Silmy Karim Gugat Praperadilan, Minta Hakim Batalkan Status Tersangka KPK
Baca dalam 60 detik
- Mantan Wamen Imipas Silmy Karim menuntut PN Jakarta Selatan menyatakan seluruh proses penyidikan KPK terhadap dirinya ilegal.
- Kuasa hukum meminta barang sitaan dikembalikan dan menolak segala penetapan lanjutan yang mengikat kliennya sebagai tersangka.
- Perkara ini menguji batas kewenangan KPK sekaligus membuka ruang audit tata kelola izin tinggal WNA yang diduga sarat pungli.

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim resmi meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan seluruh rangkaian tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dirinya. Permohonan itu disampaikan melalui praperadilan yang menyorot keabsahan surat perintah penyidikan, status tersangka, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan aset yang dilakukan lembaga antirasuah.
Dalam sidang penyerahan kesimpulan pada Jumat (25/9/2026), tim kuasa hukum Silmy menegaskan tidak ada satu pun langkah hukum KPK yang mereka akui. "Kami memohon majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon," ujar Teguh Hartono, salah satu penasihat hukum, di hadapan wartawan usai persidangan. Mereka juga menuntut agar barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada pemilik asalnya, serta meminta pengadilan menyatakan batal setiap keputusan lanjutan yang mengikat Silmy sebagai tersangka.
Langkah hukum ini bukan sekadar manuver prosedural. Praperadilan menjadi arena pertama bagi Silmy untuk menguji apakah KPK memiliki cukup dasar formil ketika menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Jika hakim mengabulkan, seluruh proses penyidikan berpotensi batal demi hukum dan KPK harus memulai dari nol. Sebaliknya, jika ditolak, posisi Silmy sebagai tersangka semakin kuat secara hukum dan perkara pokok akan bergulir ke pengadilan tindak pidana korupsi.
KPK menduga Silmy, yang menjabat Dirjen Imigrasi pada 2023–2024, meminta jatah dari pengurusan izin tinggal WNA. Permintaan itu diteruskan kepada Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal, yang kemudian memerintahkan bawahannya untuk memberlakukan kebijakan "setiap klik ada harganya". Sejumlah rekening nominee disebut dipakai sebagai penampung fee dari biro jasa dan pemohon asing. Selain Silmy, tujuh pejabat lain turut ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi 2024–2025 Saffar Muhammad Godam dan sejumlah kepala kantor imigrasi.
"Kami meminta pengadilan memulihkan segala hak hukum pemohon atas tindakan yang telah dilakukan termohon," kata Teguh Hartono, kuasa hukum Silmy Karim.
Bagi publik Indonesia, perkara ini menyentuh dua hal sekaligus. Pertama, tata kelola layanan izin tinggal yang selama ini menjadi pintu masuk investasi dan tenaga kerja asing. Jika benar ada pungutan liar sistematis, iklim kemudahan berusaha—terutama bagi investor yang membawa tenaga ahli asing—bisa terhambat oleh biaya tak resmi. Kedua, praperadilan menjadi cermin independensi peradilan dalam mengawasi KPK. Putusan hakim akan dibaca sebagai sinyal apakah lembaga antirasuah cukup hati-hati dalam menyusun konstruksi hukum, atau justru rentan digugat secara formil.
Pengamat hukum tata negara menilai gugatan praperadilan semacam ini lazim digunakan tersangka untuk menguji aspek formil penyidikan. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa praperadilan tidak menyentuh pokok perkara. Artinya, meski permohonan Silmy dikabulkan, KPK masih dapat menerbitkan surat perintah penyidikan baru dengan bukti yang lebih rapi. Sebaliknya, jika ditolak, proses hukum terhadap delapan tersangka akan berlanjut ke tahap penuntutan.
Yang perlu dicermati, kasus ini mencuat di tengah dorongan pemerintah mempercepat reformasi layanan keimigrasian, termasuk digitalisasi izin tinggal. Skandal pungli di tubuh Direktorat Jenderal Imigrasi berpotensi menggerus kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian layanan. Investor asing yang selama ini mengandalkan izin tinggal untuk menempatkan tenaga ahli di Indonesia akan menanti apakah Kementerian Imipas mampu membersihkan praktik lama atau justru mengulanginya di bawah kepemimpinan baru.
Hakim tunggal praperadilan di PN Jakarta Selatan dijadwalkan membacakan putusan dalam waktu dekat. Publik menanti apakah pengadilan akan membatalkan status tersangka Silmy, atau memberi lampu hijau bagi KPK untuk melanjutkan penyidikan. Yang jelas, perkara ini akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah membersihkan sektor layanan publik yang selama ini menjadi gerbang utama masuknya investasi asing.



