverifikasi apakah rencana kegiatan itu benar-benar ada atau sekadar kabar bohong. "Kami masih mendalami siapa yang membuat atau mengunggah informasi tersebut. Penyelidikan juga dilakukan oleh tim siber untuk mengetahui apakah informasi mengenai kegiatan itu benar atau tidak," jelasnya.
Hingga saat ini, tidak ada satu pun surat pemberitahuan atau permohonan izin yang masuk ke Polrestabes Makassar maupun Polda Sulawesi Selatan. Arya menegaskan, jika memang ada kegiatan yang hendak digelar, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai prosedur. "Kami belum menerima surat pemberitahuan kegiatan atau permohonan izin terkait kegiatan tersebut. Kami juga belum mendapatkan informasi maupun melihat adanya kegiatan seperti yang disebutkan dalam pamflet itu," katanya.
Dalam konteks hukum dan tata kelola kegiatan publik di Indonesia, setiap penyelenggaraan acara yang melibatkan massa wajib memberitahukan kepada kepolisian setempat. Polisi kemudian memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban, serta kondisi sosial-budaya di wilayah tersebut. Arya menekankan bahwa prinsip itu tetap berlaku, termasuk untuk kegiatan yang bersifat kontroversial. "Setiap kegiatan masyarakat pada prinsipnya dapat disampaikan kepada kepolisian. Namun, rekomendasi tetap mempertimbangkan situasi keamanan, kondisi masyarakat, serta kearifan lokal di Kota Makassar," ujarnya.
"Jangan sampai kegiatan tersebut justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kalau situasinya tidak memungkinkan dan berpotensi menimbulkan hal-hal negatif, tentu tidak akan kami rekomendasikan." โ Kombes Pol Arya Perdana, Kapolrestabes Makassar
Kasus ini menyoroti dua persoalan yang saling terkait: maraknya disinformasi di ruang digital dan sensitivitas isu identitas di daerah dengan karakter sosial keagamaan kuat. Flyer yang beredar tidak hanya memicu perdebatan daring, tetapi juga berpotensi memantik ketegangan di dunia nyata jika tidak ditangani secara transparan. Polisi berada di posisi sulit: di satu sisi harus melindungi kebebasan berekspresi, di sisi lain wajib menjaga stabilitas keamanan dan menghormati nilai lokal.
Pengamat keamanan siber menilai klaim pembajakan akun perlu diuji dengan bukti teknis, seperti log aktivitas dan jejak digital. Menurut mereka, pola penyebaran konten provokatif sering kali memanfaatkan akun-akun yang kemudian diklaim diretas untuk mengalihkan tanggung jawab hukum. Karena itu, verifikasi forensik digital menjadi krusial agar penyelidikan tidak berhenti pada pengakuan sepihak.
Di sisi lain, publik di Makassar dan Indonesia pada umumnya diingatkan untuk tidak langsung mempercayai dan menyebarkan konten yang belum terverifikasi. Penyebaran informasi palsu dapat berujung pada pidana sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terlebih jika memicu permusuhan atau keresahan sosial. Aparat juga didorong untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan.
Ke depan, kasus ini akan menjadi ujian bagi penegakan hukum digital di Indonesia: apakah polisi mampu mengungkap aktor intelektual di balik flyer tersebut, ataukah penyelidikan akan menguap tanpa kejelasan. Yang lebih penting, bagaimana negara menyeimbangkan antara kebebasan sipil, keamanan publik, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat.



