Menteri Imipas Sidak Lapas Cibinong, DPR Panggil Ombudsman dan Dirjen PAS
Baca dalam 60 detik
- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto meninjau langsung bangunan yang sebelumnya disidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong.
- Ombudsman RI menemukan dugaan kluster mewah dengan kamar tipe eksklusif, area parkir mobil mewah, dan potensi pungli, sementara pihak lapas mengklaim bangunan itu rumah dinas.
- Komisi XIII DPR RI akan memanggil Ombudsman, Dirjen PAS, Kakanwil Ditjen PAS Jabar, dan Kalapas Cibinong pada Senin (28/9) untuk mengklarifikasi temuan tersebut.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mendatangi Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/9), untuk mengonfirmasi temuan inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Kedatangan mereka menjadi respons cepat atas laporan yang menyebut adanya bangunan dengan fasilitas eksklusif di area lapas.
Dalam peninjauan itu, Agus dan Aris berjalan sekitar 100 meter dari area parkir menuju bangunan yang disorot. Di balik pagar besi hitam berornamen kayu, terdapat deretan delapan rumah bertembok putih dengan pagar hitam. Salah satu rumah di ujung depan menjadi lokasi yang sebelumnya diperiksa tim Ombudsman. Kepala Lapas Cibinong, Wisnu Hani Putranto, yang mendampingi kedua pejabat itu, menyatakan bahwa bangunan tersebut adalah rumah dinas.
Agus lantas mempertanyakan siapa penghuni rumah tersebut. "Ini ditempati pegawai?" tanya Agus. Aris, yang turut memeriksa bagian dalam rumah, menanyakan keberadaan pendingin ruangan (AC). Wisnu menjawab bahwa rumah dinas pegawai dilengkapi AC, tetapi saat ini sedang dicopot karena rusak. Setelah dari rumah temuan Ombudsman, rombongan mengecek Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Cibinong, termasuk bangunan di sebelah masjid yang disebut sebagai tempat istirahat pekerja.
Sehari sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat (Kakanwil Ditjenpas Jabar) Yudi Suseno dalam konferensi pers di Lapas Cibinong menegaskan bahwa bangunan yang didatangi tim Ombudsman merupakan rumah dinas jabatan yang memiliki surat keputusan (SK). "Lokasi yang dimaksud oleh Tim Ombudsman adalah lokasi asimilasi, yang dulu namanya SAE. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan," kata Yudi, Kamis (24/9). Ia menambahkan bahwa pihaknya sedang mendalami temuan tersebut dan akan menindak sesuai aturan jika ditemukan pelanggaran.
Namun, keterangan itu berbeda dengan kronologi yang disampaikan Ombudsman RI pada hari yang sama di Jakarta. Ombudsman menyebut menemukan beberapa tipe kamar di dalam kluster mewah, area parkir mobil mewah, dan menduga adanya praktik pungutan liar (pungli) di lapas tersebut. Tim Ombudsman juga mengklaim sempat dipersulit atau diadang saat akan masuk melakukan sidak pada Rabu (23/9).
Perbedaan narasi antara Ombudsman dan pihak lapas menjadi sorotan. Ombudsman sebagai lembaga pengawas independen memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan maladministrasi, sementara Kementerian Imipas berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa tidak ada penyimpangan. Publik menanti apakah temuan ini akan berujung pada sanksi atau hanya menjadi polemik administratif.
DPR RI melalui Komisi XIII memanggil Ombudsman, Dirjen PAS Kemenimipas, Kakanwil Ditjen PAS Jawa Barat, hingga Kalapas Cibinong pada awal pekan depan, Senin (28/9). Pemanggilan ini dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan fasilitas mewah bagi napi dan proses sidak yang disebut tidak mulus. Langkah DPR ini menunjukkan bahwa isu pemasyarakatan mulai mendapat perhatian serius di parlemen.
Kasus Lapas Cibinong bukan yang pertama kali mencuat. Sejumlah lapas di Indonesia kerap menghadapi masalah overkapasitas, pungli, dan fasilitas yang tidak setara. Jika dugaan fasilitas mewah untuk napi tertentu terbukti, hal itu berpotensi memperkuat persepsi bahwa ada perlakuan istimewa bagi narapidana dengan akses tertentu. Ini juga bisa memicu pertanyaan lebih luas tentang tata kelola lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Kementerian Imipas di bawah Agus Andrianto menghadapi ujian kredibilitas. Respons cepat dengan turun langsung ke lapangan patut diapresiasi, tetapi publik akan menilai apakah ada tindak lanjut yang transparan. Ombudsman RI juga dituntut mempublikasikan hasil investigasi secara utuh agar tidak menimbulkan spekulasi. Sementara itu, DPR melalui Komisi XIII memiliki momentum untuk mendorong perbaikan sistem pemasyarakatan, bukan sekadar memanggil pihak-pihak terkait untuk didengar keterangannya.
Ke depan, hasil pemanggilan di DPR pada 28 September akan menjadi indikator apakah kasus ini berlanjut ke ranah hukum atau diselesaikan secara internal. Jika tidak ada penindakan tegas, kepercayaan publik terhadap pembinaan narapidana bisa semakin tergerus. Sebaliknya, jika transparansi dijaga, kasus ini dapat menjadi titik balik reformasi pemasyarakatan. Akankah temuan Ombudsman membuka kotak pandora praktik serupa di lapas lain, atau hanya menjadi riak kecil yang cepat surut?



