Sidang Sengketa Ijazah Gibran di MK: Nasib Putusan Ditentukan Rapat Pemusyawaratan Hakim
Baca dalam 60 detik
- MK belum memutuskan apakah perkara syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka berlanjut ke tahap pembuktian atau langsung diputus.
- Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) menjadi penentu arah perkara, dengan tenggat 14 hari sejak permohonan dicatat.
- Jika tidak ada pembuktian, putusan dijadwalkan 28-29 September 2026; jika berlanjut, putusan akhir paling lambat 5 Oktober 2026.

Mahkamah Konstitusi (MK) masih menimbang langkah berikutnya dalam perkara sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Hingga kini, belum ada kepastian apakah perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu akan masuk ke tahap pembuktian atau langsung menuju putusan.
Ketua MK Suhartoyo menyatakan pihaknya akan menggelar Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) lebih dulu untuk membahas kelanjutan perkara. Pernyataan itu disampaikan usai sidang pada Rabu (23/9/2026), yang mendengarkan keterangan termohon dan pihak terkait. "Nanti kalau perkara ini memang dari hasil pembahasan ada tindak lanjut yang perlu disikapi oleh Mahkamah, kami akan beri tahu lebih lanjut," ujar Suhartoyo, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com.
Hakim Konstitusi Arsul Sani menambahkan, dirinya belum dapat memastikan apakah persidangan akan berlanjut ke tahap pembuktian. Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan keterangan terperinci mengenai dokumen persyaratan Gibran dalam Pilpres 2024. Menurut Arsul, penjelasan itu penting untuk memperjelas duduk perkara, mengingat perkara tersebut belum tentu dilanjutkan ke tahap pembuktian. "Saya juga belum tahu apakah akan ada persidangan lanjutan untuk pembuktian atau tidak," katanya.
Jadwal yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 menunjukkan perkara ini memiliki batas waktu yang ketat. Setelah sidang 23 September, RPH diagendakan selama dua hari, yakni 24-25 September 2026. Jika majelis hakim memutuskan tidak ada pembuktian, putusan akan dibacakan pada 28 atau 29 September 2026. Namun, bila pembuktian diperlukan, MK akan menggelar sidang lanjutan pada 29 September hingga 1 Oktober 2026, dilanjutkan RPH pada 2 Oktober 2026, dan putusan akhir pada 5 Oktober 2026.
Perkara ini bermula dari gugatan terhadap syarat pencalonan Gibran yang diduga tidak memenuhi ketentuan. MK menjadi arena akhir untuk menguji legalitas dokumen yang digunakan dalam Pilpres 2024. Sejumlah pihak menyoroti pentingnya kejelasan status hukum Gibran, terutama karena putusan MK akan berdampak pada stabilitas politik nasional dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
"Nanti dijelaskan atau ini lebih lanjut, karena saya juga belum tahu apakah akan ada persidangan lanjutan untuk pembuktian atau tidak," ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Bagi pelaku pasar dan investor, ketidakpastian ini menjadi faktor risiko yang perlu dicermati. Putusan MK berpotensi memengaruhi iklim investasi, terutama jika memicu gejolak politik. Sebaliknya, kepastian hukum yang cepat dapat meredakan kekhawatiran dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah dan dunia usaha berharap proses di MK berjalan transparan dan sesuai koridor hukum, sehingga tidak menimbulkan gejolak berkepanjangan.
Pengamat hukum tata negara menilai, langkah MK untuk menggelar RPH merupakan prosedur standar sebelum memutuskan lanjut atau tidaknya pembuktian. Mereka menekankan bahwa keputusan untuk melanjutkan ke pembuktian harus didasari kebutuhan mendesak akan bukti tambahan. Jika majelis hakim menilai dokumen yang ada sudah cukup, perkara bisa langsung diputus. Namun, jika ada keraguan, pembuktian menjadi jalan untuk menguji validitas dokumen secara menyeluruh.
Yang perlu dicermati, tenggat 14 hari membuat MK dituntut bekerja cepat tanpa mengorbankan kualitas putusan. Publik akan menyoroti setiap perkembangan, terutama karena perkara ini melibatkan pejabat tinggi negara. Transparansi dan akuntabilitas proses menjadi kunci untuk menjaga marwah lembaga peradilan.
Ke depan, apakah MK akan memilih jalur pembuktian atau langsung memutus? Keputusan RPH pada 24-25 September 2026 akan menjadi penentu awal. Jika pembuktian digelar, dinamika persidangan berpotensi menghadirkan ahli dan saksi yang bisa membuka fakta baru. Sebaliknya, putusan cepat akan mengakhiri ketidakpastian, tetapi tetap menyisakan pertanyaan publik tentang kedalaman pemeriksaan. Apapun pilihannya, putusan MK akan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum pemilu di Indonesia.



