Kejagung Tetapkan Mantan Pejabat ESDM Jadi Tersangka Korupsi Tata Kelola Nikel, Kerugian Capai Rp 401 Miliar
Baca dalam 60 detik
- Kejaksaan Agung menahan mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM berinisial BS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017โ2020.
- Selain BS, penyidik menetapkan tiga tersangka lain dari unsur pengawasan dan verifikasi, serta satu korporasi yakni PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).
- Dugaan kerugian negara mencapai Rp 401 miliar akibat ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, yang diidentifikasi sebagai BS, terkait dugaan korupsi dalam tata kelola komoditas nikel. Penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkan BS sebagai tersangka dalam perkara yang mencakup periode 2017 hingga 2020, dengan dugaan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 401 miliar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa BS menjabat pada 2017โ2018. Selain BS, penyidik menetapkan tiga individu lain: NRH, Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012โ2019; MHI, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017โ2019; serta satu tersangka yang identitasnya belum diumumkan karena belum memenuhi panggilan pemeriksaan. Kejagung juga menetapkan satu korporasi, PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), sebagai tersangka.
Penahanan terhadap BS dan MHI dilakukan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sementara NRH ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan. Masa penahanan berlaku 20 hari, terhitung sejak 25 September hingga 14 Oktober 2026. Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP, dengan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 12 huruf a dan/atau b UU Tipikor. Penyidik juga menerapkan Pasal 606 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kasus ini bermula dari aktivitas PT CNI yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi terintegrasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut diduga melakukan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) pada 2017โ2019. Kewajiban DMO sendiri merupakan instrumen pemerintah untuk menjamin pasokan bahan baku bagi industri dalam negeri, terutama smelter dan pabrik pengolahan.
"Pertama, BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018," ujar Anang dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Penetapan tersangka ini menambah daftar panjang kasus korupsi di sektor sumber daya alam yang melibatkan pejabat negara dan swasta. Tata kelola nikel menjadi sorotan karena komoditas ini merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia, terutama sejak larangan ekspor bijih nikel mentah diberlakukan pada 2020. Kebijakan hilirisasi yang digaungkan pemerintah bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, namun implementasinya kerap menghadapi celah pengawasan.
Bagi pelaku pasar dan investor, kasus ini berpotensi memengaruhi iklim investasi di sektor pertambangan, khususnya nikel yang tengah menjadi primadona global. Ketidakpastian regulasi dan penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menurunkan kepercayaan investor, terutama asing, yang selama ini menaruh modal besar di proyek smelter dan baterai kendaraan listrik. Di sisi lain, penindakan tegas terhadap pelanggaran DMO dapat memperkuat tata kelola dan menciptakan level playing field bagi perusahaan yang patuh.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi perlu memastikan bahwa proses hukum tidak mengganggu operasional perusahaan yang tidak terlibat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan IUP dan pengawasan DMO menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Penguatan sistem verifikasi, misalnya melalui digitalisasi dan audit independen, dapat menjadi langkah preventif.
Ke depan, publik akan menantikan apakah penyidikan ini akan mengungkap jaringan lebih luas, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pertanyaan besarnya: akankah penegakan hukum di sektor nikel menjadi titik balik perbaikan tata kelola sumber daya alam, atau hanya menjadi episodik tanpa efek jera?



