DPR Ingatkan BPGMN Bisa Bernasib Sama dengan BRGM Jika Tiga Syarat Ini Tak Dipenuhi
Baca dalam 60 detik
- Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menegaskan keberhasilan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) bergantung pada posisi kelembagaan, kecukupan anggaran, dan kepemimpinan kolegial.
- Ia membandingkan dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang dibubarkan karena dianggap gagal mencapai target tutupan lahan dan pencegahan kebakaran akibat keterbatasan anggaran dan SDM.
- DPR mendorong rasionalisasi anggaran non-prioritas untuk membiayai pencegahan karhutla, sementara pemerintah menyatakan BPGMN akan berbeda dari BRGM karena fokus pada pencegahan.

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menilai bahwa keberhasilan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan sangat bergantung pada tiga faktor penentu: posisi kelembagaan, kecukupan anggaran, dan kepemimpinan yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Riyono kepada Kompas.com pada Jumat (25/9/2026), merespons pembentukan badan baru yang menggantikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang telah dibubarkan.
Menurut Riyono, faktor pertama yang krusial adalah posisi kelembagaan. Ia menegaskan bahwa BPGMN harus berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah Kementerian Kehutanan. Ia mencontohkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog yang memiliki posisi setingkat di bawah Presiden. "Jika hanya menjadi subordinat Kementerian Kehutanan, BPGMN hanya akan mengulangi kegagalan BRGM," ujar Riyono. Ia mengingatkan bahwa BRGM sebelumnya gagal mencapai target tutupan lahan dan pencegahan kebakaran karena lemahnya posisi kelembagaan, minimnya anggaran, serta kapasitas SDM yang terbatas.
Faktor kedua yang ditekankan Riyono adalah kapasitas anggaran. Ia menekankan pentingnya alokasi dana yang cukup, dengan fokus pada upaya pencegahan dan menjaga ekologi mangrove sebagai kekayaan hayati dunia. "Anggaran harus difokuskan pada pencegahan, bukan sekadar tindakan reaktif," tegasnya. Riyono juga mendorong adanya rasionalisasi anggaran tidak prioritas untuk mendukung pembiayaan BPGMN.
Faktor ketiga adalah kepemimpinan. Riyono mengusulkan agar BPGMN dipimpin secara kolegial oleh sejumlah pakar. Menurutnya, dukungan politik anggaran akan menjadi pembeda utama antara BPGMN dan BRGM. "Dukungan politik anggaran akan menjadikan lembaga ini 'berbeda' dengan BRGM yang dahulu," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan pembentukan BPGMN. Tujuan utamanya adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Raja menegaskan bahwa pencegahan jauh lebih efisien dibandingkan tindakan reaksioner. "Lembaga ini akan berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kemenhut sebelum dibubarkan," ujarnya dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Kamis.
"Pencegahan jauh lebih efisien ketimbang melakukan tindakan yang reaksioner. Nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kemenhut sebelum dibubarkan." โ Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
Bagi pembaca Indonesia, khususnya para investor dan profesional di sektor kehutanan, lingkungan, serta pasar karbon, pembentukan BPGMN membawa implikasi signifikan. Posisi kelembagaan yang lebih kuat dan anggaran yang memadai dapat mempercepat restorasi gambut dan mangrove, yang merupakan ekosistem kunci penyerap karbon. Keberhasilan BPGMN juga akan memengaruhi iklim investasi hijau dan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi. Sebaliknya, kegagalan akan memperburuk risiko kebakaran lahan yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan hubungan diplomatik regional akibat kabut asap.
Ke depan, publik akan menyoroti apakah BPGMN benar-benar mendapatkan dukungan politik dan anggaran yang dijanjikan, serta apakah kepemimpinannya diisi oleh para pakar yang kompeten. Tanpa perbaikan mendasar pada tiga faktor yang diidentifikasi DPR, kekhawatiran bahwa BPGMN hanya akan menjadi replika BRGM tetap membayangi.



