Google Denda Rp7,3 Triliun: Pelacakan Lokasi Tetap Jalan Meski Fitur Dimatikan
Baca dalam 60 detik
- Otoritas Perlindungan Data Irlandia menjatuhkan sanksi €403 juta kepada Google karena dinilai tidak transparan soal praktik pelacakan lokasi.
- Pengguna yang mematikan Location History tetap terekam jejaknya lewat setelan Web & App Activity yang aktif secara default.
- Google wajib membenahi tata kelola data lokasi dalam enam bulan; regulator Eropa lain berpotensi meniru langkah ini.

Google harus menerima konsekuensi hukum berupa denda €403 juta (sekitar Rp7,3 triliun) dari Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) setelah penyelidikan enam tahun mengungkap praktik pengumpulan data lokasi yang berlangsung tanpa sepengetahuan pengguna. Sanksi ini menjadi pukulan terbaru bagi raksasa teknologi tersebut di Eropa, sekaligus menegaskan bahwa tombol "nonaktif" pada fitur privasi tidak selalu berarti perlindungan penuh.
Penyelidikan DPC yang mencakup periode Mei 2018 hingga Februari 2020 menyimpulkan Google melanggar hukum privasi Uni Eropa karena tidak memberikan informasi memadai tentang bagaimana data lokasi dikumpulkan dan dimanfaatkan. Regulator menilai data lokasi bukan sekadar titik koordinat, melainkan pintu masuk untuk menyimpulkan minat, kebiasaan, hingga pola pergerakan seseorang—informasi yang kemudian dipakai untuk mengarahkan iklan.
Inti persoalan terletak pada arsitektur setelan Google. Perusahaan memungkinkan pengguna mematikan Location History, tetapi fitur Web & App Activity yang terpisah tetap dapat menyimpan informasi lokasi. Karena kedua setelan itu tidak saling terhubung, banyak pengguna merasa telah menghentikan pelacakan padahal data mereka masih tersimpan melalui jalur lain. Temuan ini pertama kali diungkap Associated Press pada 2018 dan dikonfirmasi peneliti Princeton University.
Jejak sanksi terhadap Google di Amerika Serikat memperlihatkan pola serupa. Pada Oktober 2022, perusahaan membayar US$85 juta ke Arizona, disusul penyelesaian US$392 juta dengan 40 negara bagian bulan berikutnya. District of Columbia menerima US$9,5 juta pada Desember 2022, Washington State US$39,9 juta pada 2023, dan Texas US$1,38 miliar pada Mei 2025. Gugatan class action terpisah bahkan menghasilkan putusan juri senilai US$425 juta September lalu.
Google menyatakan telah merevisi praktiknya sejak 2019 dan memperkenalkan alat yang memberi pengguna kendali lebih besar atas data lokasi. Perusahaan juga mengubah Timeline pada Desember 2023 agar data disimpan di perangkat pengguna, serta memangkas masa retensi default Location History dari 18 bulan menjadi tiga bulan.
Kendati demikian, DPC menegaskan denda bukan akhir perkara. Regulator mewajibkan Google menyelaraskan pemrosesan data lokasi dengan aturan Eropa dalam enam bulan. Keputusan lengkap akan dipublikasikan kemudian. Bagi Google, tenggat ini berarti audit internal dan perubahan teknis besar-besaran, bukan sekadar pembayaran denda.
Konteks Indonesia
Bagi pengguna di Indonesia, kasus ini relevan karena mayoritas ponsel Android di Tanah Air mengandalkan layanan Google. Setelan Web & App Activity aktif secara default pada banyak perangkat, sehingga konsumen berisiko terekam lokasinya tanpa sadar. Indonesia sendiri memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku penuh pada Oktober 2024, dengan sanksi administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan. Otoritas di Jakarta dapat merujuk preseden DPC untuk memperkuat pengawasan terhadap platform global, terutama karena data lokasi kerap dipakai untuk penargetan iklan politik dan komersial.
DPC juga tengah menyelidiki Google atas pemrosesan data warga Uni Eropa untuk model AI, serta investigasi sejak 2019 terkait Ad Exchange. Rangkaian kasus ini menempatkan Google sebagai langganan tetap pengawasan privasi Eropa. Jika regulator Indonesia mengadopsi pendekatan serupa, perusahaan teknologi kemungkinan harus menyesuaikan arsitektur setelan privasi mereka di pasar Asia Tenggara—atau menghadapi sanksi berlapis di berbagai yurisdiksi.
Pertanyaannya kini: seberapa cepat Google benar-benar mengubah cara kerja setelan lokasinya, dan apakah regulator di luar Eropa—termasuk Indonesia—akan menuntut standar transparansi yang sama sebelum konsumen kembali menjadi objek data tanpa kendali?



